Sketsa News
Home Berita Terkini, News Pengerahan Massa Aksi 212 ke Parlemen Gagal Total dan Aktivis yang Ditangkap Masih Jauh dari Makar

Pengerahan Massa Aksi 212 ke Parlemen Gagal Total dan Aktivis yang Ditangkap Masih Jauh dari Makar

pengerahan-massa-aksi-212-ke-parlemen-gagal-total-sketsanews

Sketsanews.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut penangkapan terhadap sejumlah aktivis sebelum aksi 2 Desember 2016 secara otomatis berhasil meredam upaya pengerahan massa ke kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.

“Seperti yang kita saksikan bersama, aksi berlangsung aman takada pengerahan massa ke DPR. Istilahnya gagal total. Hasilnya aman,” ujar Tito di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Senin (5/12).

Tito menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi Hukum DPR untuk memaparkan sejumlah kinerja kepolisian, salah satunya berkaitan dengan kasus dugaan makar yang dituduhkan terhadap sejumlah tokoh.

Dilansir dari CnnIndonesia, Tito menuturkan, saat ini kepolisian masih mendalami perkara tersebut. Penangkapan dilakukan, kata dia, sebagai antisipasi terhadap sekelompok orang memanfaatkan #Aksi212 untuk kepentingan yang berdampak negatif untuk negara.

“Kami tidak ingin aksi damai yang dilakukan oleh ulama itu disusupi agenda lain,” kata Tito.

Tito juga menyatakan kepolisian sudah mengantongi cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap sejumlah tokoh yang ditangkap pada pagi hari sebelum Aksi Bela Islam Jilid III digelar.

Tito juga mengatakan kepolisian telah berkoordinasi dengan TNI terkait penangkapan sejumlah purnawirawan TNI. Pangdam Jaya disebut telah intensif menugaskan Detasemen Intel untuk mendampingin Polri sebelum melakukan penangkapan.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebut penangkapan 11 aktivis murni tindakan penegakan hukum dan dilakukan untuk menjaga kemurnian gelaran doa bersama yang digagas para alim ulama.

“Hal itu adalah murni penegakan hukum dan menjaga agar kemurnian niat dari sejumlah ulama yang datang ke Monas untuk beribadah,” kata Boy di Gedung Nusantara II, DPR.

Boy mengatakan penangkapan aktivis itu sudah sesuai prosedur. Upaya paksa yang dilakukan Polri, kata dia, diatur dalam hukum. Dia mahfum jika ada banyak pihak yang tidak berkenan dengan upaya penangkapan itu.

“Setiap langkah Polri pasti ada yang menimbulkan ketidaksukaan karena kami memiliki kewenangan upaya paksa yang diatur UU,” kata Boy.

Aktivis yang Ditangkap Masih Jauh dari Makar

Pengacara sekaligus politisi, Yusril Ihza Mahendra menilai kegiatan para aktivis yang ditangkap jelang aksi unjuk rasa 2 Desember, masih jauh dari upaya penggulingan pemerintah atau makar.

Menurutnya, pertemuan jelang aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas) masih dalam batas wajar dan masih berada di tingkatan kritik kepada pemerintah.

“Saya kira masih jauh kalau sampai pelaksanaan makar, bahwa mereka mengadakan rapat-rapat pertemuan, mengkritik pemerintah itu normal,” kata Yusril di bilangan Senayan, Jakarta, Minggu (4/12/2016).

Bahkan, untuk Ratna Sarumpaet yang sudah menunjuk Yusril sebagai kuasa hukum, dia sebut tidak ikut dalam rapat perencanaan dugaan makar. Namun, tetap ditangkap dan sempat diperiksa selama beberapa jam.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini juga menjelaskan, dalam perundang-undangan sudah dipaparkan secara jelas bentuk-bentuk kegiatan makar dan tahapan sebelumnya.

“Ada tahapan permufakatan, perencanaan, ada juga kategori orang sebagai pimpinan makar, ada kelompoknya juga ikut dalam kegiatan makar itu,” sebut Yusril.

Lebih lanjut, Yusril yang sudah menjadi pengacara untuk Ratna Sarumpaet dan Rahmawati Soekarnoputri, masih mengkaji kemungkinan mengajukan upaya praperadilan.

Dia pun mengaku siap jika para tersangka lainnya dalam kasus ini memintanya untuk menjadi kuasa hukum.

“Saya belum pernah bertemu dengan mereka, tapi kalau diminta ya akan kami tangani,” ujar Yusril, seperti dikutip dari Tribunnews.

Untuk diketahui, sebelum berlangsungnya aksi 212 pada Jumat 2 Desember 2016, Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan status tersangka pada Eko, Adityawarman, Kivlan Zein, Firza Huzein, Racmawati Soekarnoputri, Ratna Sarumpaet dan Alvin Indra Alfaris atas dugaan makar.

Ketujuh tersangka itu tidak dilakukan penahanan namun proses hukum pada mereka tetap berlanjut hingga ke meja hijau.

Rencana pemufakatan yang mereka rancang yakni membelokkan massa dari Silang Monas ke DPR RI, menduduki kantor DPR RI, dan pemaksaan supaya dilakukan sidang istimewa dan menuntut pergantian pemerintahan.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: