Sketsa News
Home Berita Terkini, Citizen-Jurnalism, Headlines, News Hukum di Indonesia di Bawah Oligarki

Hukum di Indonesia di Bawah Oligarki

image_qureta

Sketsanews.com – Berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998 diakui memberikan sejumlah dampak perubahan penting, terutama dalam konteks demokratisasi politik. Kekebasan politik, sistem kepartaian multipartai dan desentralisasi pemerintahan merupakan kemajuan besar dalam demokrasi yang telah dicapai. Ini semua diharapkan juga menghadirkan situasi kesejahteraan ekonomi yang lebih adil dan pelibatan rakyat sebagai subjek dalam pembangunan yang sebelumnya termarginalisasi secara sistematis akibat cengkeraman politik para oligark yang hanya memperkaya diri dan mementingkan urusannya sendiri.

Namun, perkembangan politik justru menunjukan fakta bahwa rakyat tetap termarginalisasi secara politik, bahkan secara ekonomi dalam pembangunan. Demokrasi memang membuka kebebasan dan menghadirkan berbagai kekuatan politik yang tersebar. Akan tetapi, rakyat tetap menjadi objek mobilisasi dan alat legitimasi bagi politik para oligark dalam kendali atas kekuasaan dan politik pemupukan serta pertahanan kekayaan. Orang kaya dan para perampok negara menjadi pemegang kekuasaan. Dari pusat hingga daerah dan meliputi berbagai sektor strategis.

Saat ini demokrasi di Indonesia sudah menjadi oligarki, yakni pemerintahan oleh sekumpulan elit politik yang memiliki basis kekayaan meterial. Sangat mudah untuk menemukan ini dalam realitas politik Indonesia. Para pemimpin partai politik saat ini adalah pengusaha-pengusaha kaya. Para calon pimpinan daerah maupun Presiden mereka membeli politik dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka menumpuk ekonomi dengan cara mencari hidup di politik.

Dalam perpolitikan, melalui partai, oligarki menentukan siapa yang menjadi pilihan dan kemudian baru rakyat memilih melalui demokrasi. Politik uang dalam partai menentukan siapa yang menjadi pilihan. Hal ini masih diperparah dengan hukum yang terus tebang pilih. Figur yang kuat dan oligarki tidak tunduk terhadap hukum namun hukumlah yang tunduk kepada oligark. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia bukanlah negara tanpa hukum. Permasalahan teknis hukum ada di kalangan bawah sementara makin ke atas, bukan lagi masalah teknis akan tetapi kekuasaan. Itulah yang memunculkan fenomena Demokrasi Kriminal, disana hampir semua figure memiliki latar belakang kriminalitas.

Hari ini, bukan lagi mereka yang miskin, buta akan hukum, dan kaum tertindas saja yang menjadi sasaran kriminalisasi dan pelanggaran HAM, bahkan akademisi, aktivis, dan penegak hukum yang pro terhadap pemberantasan korupsi pun turut menjadi sasaran “brutalitas” aparat penegak hukum. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa hukum di Indonesia selalu runcing ke bawah akan tetapi sangat tumpul ke atas. Bahkan ada ketidakadilan dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Namun kini Indonesia negara dengan sistim demokrasi kini telah tergelincir. Kini telah kehilangan dirinya sendiri, dan menjadi sesuatu yang lain. Di sisi lain, hukum tidak dijalan secara konsisten. Aturan dan Undang-Undang bertebaran mengatur berbagai hal. Namun, kepastian pelaksanaannya tidak berjalan. Celah untuk kasus para pejabat begitu besar, sehingga UU dan aturan yang ada menjadi tersandera dan tak berdaya. Dalam iklim semacam ini, kepastian hukum hanya tinggal mimpi.

Tergelincirnya demokrasi di Indonesia menjadi anarki, oligarki, dan parasitokrasi, menurut, karena prinsip-prinsip demokrasi yang telah hilang. Prinsip-prinsip ini tidak lagi diajarkan di institusi-institusi pendidikan di Indonesia, dan seakan lenyap dari ruang publik Indonesia. Prinsip demokrasi dilindas oleh prinsip untung rugi yang kental tertanam di dalam kapitalisme.

Sudah banyak sejumlah kalangan yang mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak mendiamkan sistem oligarki terutama adalah politik kekerabatan agar tidak menggerogoti dan menghambat kemajuan bangsa. Negara ini hanya memerlukan pemimpin yang benar-benar berorientasi pada rakyat dan tidak mau bernegosiasi dengan para oligark-oligark pemerintah serta ketegasan dan konsisten dalam menegakkan hukum. Sebuah pelajaran berharga bagi rakyat Indonesia bahwa pemerintahan itu diperlukan seseorang yang bukan hanya memiliki kapabilitas dan karisma yang kuat, tetapi juga sebuah power secara individu yang kuat agar tidak termakan oleh nafsu oligarki.

(im)

%d blogger menyukai ini: