Sketsa News
Home Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, Headlines, News Mensos: Jaminan Hidup Diberikan Rp 10 Ribu Dikali 90 Hari Usai Tanggap Darurat

Mensos: Jaminan Hidup Diberikan Rp 10 Ribu Dikali 90 Hari Usai Tanggap Darurat

 

 

Sketsanews.com, Jakarta – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam penanganan bencana alam dan sosial bupati bisa menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 100 ton. Selain itu, gubernur juga bisa mengeluarkan CBP hingga 200 ton.

“Jika CBP yang dikeluarkan gubernur sudah habis, maka di atas 200 ton menjadi kewenangan dari Menteri Sosial,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima detik.com, Sabtu (24/12/2016).

Khofifah mengatakan, CBP bisa dikeluarkan setelah kepala daerah baik bupati atau gubernur mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan kondisi darurat di daerah tersebut, baik bencana alam maupun sosial.

“CBP bisa dikeluarkan oleh bupati dan gubernur, setelah mengeluarkan SK keadaan darurat bencana alam maupun sosial di daerah tersebut,” katanya.

Terkait dengan jaminan hidup (jadup), lanjut Khofifah, bisa didistribusikan kepada para korban bencana per jiwa senilai Rp 10 ribu x 90 hari. Ini dilakukan setelah proses masa tanggap darurat selesai dilakukan.

“Untuk jadup bisa diberikan kepada para korban bencana per jiwa Rp 10 ribu x 90 hari, setelah proses masa tanggap darurat selesai dilakukan. Begitu juga dengan penanganan di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan korban gempa di Pidie, Pidi Jaya dan Bireun, Nanggore Aceh Darussalam,” jelasnya.

Khofifah juga mengatakan, tim dari Kementerian Sosial pada hari kedua bencana sudah diterjunkan ke Bima, NTB. Pada Sabtu (24/12), Kementerian Sosial memberangkatkan lagi tim yang akan berkoordinasi dengan BPBD Bima, karena yang melakukan pendataan adalah BPBD dengan tim bupati.

“Saya insya Allah akan berangkat ke Bima dan mungkin bisa masuk ke sana baru Senin (26/12) pagi,” terangnya.

Adapun anggaran yang digunakan dalam penanganan bencana, berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan yang berhak mencairkan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Anggaran untuk penanganan bencana berada di Kemenkeu. Sedangkan, tugas Kementerian Sosial, salah satunya adalah support melalui CBP tersebut,” pungakasnya. Dilansir dari detiknews

(Ro)

%d blogger menyukai ini: