Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Menguak di Balik Tabir Aksi Super Damai 212

Menguak di Balik Tabir Aksi Super Damai 212

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri), Ketua MUI Ma'ruf Amin (tengah), dan Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI M. Rizieq Shihab berjabat tangan seusai memberi keterangan di gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11)./Sketsanews.com
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri), Ketua MUI Ma’ruf Amin (tengah), dan Ketua Dewan Pembina GNPF-MUI M. Rizieq Shihab berjabat tangan seusai memberi keterangan di gedung MUI, Jakarta, Senin (28/11)./Sketsanews.com

Sketsanews.com – Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh calon gubernur DKI untuk pilkada serentak tahun 2017 belum menampakan tanda-tanda keseriusan dari pihak penegak hokum dalam hal ini khususnya adalah bareskrim Polri. Padahal Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kasus penistaan agama.

Sikap yang kurang sigap dari pihak penegak hokum inilah yang melatarbelakangi semua aksi bela Islam baik aksi bela Islam 1 maupun sampai bela Islam ketiga yang akan dilaksanakan tanggal 2 Desember 2016, sebagaimana yang disampaikan oleh Bachtiar Nasir.

Gerakan Aksi Bela Islam III terjadi akibat adanya keraguan umat Islam terhadap penegakan supremasi hukum oleh pemerintah saat ini terkait  kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Andai tidak ada Aksi Bela Islam 1 masyarakat pesimis Ahok akan diproses hukum, dan andai tidak ada Aksi Bela Islam 2 masyarakat juga pesimis Ahok akan diproses dengan tegas, cepat dan transparan,” demikian disampaikan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Bachtiar Nasir dalam media resmi GNPF-MUI, belaquran.com, Kamis (01/12/2016).

Menurutnya, atas dasar lumpuhnya keadilan hukum dan keadilan sosial inilah maka Aksi Bela Islam III disambut secara heroik oleh masyarakat muslim khususnya.

Setelah melakukan aksi 411 yang menuntut agar Ahok ditangkap dan ditahan dalam waktu dua minggu, sehingga apabila dalam waktu yang ditentukan tidak dipenuhi tuntutan maka massa akan turun ke jalan lagi.

Aksi bela Islam III seyognya akan dilaksanakan tanggal 25 Nopember 2016 karena adanya beberapa pertimbangan akhirnya aksi diundur sampai tanggal 2 Desember 2016. Dalam perjalanannya sejak aksi bela Islam II banyak terjadi pertentangan atau pro dan kontra mengenai aksi bela Islam III.

Pro dan Kontra pelaksanaan Aksi Bela Islam III Super Damai atau yang di kenal dengan Aksi 212 (karena aksi akan dilaksanakan pada 2 Desember 2016). Sebelumnya kita sudah mendengar pernyataan Kapolri bahwa beliau melarang Aksi Bela Islam III yang rencananya akan dilaksanakan di Bundaran HI sampai dengan Thamrin karena dianggap mengganggu kepentingan umum.

Sedangkan dari pihak penyelenggara Aksi yaitu GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI) yang di Ketuai oleh Bachtiar Natsir bersikeras akan tetap melaksanakan Aksi Super Damai 2 Desember 2016, karena aksi tersebut hanya berisi Shalat Jumat dan Dzikir bersama.

Demikian juga terjadi perbedaan pendapat dikalangan pemerintahan, kapolri Jenderal Tito Karnavian tetap bersikeras untuk melarang aksi damai karena itu akan mengganggu ketertiban bahkan dia akan membubarkan apabila memaksa dilaksanakan aksi.

Berbeda dengan menteri coordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Dia mengatakan bahwa boleh melaksanakan aksi bela Islam asal dengan syarat dilakukan dengan damai.

Berkaitan dengan adanya pro dan kontra tentang aksi damai 212 ini maka pihak GNPF MUI berinisiatif untuk mencari titik temu dengan pihak polri. Tepat pada tanggal 28/11/2016 diadakan pertemuan antara pihak GNPF MUI dengan Polri di kantor MUI yang pada akhirnya pihak polri memberi persetujuan dilaksanakan aksi 212.

Pertanyaan adalah ada apa dengan mudahnya Kapolri memberi persetujuan bolehnya mengadakan aksi 212 asalkan dipindah lokasinya di Monas.

Benarkah ini murni dari hati atau karena adanya instrik-instrik dari pihak kepolisian untuk menjawab teka teki bakal adanya MAKAR. Kapolri ingin membuktikan kebenaran argumentasinya akan terjadinya MAKAR yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka.

Dia ingin memetakan peta lawan dan kawan. Dalam hal ini kelompok mana yang murni hanya menuntut Ahok dan kelompok mana yang mempunyai agenda khusus yakni melakukan makar.

Peneliti bidang terorisme Sidney Jones menilai demonstrasi yang akan berlangsung pada 4 November mendatang tidak murni dilakukan Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah organisasi Islam dari berbagai daerah.

“Ada banyak unsur, ada juga seperti unsur ekstrim,” kata dia di The Wahid Institute Jakarta, Selasa (1/11/2016).

Sebab, dia mengaku mendapat informasi dari sebuah telegram ada perintah yang menyatakan kelompok radikal telah memerintahkan pengikutnya untuk memanfaatkan demo pada Jumat pekan ini. Kelompok ini diduga merupakan ISIS. Dalam perintah itu, mereka diperintahkan untuk terlibat dalam demonstrasi.

Juga apa yang disampaikan kapolri Jenderal Tito Karnavian, dia berharap tak ada lagi unjuk rasa besar-besaran seperti demo 4 November.

Menurut Ka BIN Jenderal Budi Gunawan, ada dua kelompok yaitu kelompok yang murni menuntut Ahok dan kelompok makar. Berdasarkan informasi yang ada bahwa sekarang ada yang memerintahkan untuk menyiapkan segala perlengkapan perang dan menyiapkan diri untuk melnyiapkan diri untuk melakukan amaliyat jihad. (Baca: Ada Skenario di Balik Penetapan Ahok sebagai Tersangka)

The Real Enemy of Indonesia

Berkaitan dengan ancaman terhadap negara ini, kami berpandangan bahwa saat ini negeri ini tengah berada dalam ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme. Neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran negara dalam ekonomi, karena negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh individu/korporat yang sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan. Pengurangan peran negara dilakukan di antaranya melalui privatisasi sektor publik, pencabutan subsidi komoditas strategis, penghilangan hak-hak istimewa BUMN melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyamadudukkan BUMN dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dan sebagainya. Jadi, neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara—selangkah menuju corporate state (korporatokrasi) saat negara dihela oleh persekutuan jahat antara politikus dan pengusaha. Keputusan-keputuasan politik, karenanya, tidak sungguh-sungguh dibuat untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan korporat baik domestik maupun asing.

Adapun neoimperialisme adalah penjajahan cara baru yang ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain. Dulu dikenal dengan semangat gold (kepentingan penguasaan sumberdaya ekonomi), glory (kepentingan kekuasaan politik) dan gospel (kepentingan misi Kristiani). Meski mungkin kepentingan ketiga (gospel) kini tidak diakui, kepentingan pertama dan kedua (gold dan glory) nyata sekali masih berjalan utamanya melalui neoliberalisme.

Ancaman berikutnya adalah komunisme yang mana ini merupakan bahaya laten bagi NKRI. Komunisme hari ini diwakili oleh China yang dengan gencar-gencarnya ingin menguasai seluruh dunia termasuk Indonesia. (Baca: Indonesia Target Perang Asimetris China)

Design Kolonialisme Cina

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa masalah penistaan agama oleh Ahok yang belum lama ini terjadi hanyalah 1 scene pendek dari skenario kolonialisme ini untuk mecah-belah bangsa, merusak persatuan dan kesatuan NKRI. Kondisi Indonesia hari ini sudah terperangkap oleh design Kolonialisasi Cina yang hampir rampung sempurna.

Di sinilah peran penting dan Sentral seorang Ahok sebagai Proxi berikut teman pelindungnya 9 Naga (Aguan, Tomi Winata, James Kristiadi, Ciputra, Antonio Salim, Grup Jarum, Sopyan Wanandi, Podomoro, Agung Sendayu, Sinar Mas) melaju ke tujuan lewat Pilkada sampai Presiden secara penuh sehingga 100% Indonesia dikuasai lahir batin Ipolek Sosbudhankamnas.

9 Naga Ambil Alih DPR RI

Scenario 9 naga ambil alih DPR RI dikenal dengan “Diplomasi Meja Makan”

  1. Prabowo menemui Presiden Jokowi sebagai kunjungan balasan dengan maksud jajaki tawaran koalisi. Menarik Fadli Zon dari Wakil Ketua DPR RI dan menempatkannya jadi menteri. Dengan maksud agar tidak “cerewet” lagi kemudian patuh pada presiden. (Cara Jawa membunuh musuh).
  2. Setnov menemui Bu Megawati, membisikkan idenya ingin menjadi Ketua DPR RI kembali dengan dalil stabilitas politik parlemen. Dan memberi kompensasi PDI Perjuangan mendapat posisi Wakil Ketua DPR RI dengan menyingkirkan Fahri Hamzah yang tidak mewakili partai manapun.
  3. Megawati kemudian menemui Presiden Jokowi perihal ide Setnov inginkan Ketua DPR RI kembali sekaligus minta ijin (Memberitahu) Presiden Jokowi dengan alasan agar parlemen tidak cerewet lagi dan pimpinan DPR RI mayoritas pro pemerintah.
  4. Surya Paloh menemui Presiden Jokowi dengan maksud mengkondisikan parpol pemerintah dalam mengamankan pergantian Pimpinan DPR RI & strategi “pukul” keras yang menggangu Presiden lewat kasus yang ada di kejaksaan agung via Jaksa Agung RI. Agar Presiden terkesan tidak campuri kasus hukum.
  5. Ketum PPP Romahurmuzy temui Presiden Jokowi dengan membawa map hijau. Rotasi Menteri Agama kepada Romahurmuzy gantikan Lukman Hakim Saifuddin karena dinilai tidak dinginkan suasana isu agama (Aksi 411) dan “merelakan” Ketum PPP menjadi milik Djand Faridz atas putusan PTUN yang menggagalkan SK Menkumham sebelumnya. Sekaligus mengawal sertifikasi halal diambil oleh pemerintan (C.q Kemenag RI) dan menggembosi “sumber” logistik MUI agar lebih fokus pada pembinaan umat dan tidak lagi “berpolitik” fatwa.
  6. Ketum PAN menemui Ketum Golkar dalam rangka mendukung Setnov kembali menjadi Ketua DPR RI & meminta agar Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan dari PAN tetap dipertahankan, tidak turut disingkirkan.
  7. Dampaknya posisi Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto (Partai Demokrat) & Fahri hamzah (Mantan PKS) & Fadli Zon tersingkir dari posisinya masing-masing. Dan pimpinan DPR RI akhirnya dikuasai partai pendukung pemerintah.

Kesimpulan

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok hanya merupakan scenario pendek dari sekian banyak serial, namun dari kasus itu terkuak tentang siapa sebenarnya yang membahayakan NKRI atau yang jelas-jelas telah mengoyak NKRI? Orang-orang yang diduga radikal-teroris (dengan mindset versi Barat) atau Seorang Presiden RI yang mengeluarkan keputusan politik “referendum Timor-timur” yang berakhir tragis lepasnya Timor-timur dari pangkuan NKRI? Atau keputusan Presiden RI dengan MoU Helsinky yang memberikan jalan lempang bangunan Federalisme Aceh? Atau keputusan Presiden yang melakukan liberalisasi sektor migas?

(BZ)

 

 

%d blogger menyukai ini: