Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News Solidaritas Bersama Untuk Kendheng

Solidaritas Bersama Untuk Kendheng

Aksi solidaritas untuk petani Kendhengiidar

Sketsanews.com, Malang – Kisah pejuang kendeng yang dinistakan oleh kaum pemodal yang bersekutu dengan elit politik hanya dengan tinta hitam diatas putih menimbulkan pertanyaan sebenarnya hukum itu untuk siapa? Pada dunia buatan Neoliberalisme yang menciptakan relasi timpang namun dikompetisikan ini, kami dengan tegas mengatakan bahwa hukum adalah instrument untuk menjaga ketimpangan dan melanggengkan kekuasaan segelintir elit.

Mari kita simak serta hayati dengan hati, kurang nasionalis apa mereka? Kurang patriotik apa mereka? kurang taat apa mereka dalam bela negara? Jalan kaki 150 km hanya untuk mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan meski bumi terbalah dan bahkan langit runtuh. Harus diakui mereka adalah wujud citizenship yang pancasilais, Nasionalis. Mereka memuliakan ibunya, ibu bumi, ibu yang memangku kalian semua, air mengalir yang kita minum darinya, padi tumbuh menjadi beras lalu dimasak jadi nasi juga darinya, bukan pemberian elit oligarkis perusak alam atau para kompradornya.

Namun apa yang terjadi, hukum hanya dijadikan instrument untuk menindas hak asasi mereka, hukum tak berisi harapan mereka yang melindungi alam dan sumber kehidupannya. Keinginan luhur mereka dikhianati karena hukum telah berisi ketamakan kepentingannya, sebesar-besar dan sehancur-hancurnya alam. Hukum untuk manusia dipaksa berubah menjadi hukum untuk kekuasaan modal. Bagaimana tidak, sebelum hari HAM yang jatuh pada 10 Desember 2016 lalu, rakyat Indonesia dipertontonkan oleh muslihat yang menggunakan hukum (administrasi) sebagai instrument menindas rakyat, lewat instrument hukum perizinan sebagaimana disandiwarakan oleh Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo si marhaen paslu perihal industri ekstaktif atas sumber daya alam PT. Semen Indonesia.

Padahal masyarakat dalam upaya peninjauan kembali (PK) dalam putusannya tanggal 5 Oktober 2016 (No.reg.99 PK/TUN/2016) majlis hakim mengabulkan permohonan dari masyarakat Kendeng berkat novum terbaru mengenai cacatnya AMDAL. Dalam amar putusan menyatakan batal SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 tahun 2012 tanggal 7 Januari 2012 tentang izin lingkungan penambangan oleh PT. SG (persero).Tbk di Rembang, Jawa Tengah dan mewajibkan Gubernur untuk mencabut SK tersebut.

Kepicikan atas nama hukum dipertontonkan manakala Pemprov Jawa Tengah diwaktu bersamaan mencabaut SK Izin Lingkungan tahun 2012 dan mengeluarkan kebijakan hukum administrasi mengenai penerbitan baru (SK No.660.1/30 tahun 2016, tertanggal 9 November 2016) tentang Izin Lingkungan kegiatan penambangan dengan alasan adanya perubahan nama dan luasan area.

Lemahnya kinerja aparat penegak hukum tidak lain adalah buah dari kebijakan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan pembangnan sistem hukum. Titik berat pembangunan yang terpusat kearah pencapaian tingkat pertumbuhan yang setinggi-tingginya, ternyata telah memasung kewibawaan hukum. Sistem hukum diletakkan dibawah kepentingan ekonomi. Setiap kebijakan publik yang dapat dijustifikasi dengan alasan-alasan demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, selalu harus dibenarkan oleh hukum.

Barangkali itu adalah sedikit penjelasan mengapa demi dan atas nama pembangunan ekonomi, rakyat dikorbankan, meskipun pada kenyataannya yang diuntungkan bukanlah rakyat banyak, melainkan hanya segelintir kapitalis saja.padahal tujuan utama hukum adalah keadilan, akan tetapi justru keadilanlah yang selalu dijauhkan dari rakyat. Lihat saja bagaiman petani Sukamulya diusir dan diambil tanahnya atas nama pembangunan, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Papua, Negara secara serampangan menafsir penguasaan negara atas SDA layaknya hak milik. Implikasinya, rezim dengan sistim yang telah membusuk dan ditambah lagi intim dengan Neolib menjadikan tanah-tanah layaknya property pribadi yang bisa diprivatisasi.

Sementara rakyat tidak bisa sekolah, mati dibawah garis kemiskinan karena tak sedikitpun memiliki tanah yang layak sebagaimana amanah UUPA. Dan jika rakyat melawan, sebagai ekspresi menuntut haknya serta teguran untuk penguasa, sebagaimana amanat UUD1945 Pasal 28A sebagai bentuk state obligatin atau kewajiban negara untuk menjamin HAM: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahanan hidup dan kehidupannya”. Rakyat justru dianggap melawan negara, melawan kebijakan nasional sehingga dicap sebagai nasionalis dan berakhir dibui oleh hukum yang represif.

Pasal-pasal HAM yaitu: Pasal 28A, 28C, dan Pasal 33 UUD 1945 hanya dibicarakan didalam kelas-kelas fakultas hukum. Namun tidak didermakan oleh elit politik pemilik otoritas dala mengelola negara beserta material duniawi sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa. Sedangkan pancasila, terutama sila ke-5: “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, menjadi yatim sejak dini. Jikalau tidak yatim, sila tersebut berubah redaksi serta maknanya menjadi ”keadilan sosial dan ekonomi bagi segelintir elit oligarkis”.

Apa yang dipertontonkan Pemprov Jawa Tengah adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum. Melanggar mandate konstitusionalisme hak asasi manusia (hak sipol dan hak Ekosob: Pasal 28A, 28C, dan 33 UUD 1945) terutama hak negara atas jaminan terhadap hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Maka dari itu Komite Aksi Kamisan Malang Raya menilai negara hukum yang menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia, sebagaimana yang menjadi dambaan kini telah mengalami keterpurukan dan mengancam keberlangsungan peradaban. Melalui pernyataan ini Komite Aksi Kamisan Malang Raya menuntut kepada pemerintah yang untuk:

1. Menjalankan secara murni dan konsekuen mandate konstitusionalisme HAM, baik hak sosial-politik maupun hak Ekosob. Terutama yang mendesak untuk dilakukan pemerinah adalah menjalankan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia sebagai amanah Pancasila dan UUD 1945.

2. Kewajiban tersebut sampai kapanpun tidak akan tertunaikan manakala negara khususnya Pemprov Jawa Tengah secara sadar justrutelah merendahkan wibawa hukum dengan tidak melaksanakan putusan pengadilan atas PK dalam kasus korporasi perusak lingkungan yang cacat hukum.

3. Ketidaktaatan tersebut berkonsekuensi bahwa Pemprov Jawa Tengah telah menghianati daulat rakyat yang memilihnya dan daulat lingkungan sebagai penopang kehidupan manusia. Pemprov Jawa Tengahharus melihat gerakan masyarakat Kendeng sebagaibentuk partisipasi rakyat dalam memperjuangkan HAM. Mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi paling rawan bencana, sementara itu izin pertambangan dan pendirian pabrik semen telah ditancapkan di Banyumas, pati, Grobogan, Wonogiri, Blora dan Rembang, tentu hal itu bertentangan dengan manifesto politik Ganjar Pranowo yang ingin menjadikan Jawa Tengah “Ijo Royo- Royo” dan “ Lumbung Pangan Nasiponal”.

4. Pemerintah sebagai organ Negara harus membela rakyat tanpa tedeng aling-aling

5. Hentikan segala bentuk intimidasi, Represiaparat dan kriminalisasi gerakan tani dalam rangka memperjuangkan hak Ekosobnya (Pasal 33 ayat 3 UUD 1945: Hak atas akses sumberdaya alam untuk kesejahteraan)

6. Moratorium segera izin-izin penguasaan tanah berskala oleh korporasi (HGU, HPH, IUP, KK, HTI) yang banyak menciptakan konflik.

7. Laksanakan secara paripurna landerform dalam UUPA, TAP MPR No.IX/MPR/2001, dan Kepres No. 34 tahun 2003 tentang kebijakan nasional di Bidang Pertanahan Nasional.

8. Negara harus menjamin perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hutan serta tanah masyarakat adat sebagaimana Putusan MK No.35/PUU-X/2012.

9. Pemerintah sebagai organ Negara harus melaksanakan mandate konstitusionalisme lingkungan yakni melaksanakan pembangunan berkelanjutan, berorientasi pada kelestarian lingkungan dan kerakyatan, bukan pembangunan berorientasi kapitalisme ekonomi yang merusak lingkungan dan kemanusiaan.

(Im)

%d blogger menyukai ini: