Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Pemblokiran Situs Islam bagian dari Cyber War

Pemblokiran Situs Islam bagian dari Cyber War

Sketsanews.com, Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama telah mengkutubkan masyarakat menjadi dua kutub yang saling berlawanan. Apalagi setelah bareskrim polri menetapkan Ahok sebagai tersangka namun masih mempunyai kesempatan untuk menghirup udara bebas alias tidak ditahan sebagaimana yang dialami oleh para tersangka kasus penista agama yang langsung menjadi tahanan polri.

Kondisi ini semakin memuncak paska aksi bela Islam ketiga yang dikenal dengan aksi damai 212 yang bisa menghadirkan jutaan peserta dari seluruh wilayah Indonesia. Dan aksi ini disusul dengan aksi tandingan dari kubu Ahok pada 4 Desember yang dikenal dengan aksi 412.

Perseteruan antara dua kubu yaitu kubu anti Ahok dan kubu pendukung Ahok terus melakukan serangan-serangan baik melalui media elektronik maupun media cetak. Mereka semua berusaha saling melemahkan dan menjatuhkan lawan-lawannya. Mengapa mereka media yang dijadikan sarana untuk saling menjatuhkan karena media merupakan alat yang paling efektif dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa.

Berbagai penelitian tentang efek komunikasi massa telah menjadi pusat perhatian berbagai pihak, baik para praktisi maupun para teoritisi. Merka berusaha mencari dan menemukan media yang paling efektif untuk mempengaruhi khalayak. Adapun efek komunikasi massa menurut Ardianto, antara lain:

  1. Efek Kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikan yang sifatnya informatif bagi dirinya. Dalam efek kognitif ini media massa dapat membantu khalayak mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Melalui media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang atau tempat yang belum pernah kita kunjungi secara langsung.
  2. Efek Afektif, dimana kadarnya lebih tinggi dari pada efek kognitif. Tujuannya dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu, khalayak diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah dan sebagainya. Gambaran berupa suasana atau perasaan yang kita rasakan setelah membaca, mendengar ataupun melihat sesuatu.

Gelombang Perang Siber

Iswandi Syahputra seorang dosen Komunikasi UIn Sunan Kalijaga Yogyakarta mengatakan bahwa saat ini ruang dan waktu itu semakin menyempit dikarenakan kemajuan teknologi dan komunikasi berbasis internet. Namun, ruang dan waktu tersebut bukan saja menyempit, tapi juga padat dengan berbagai informasi yang datang silih berganti secara bertubi-tubi.

Kepadatan informasi dalam ruang dan waktu yang sempit tersebut menjelma menjadi dunia baru, dunia hiper-realitas. Dalam dunia hiper-realitas tersebut sesuatu yang tidak penting bisa dibuat menjadi sangat penting, kebutuhan bisa diciptakan, waktu luang bisa disempitkan, kepalsuan bisa dibuat seolah asli, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa rapat, dan kebohongan yang disampaikan terus-menerus bisa menjadi kebenaran. Semua diciptakan melalui berbagai teknik manipulasi realitas, kita mengenalnya dengan sebutan hoax.

Hoax menjadi produk industri kreatif dalam budaya politik kontemporer yang bertemu dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. Hoax menjadi mudah menyebar, diterima sebagai kebenaran, menjadi hiburan saat diketahui sebagai kesalahan pada kultur masyarakat yang tidak memiliki tradisi pengelolaan informasi yang sehat.

Informasi menjadi kotor karena digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Ini pangkal mula hal yang dapat memicu terbukanya perang siber, hingga mampu mengantarkan khalayak hadir berduyun-duyun dalam Aksi Bela Islam.

Jejak perang tersebut dapat ditelusuri pada 2012, menyusul kemudian pada 2014. Pada 2012 secara singkat dapat digambarkan sebagai situasi masa awal perang siber dimulai. Saat itu perang siber digunakan sebagai strategi memenangkan pertarungan politik.

Melalui organisasi yang rapi dan profesional, kekuatan siber tersebut mampu mengendalikan opini publik lewat media sosial, terutama Twitter dan Facebook. Pengendalian opini di media sosial tersebut diyakini mampu memengaruhi pilihan politik khalayak.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perang siber? Seorang pakar bernama Richar A. Clark, seorang ahli dibidang kemamanan pemerintahan dalam bukunya Cyber War (Mei 2010), mendefinisikan Cyber War sebagai aksi penetrasi suatu negara terhadap jaringan komputer lain dengan tujuan menyebabkan kerusakan dan gangguan. Majalah The Economist menjelaskan bahwa cyber war adalah domain kelima dari perang, setelah darat, laut, udara dan ruang angkasa

Pemblokiran Media sebagai Bagian dari Perang Siber

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ismail Cawidu menyatakan, Kemkominfo telah memblokir 22 situs/website radikal.

Ada 22 situs internet radikal yang diadukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kata Ismail, di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Menurutnya, awalnya pihaknya telah memblokir 3 (tiga) situs, namun BNPT melaporkan kembali untuk memblokir 19 situs berdasarkan surat bernomor No 149/K.BNPT/3/2015 tentang Situs/Website Radikal ke dalam sistem filtering Kemkominfo.

Untuk itu, Kemkominfo meminta penyelenggara internet service provider (ISP) untuk memblokir ke-19 situs sesuai yang disampaikan pihak BNPB bahwa situs/website tersebut merupakan situs/wensite penggerak paham radikalisme dan/atau simpatisan radikalisme, ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menegaskan akan terus berusaha meng-counter‎ propaganda yang dilakukan ISIS dengan mengajak WNI menjadi pendukungnya.

Dan sekarang pun terulang kembali kementerian Komunikasi dan Informasi telah melakukan pemblokiran sejumlah 11 media massa yang dianggap provokativ, radikal dan menyebarkan berita hoax. Namun yang sangat disayangkan dari 11 media yang diblokir adalah media Islam tidak ada satupun media umum.

Padahal tidak sedikit dari media umum yang isinya bersifat provokatif dan menyebarkan berita-berita hoax. Meskipun data yang ada di Kominfo menyebutkan bahwa epanjang 2016, Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya mendeteksi ada ribuan akun media sosial dan media online yang menyebarkan informasi hoax, provokasi hingga SARA. Dari angka tersebut, ada 300-an di antaranya yang telah diblokir.Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan, pihaknya terus melakukan upaya patroli siber (cyber patrol) untuk menelusuri akun-akun tersebut.”Untuk pelaku-pelaku yang dimaksud, tindakan-tindakan melakukan hoax dan sebagainya, kita bahkan–ratusan kita sudah proses–kita identifikasi, yang sekarang masih berproses,” ujar Wahyu kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (30/12/2016).

Wahyu mengatakan, mayoritas akun-akun medsos yang menyebarkan berita hoax, provokasi dan SARA itu adalah akun anonim. Meski begitu, pihaknya sejauh ini belum menemukan indikasi adanya akun yang terorganisir. “Belum sampai ke sana kita, kita masih (menyelidiki) siapa yang melakukan, pribadi itu yang kita proses,” imbuh Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu menjelaskan, ada 300-an akun yang sudah diblokir terkait konten penyebaran informasi hoax, isu SARA dan provokasi.

Hal ini berbeda dengan ketika masa pemerintahan Soeharto (1966-1998). Berikut media yang diberedel oleh pemerintahan Soeharto pada zaman Orba: Harian Nusantara, Harian Suluh Berita, Mingguan  Mahasiswa Indonesia, Indonesia Raya,  Abadi, The Jakarta Times, Harian Pedoman, Mingguan Ekspres, Harian Indonesia Pos, Mingguan Pemuda Indonesia, Harian Sinar Harapan, dan lain-lain.

Alasan media semua ini dibredel adalah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan nasional dan kepercayaan kepemimpinan nasional”, “dianggap menghasut rakyat”, dan “mengadu domba antara pimpinan”.

Berikutnya, pada 21 Juni 1994, majalah  Tempo, majalah Detik, dan tabloid DeTIK,dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel karena mengangkat berita hasil investigasi keterlibatan BJHabibie ( saat itu Menristek) dalam kasus pengadaan kapal bekas Jerman yang dinilai sarat KKN, karena dianggap telah melakukan “pembangkangan”.

Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pemblokiran itu hanya diberlakukan hanya kepada situs-situs Islam?

Coba kita perhatikan pemblokiran situs-situs yang dianggap sebagai situs radikal ini pada tahun 2015 yang berjumlah 22 ini dikaitkan dengan munculnya aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh ISIS.

Dalam hal ini pemerintah telah menyamaratakan bahwa media yang diblokir itu berafiliasi kepada ISIS padahal pemerintah belum melakukan klarifikasi.

Dan pemblokiran sekarang dilakukan pemerintah bersamaan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Lantas kenapa tidak diberlakukan secara merata kalau alasannya konten media yang diblokir bersifat provokatif dan menyebarkan berita hoax.

Lantas dimana letak keadilan pemerintah dalam hal ini katanya Negara Kesatuan Republik ini berdasarkan Kerakyaktan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Ingat, “Kerakyaktan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” merupakan sila keempat dari Pancasila yang mana ini merupakan salah satu ciri Negara berdasarkan “Demokrasi”.

Pengamat Komunikasi dan Media UGM, Wisnu Martha Adiputra SIP MSi menilai pemblokiran beberapa situs Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) baru-baru ini merupakan suatu kemunduran bagi proses demokrasi di Indonesia. Kondisi ini justru seperti pada masa orde baru di mana fungsi Kemkominfo sama halnya dengan Departemen Penerangan.

“Seharusnya Kemkominfo mendorong hak atas informasi bagi masyarakat. Bukan membatasi,” papar Wisnu di Universitas Gadjah Mada, Kamis (2/4/2015).

 

Kesimpulan dan Solusi

“Pemblokiran merupakan bentuk pelanggaran dari Demokrasi dan juga menandakan bahwa demokrasi telah tumbang jadi siapa yang melanggar dan menumbangkan demokrasi “Pemerintah atau Media”

“Kalau pemerintah masih yakin demokrasi biarkan media-media itu menyampaikan ide-idenya dan biarkan masyarakat sendiri yang memilih”

“Apabila pemerintah sudah tidak yakin lagi dengan “Demokrasi” kenapa kita mengganti dengan system lain yang akan membuat nyaman dan tentram masyarakat”

(Jp)

%d blogger menyukai ini: