Sketsa News
Home Berita Terkini, News Protes Pemanggilan Eko Patrio, DPR Panggil Kapolri Setelah Reses

Protes Pemanggilan Eko Patrio, DPR Panggil Kapolri Setelah Reses

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) memberikan keterangan kepada sejumlah media seusai menjenguk Kapolsek Tangerang dan anggotanya yang menjadi korban penusukan simpatisan ISIS di Rumah Sakit Siloam Karawaci, Tangerang, Banten, Jumat (21/10). Dalam keterangannya Kapolri menyatakan bahwa Kapolsek dan anggotanya kondisinya sudah mulai membaik, dan pelaku penusukan Sultan Azianzah diketahui baru satu tahun direkrut jaringan radikal ISIS di Indonesia. ANTARA FOTO/Moko WH/Bal/ama/16

Sketsanews.com ,JAKARTA – Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bertanya soal pemanggilan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio”. Komisi III telah merencanakan pemanggilan ini pada pekan pertama setelah reses usai pada awal Januari 2017.

Eko sendiri dipanggil Bareskrim Mabes Polri untuk mengklarifikasi terkait adanya pernyataan yang disebut-sebut dikeluarkan Eko Patrio yang menyebut penangkapan terorisme sebagai pengalihan isu yang dilakukan kepolisian terhadap kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok).
“Kami sudah memutuskan dalam rapat internal akan memanggil Kapolri pada kesempatan pekan pertama setelah reses,” ujar Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafii saat dihubungi Okezone, Sabtu (17/12/2016).

Syafii mengaku heran dengan apa yang dilakukan Kapolri yang dinilainya telah melanggar konstitusi dengan memanggil anggota dewan untuk dilakukan pemeriksaan tanpa izin dari Presiden.

“Ini kok sudah mulai menyimpang dari hukum. Di UUD 1945 dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Harusnya gunakan kekuasaan untuk tegakkan hukum,” tegas Syafii.

Dikutip dari Okezone , politikus Partai Gerindra itu menuturkan seharusnya Polri dapat mengklarifikasi terlebih dahulu benar tidaknya Eko Patrio berkata seperti itu. Klarifikasi itu bisa disampaikannya melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Jangan cepat panik, butuh ketenangan dalam menghadapi berbagai persoalan. Kalau masalah ini enggak etis bisa temui MKD, nanti kita akan panggil Kapolri, dan komisi III akan panggil Kapolri,” ucap Syafii.

(Eni)

%d blogger menyukai ini: