Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Beberapa Alasan Kejagung Tidak Menahan Ahok

Beberapa Alasan Kejagung Tidak Menahan Ahok

ahok-dan-kejagung-sketsanews

Sketsanews.com, Jakarta – Berkas perkara tahap dua dari Bareskrim Mabes Polri sudah dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda (JAM) Pidana Umum Kejaksaan Agung (Kejagung) berkas diterima karena menurut kejaksaan sudah memenuhi syarat yang disebut P21 ini. (Ahok) Basuki Tjahaja Purnama adalah tersangka dari kasus tuduhan penistaan agama dan barang buktinya sudah diberikan juga kepada Kejagung.

Pada kamis, (1/12/2016) Ahok datang ke kantor Kejagung dan tib pada pukul 09.57 WIB, Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Non Aktif DKI Jakarta ini tidak sendirian mendatangi kantor Kejagung namun bersama penyidik Bareskrim Polri juga yang diketuai oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum), Brigjen Pol Agus Andrianto.

Tetapi setelah diperiksa oleh kejagung, Ahok tidak ditahan oleh Kejagung. Kepala Pusat Penerangan Umum (Kapuspenkum) Kejagung Muhammad Rum memberitahukan alasan mengapa pihak Kejagung tidak menahan mantan Bupati Belitung Timur itu tidak ditahan. “”Memang terhadap tersangka Ahok tidak dilakukan penahanan,” Ucap dia.

Alasan pertama, menurut Rum, Pihak kejagung memiliki SOP, Jika dari npihak penyidik (Bareskrim Polri) tidak menahan tersangka Ahok, maka dari itu jaksa juga tidak akan melakukan hal yang serupa dengan Penyidik. “Karena bahwa penyidik sudah melakukan pencekalan, berlaku sesuai SOP di kita apabila penyidk tak tahan, kita juga tidak,” ujar dia.

Alasan keduanya, tambahnya kembali, tim peneliti yang berjumlah 13 jaksa itu menilai penahanan Ahok bukan merupakan sebuah keharusan. “Pendapat tim peneliti menyatakan bahwa tidak dilakukan penahanan,” terang dia.

Ketiga, ia menjelaskan, Ahok sebagai tersangka sangat kooperatif menjalani proses hukum. “Bahwa tersangka ini setiap dipanggil datang,” tegas dia.

Keempat, Rum mengatakan, materi dakwaan Ahok akan disusun secara alternatif.

“Pertama Pasal 156a dan Pasal 156 atau sebaliknya. Dakwaan secara alternatif kita tidak tahu mana yang terpenting. Dakwaan ini disusun secara alternatif 156 yang ancaman 4 tahun atau 156a yang ancaman 5 tahun,” beber dia, seperti dikutip dari Beritaterkini.

Ia mengungkapkan, pihaknya sedari awal mendengar respons yang disampaikan masyarakat. Bahkan sejak Kejaksaan menerima Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dari Polri, pihaknya membentuk tim yang memberikan supervisi terhadap kasus tersebut.

Begitu juga dengan pelimpahan berkas tahap pertama, pihak Kejaksaan juga langsung membentuk tim yang berisi 13 jaksa peneliti. “Artinya kita minimalkan waktunya, kita optimalkan kerjanya,” Rum memungkasi.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: