Sketsa News
Home Berita, Ekonomi & Bisnis, Headlines, News Benarkah Pemindahan Aset BUMN Kini Tak Perlu Persetujuan DPR?

Benarkah Pemindahan Aset BUMN Kini Tak Perlu Persetujuan DPR?

Sketsanews.com, Jakarta – Pemerintah sudah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dalam PP tersebut, yang banyak menjadi perbincangan adalah pada penambahan pasal tambahan yakni pasal 2A yang secara garis besar berisi detil tata cara peralihan aset-aset BUMN ke BUMN lainnya bila terjadi penggabungan beberapa BUMN ke dalam satu holding BUMN.

Pada ayat 1 pasal 2A PP 72/2016 menyebutkan, setiap perpindahan aset negara di sebuah BUMN ke BUMN lain bisa dilakukan tanpa harus melewati pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias tanpa perlu persetujuan DPR.

Mantan Sekertaris Kementerian BUMN, Said Didu menjelaskan, pasal tersebut memang menafsirkan bahwa maksud pemisahan aset negara ke BUMN supaya tidak dikelola melalui mekanisme APBN.

“Itu di PP 44 UU tahun 2005 memang sudah clear menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan aset negara yang dipisahkan, di BUMN itu adalah melalui mekanisme korporasi,” terang Said dalam diskusi bertema “Menimbang BUMN” di, Jakarta, dilansir dari Detikfinance, Sabtu (14/1/2017).

“Nah, PP 72 kelihatannya menambahkan 2 substansi baru, yaitu menyatakan bahwa pemindahan aset negara yang telah dipisahkan dari satu BUMN ke BUMN lain itu tidak perlu persetujuan lain. Itu yang ditafsirkan,” kata dia.

Saat ini, kata Said, ada banyak pihak juga yang menafsirkan jika pemindahan aset BUMN ke BUMN lainnya harus melalui persetujuan DPR, dan menilai pemerintah menghindari DPR melalui pasal tersebut.

Walau demikian, Said mengatakan, tidak masalah sebenarnya apabila pemindahan aset BUMN ke BUMN lainnya tidak melalui mekanisme persetujuan DPR. Alasannya, pemindahan aset antar BUMN masih dalam keranjang aset milik negara.

Selama ini, anggapan yang terjadi di masyarakat adalah dengan adanya pasal tersebut maka penjualan BUMN bisa dilakukan tanpa persetujuan DPR, alias bisa langsung dijual. Padahal pasal tersebut menegaskan pemindahan aset tanpa persetujuan DPR hanya dilakukan sesama BUMN alias masih milih negara.

Misalnya begini, setelah Holding BUMN terbentuk maka aset-aset BUMN yang ada di bawahnya akan dialihkan dari yang sebelumnya dipegang pemerintah menjadi dipegang Holding BUMN.

Hal ini tidak menjadi masalah karena Holding BUMN pemiliknya adalah Pemerintah. Jadi yang terjadi hanya pengalihan aset dari tangan Pemerintah ke Holding BUMN yang masih milik Pemerintah juga.

“Pemahaman saya menyatakan, bahwa pemindahan aset negara, aset BUMN, ke BUMN lainnya itu memang tidak perlu persetujuan DPR,” kata dia.

“Karena saya katakan itu adalah keranjang aset negara, jadi kalau aset negara ini kan ada dua, ada aset negara yang dimiliki negara langsung, ada aset negara yang dipisahkan. Memang menurut saya tidak perlu (melalui DPR),” paparnya.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: