Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini Penomoran Rumah Inisiatif Lurah

Penomoran Rumah Inisiatif Lurah

Sketsanews.com, Bandar Lampung.– Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. menyatakan bahwa pembuatan papan nomor rumah bukanlah program pemerintah kota (pemkot).

Namun dari penelusuran Radar Lampung, sejumlah ketua rukun tetangga (RT) dan aparat kelurahan yang merupakan jajaran pemkot justru menjalankan program tersebut. Bahkan ikut memungut dana dari warga.

Pantauan koran ini, sebagian ketua RT mengaku penomoran rumah merupakan program pemkot yang dilaksanakan oleh kelurahan. Namun, ada juga pemasangan yang merupakan inisiatif ketua RT.

Penomoran rumah ilegal salah satunya di Kelurahan Kemilingraya, Kecamatan Kemiling. Ketua RT di Lingkungan III yang tidak ingin disebut namanya di koran mengaku warganya sudah memasang nomor rumah baru.

’’Ya itu diberikan oleh lurah. Lurah menawarkan RT yang hendak memasang nomor rumah di wilayahnya. Harganya Rp30 ribu, namun saya meminta Rp32.500 per warga,” ujar dia di rumahnya, Rabu (4/1).

Dia menjelaskan, penyaluran papan nomor rumah oleh lurah memang tidak serentak. Lurah hanya memberikan kepada ketua RT yang hendak menjalankan program tersebut. Sebelumnya juga tidak ada sosialisasi

’’Tiba-tiba barang sudah jadi, saya hanya membagikan,” ucapnya. Disinggung bahwa papan nomor rumah tersebut ilegal, dia terkejut. Dia mengira bahwa papan nomor rumah tersebut adalah program wali kota. ”Saya tidak tahu kalau ilegal, saya cuma terima jadi,” kata dia.

Sementara, Ketua RT 29, Lingkungan III, Kemilingraya, Ridwan mengatakan bahwa pengadaan papan nomor rumah di wilayahnya adalah inisiatif sendiri dalam penyeragaman papan nomor rumah.

”Selain itu pembuatan juga tidak memaksa warga. Bagi yang ingin silakan. Dan tidak, juga silakan,” ucap suami dari Lurah Kemilingraya ini di rumahnya kemarin.

Ridwan mengaku membuat papan nomor rumah tersebut di sebuah percetakan. Hasil cetaknya dia akui kurang bagus. Adapun modelnya, dia meniru dari rumah-rumah yang sudah terpasang nomor rumah.

”Saya hanya mencontoh penomoran rumah yang sudah ada, istri saya selaku lurah pun tidak memerintahkan hal itu,” sambungnya.

Untuk pembuatan papan nomor rumah, dia harus mengeluarkan kocek Rp28 ribu per keping. Namun dia menghargainya kepada warga senilai Rp30 ribu.

”Ya hitung-hitung untuk biaya rokok saja lah. Tapi saya tidak memaksa warga. Seperti wartawan lihat. ada warga saya yang memasang dan ada yang tidak,” tuturnya.

Sayang, saat mencoba mengonfirmasi ini, sang istri sekaligus Lurah Kemilingraya Khoiriyah tidak ada di rumah. Ridwan mengaku istrinya jarang pulang lantaran menemani anak yang sedang opname di rumah sakit.

Camat Kemiling Tomas Amirico pun memberikan klarifikasinya. Dia mengatakan, pemasangan papan nomor di sebagian wilayahnya sudah berjalan sejak lama, sebelum program LPM berjalan.

’’Memang LPM bermain secara resmi. Saat program itu disosialisasikan LPM kepada para camat, sejatinya saya tidak setuju lantaran di wilayah saya hal itu sudah berjalan,” jelasnya.
Selain itu, hingga saat program penomoran rumah LPM belum sampai Kemiling. Akhirnya, dia juga tidak bisa meminta untuk menyetop inisiatif ketua RT dan lurah. Dia juga tidak bisa membenarkan kasus ini.

’’Ini kasus miss komunikasi saja. Itu juga inisiatif aparatur pamong dan tidak ada pemaksaan di sana,” jelas Thomas.

Dikutip dari Radarlampung, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. meminta oknum untuk menghentikan program penomoran rumah tersebut. Dia juga meminta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan camat untuk menertibkan.

’’Penomoran itu tidak benar, jangan bawa-bawa nama pemerintah. Kalau itu program pemerintah, bisa dilihat, pasti ada foto walinya, Saya meminta hentikan atau akan kita tertibkan,” ujar Herman kemarin.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Kota Bandarlampung Dedi Amarullah mengatakan sudah mewanti-wanti saat LPM memberlakukan program penomoran rumah tersebut.
’’Ini kan bukan program pemerintah. Saya sejak awal meminta LPM untuk mengurusnya secara bijak. Sebab ditakutkan adanya pemaksaan dalam penerapan program kepada warga,” ucapnya.

”Yang saya khawatirkan kini terjadi. Karena itu, saya meminta LPM selaku pelaksana program ini untuk bertanggung jawab. Sebab sekarang menjadi pertanyaan masyarakat,” kata dia.
Dedi melanjutkan, harga yang disetujui oleh pemkot adalah Rp20 ribu. ’’Jika LPM meminta lebih, laporkan! Maka akan kami proses,” pungkasnya.

Diberitakan, program pembuatan nomor rumah yang menjadi inisiasi LPM dengan restu wali kota telah dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan.

Saat ini beredar papan nomor rumah palsu yang dibuat dengan unsur pemaksaan dan mengatasnamakan pemkot. Para oknum membuat nomor rumah tanpa menginformasikan kepada masyarakat. Tiba-tiba, papan nomor rumah sudah tersedia dan warga dikenakan biaya Rp30 ribu–Rp35 ribu.

Selain itu, oknum tidak mencantumkan logo LPM, lembaga yang bertanggung jawab akan program tersebut. Mereka hanya mencatut lambang pemkot. Cat pada papan nomor pun terkesan mudah luntur, lalu ikon siger tidak terbentuk sesuai aturan yang resmi. (As)

%d blogger menyukai ini: