Sketsa News
Home Berita Terkini, Internasional, News Tak Terima Pemimpinnya Dimakzulkan, Pendukung Presiden Korsel Gelar Unjuk Rasa

Tak Terima Pemimpinnya Dimakzulkan, Pendukung Presiden Korsel Gelar Unjuk Rasa

Sketsanews.com ,SEOUL – Pemungutan suara di parlemen Korea Selatan (Korsel) yang dikuasai oleh kubu opisisi telah memutuskan untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye karena skandal korupsi yang melibatkan teman perempuan kepercayaannya. Sebanyak 234 suara mendukung proses pemakzulan dengan 56 lainnya menolak. Namun, tampaknya keputusan ini tak membuat pendukung setia Park gentar untuk membela sang presiden perempuan tersebut.

Dilansir dari Okezone, Minggu (18/12/2016) pendukung setia Park berkumpul dan mengadakan unjuk rasa menolak pemakzulan pemimpin mereka tersebut pada Sabtu 17 November 2016 di Gedung Biru. Sebelumnya, pengacara dari Park menyampaikan nota pembelaan. Nota pembelaan tersebut berisi voting Parlemen Korsel untuk memakzulkan Park tidak berlandaskan hukum dan harus keputusannya harus dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Ini pertama kalinya saya turun ke jalan. Kemarin saya mendengar pendapat jika pemakzulan ini tidak berdasar hukum jadi saya benar-benar merasa prihatin terhadap Park,” ujar salah satu demonstran pendukung Park, Roh Yi-young (55).

Pada unjuk rasa tersebut loyalis Park menyebut, orang-orang yang berusaha menggulingkan Park dari jabatannya adalah orang-orang sesat.

“Ia (Park) adalah orang yang mencintai negeri ini dan membantu negeri ini keluar dari kesulitan dengan kerja keras,” tutur pendukung Park yang lain Kim Ku-ja (69) sembari menutup wajahnya yang menangis dengan bendera Korsel. Kim menambahkan jika media telah memicu sentimen anti-Park dan memperngaruhi orang-orang.

Meskipun menjadi minoritas, pendukung Park tampak tidak menyerah menggelar unjuk rasa sejak pertengahan November 2016 dan terus berlanjut hingga saat ini untuk menuntut pembatalan pemakzulan Park. Pihak Berwenang mengungkapkan unjuk rasa pada Sabtu diikuti sekira 300 ribu orang. Pengacara Park kini tengah berjuang mendesak Mahkamah Agung (MA) Korsel untuk membatalkan pemakzulan presiden Korsel tersebut karena masih tersisa waktu sekira 180 hari untuk meninjau ulang kasus Park.

(Eni)

%d blogger menyukai ini: