Sketsa News
Home Berita, Hankam, Headlines, News Kasus Makar , Kapolri Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi

Kasus Makar , Kapolri Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi

Sketsanews.com, Jakarta – Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan kasus makar tidak dapat diintervensi oleh siapa pun. Menurut Tito, Polri akan tetap melakukan penanganan sesuai aturam hukum yang berlaku.

“Jadi intervensi tidak boleh. Hukum itu harus melihat fakta. Prinsipnya, akan dihentikan kalau tidak kuat, tetapi akan diajukan kalau itu kuat (bukti-bukti hukumnya),” ujar Tito seusai memimpin apel HUT Satpam di Monas Jakarta,dilansir dari Kompas.com, Sabtu (14/1/2017).

Menurut Tito, penyidik akan melihat fakta-fakta hukum dengan membandingkan bukti dan keterangan mengenai kasus makar yang sedang ditangani.

Dua tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri dan Kivlan Zein mendatangi Gedung DPR RI pada Selasa (10/1/2017). Mereka meminta agar kasus makar dihentikan oleh Kepolisian dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Dari 11 orang yang ditangkap pada 2 Desember 2016, tujuh di antaranya disangka murni akan melakukan upaya makar. Mereka adalah Kivlan Zein, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alvin Indra, dan Rachmawati Soekarnoputri.

Hatta Taliwang juga belakangan disangkakan terlibat dalam kasus yang sama. Mereka dijerat dengan Pasal 107 jo Pasal 110 tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Dua lainnya, yaitu Jamran dan Rizal Khobar, diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait isu suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA), dan makar. Keduanya disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 55 ayat 2 KUHP.

Lalu, Sri Bintang Pamungkas ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penghasutan masyarakat melalui media sosial, disertai dengan makar. Sementara itu, Ahmad Dhani dalam penangkapan itu ditetapkan sebagai tersangka penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo. Dhani dijerat dengan pasal penghinaan terhadap penguasa, yakni Pasal 207 KUHP.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: