Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Proses Hukum Ahok Supercepat

Proses Hukum Ahok Supercepat

Sketsanews.com, Jakarta – Proses hukum kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlangsung supercepat. Hanya dalam tempo tiga jam, berkas Ahok dilimpahkan dari Kejaksaan Agung ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara.

62-300x180

Dikutip dari Suaramerdeka.com, Kejagung berjanji segera melimpahkan kasus tersebut ke meja hijau setelah menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik Bareskrim Polri. ”Segera dilimpahkan ke pengadilan, segera,” kata Kapuspenkum Kejagung M Rum di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (1/12).

Menurut Rum, Kejagung mempercepat pelimpahan berkas Ahok ke pengadilan dengan pertimbangan melihat dan mendengar respons masyarakat. Hanya dalam hitungan tiga jam, Kejagung memenuhi janjinya. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara telah mengirim berkas Ahok ke PN Jakut.

”Sudah, sudah, barusan kita terima dari Kajari dengan stafnya melimpahkan barusan,” ungkap Humas PN Jakarta Utara Hasoloan Sianturi. Perjalanan kasus Ahok mulai dari kepolisian hingga pelimpahan ke pengadilan juga bisa dikatakan cukup cepat. Pada 16 November, Mabes Polri memutuskan kasus dugaan penistaan agama dilanjutkan ke tahap penyidikan dan menetapkan Ahok menjadi tersangka.

Ahok dijerat dengan Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 156 a KUHP. Dia diduga menistakan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Pada, 25 November, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pelimpahan pertama berkas kasus Ahok ke Kejaksaan Agung. Kemudian, 30 November 2016, Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus Ahok lengkap/P21.

Sebanyak 13 jaksa peneliti yang dipimpin Ali Mukartono kemudian menyatakan fakta yang diteliti menggambarkan pidato Ahok di Kepulauan Seribu memenuhi unsur Pasal 156 dan 156 a KUHP. Sehari kemudian, Tim Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyerahkan barang bukti dan tersangka Ahok atau pelimpahan tahap kedua ke Kejagung. Kejagung menyatakan kasus dilanjutkan ke penuntutan.

Namun Kejagung tidak menahan Ahok. Dalam hitungan jam, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) telah menerima berkas Ahok dari Kepala Kejaksan Negeri (Kajari) Jakarta Utara. Sidang Ahok rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan PN Jakut karena pengadilan masih dalam tahap renovasi. Ahok lolos dari penahanan di tahap penuntutan.

Pasalnya, Kejaksaan Agung telah memutuskan tidak menggunakan kewenangannya menahan Ahok dan langsung menyerahkan surat dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (1/12). Ahok melenggang meninggalkan Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum pukul 11.15 setelah menjalani proses administrasi pelimpahan tahap dua perkara itu dari penyidik Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung.

M Rum menyatakan, jaksa tidak menahan Ahok dengan lima alasan. Satu, penyidik sudah melakukan pencegahan agar Ahok tidak bepergian ke luar negeri. Dua, standar operasional prosedur (SOP) penahanan terhadap terdakwa di Kejaksaan Agung. ”Sesuai SOP yang ada di kita apabila penyidik tidak melakukan penahanan kita juga tidak melakukan penahanan,” ujarnya.

Tiga, lanjut Rum, kesimpulan 13 jaksa peneliti berkas perkara Ahok. Empat, Ahok koperatif dan alasan kelima adalah surat dakwaan terhadap Ahok merupakan dakwaan alternatif. ”(Dakwaan) Yang pertama pasal 156 a dan yang kedua pasal 156 atau sebaliknya. Jadi karena dakwaan ini disusun secara alternatif kita belum tahu mana yang terbukti, apakah pasal 156 yang yang ancaman hukumannya 4 tahun atau pasal 156 a yang ancaman hukumannya 5 tahun,” tambahnya.

Dia menegaskan, tidak ada Pasal 28 Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sebab, dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik Bareskrim Polri tidak ada pasal tersebut. Kendati demikian, Rum menyatakan, ketiadaan Pasal 28 UU ITE bukan kesalahan penyidik. ”Kita tidak bicara kesalahan (siapa). Berkas itu, pasalnya itu, ya itu yang kita teliti.”

Memenuhi Aspirasi

Rum merasa Kejaksaan Agung telah memenuhi aspirasi masyarakat yakni mempercepat proses hukum terhadap Ahok. ”kami minimalkan waktunya, tapi kami percepat kinerjanya. Sehingga hari kemarin perkara itu sudah P 21.” Dikatakan, surat dakwaan dan berkas perkara yang diterima sudah langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

”Dengan pelimpahan perkara ini maka kita tinggal menunggu penetapan hari sidang dan kapan dimulainya sidang,” tandasnya. Rum menegaskan, tim jaksa akan berusaha secara optimal membuktikan Ahok bersalah sesuai dengan dakwaan dan bukti-bukti, saksi dan ahli yang akan diungkap dalam persidangan. Jaksa penuntut telah menyiapokan 51 item barang bukti, di antaranya rekaman video pidato Ahok di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.

Selain itu, lanjutnya, ada keterangan 30 saksi, pendapat 11 orang ahli, dan keterangan satu tersangka dalam berkas setebal 826 halaman. Terkait proses hukum yang dijalani, Ahok berharap, bisa berjalan cepat. ”Mohon doanya bisa berjalan, cepat selesai, sehingga bisa memakai waktu melayani warga dengan cepat,” ujar Ahok di Kejaksaan Agung.(ip)

%d blogger menyukai ini: