Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News Ada Sertifikat, Tak Ada Ganti Rugi

Ada Sertifikat, Tak Ada Ganti Rugi

 

Sketsanews.com, Lampung – Tim pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) menyatakan tidak akan mengganti rugi lahan kawasan hutan yang diklaim dimiliki masyarakat.

Ketua Tim Persiapan Pembebasan Lahan JTTS Adeham mengatakan, berdasarkan aturan yang ada, tanah negara tidak bisa dibeli oleh negara. ’’Yang jelas, kami akan cari jalan keluarnya. Tetapi tetap tidak akan dibayarkan lahan itu meski mereka punya sertifikat,” jelasnya.

Ditanya mengenai bisa terbitnya sertifikat di lahan hutan tersebut, dia mengatakan hal tersebut memang tidak menjadi bahasan. Dimana,  yang menjadi bahasan pokok adalah secara global bagaimana menyelesaikan persoalan lahan JTTS yang mengenai kawasan Hutan di Lampung Selatan. ”Kalau panjangnya itu sekitar 13 km. Dan memang sebagian besar ada penggarapnya,” jelasnya.

Meskipun tidak akan membayarkan ganti rugi lahan, Adeham menegaskan ganti rugi tanam tumbuh dan bangunan tetap dilakukan. Namun, ketika disinggung mengenai  data berapa penggarap yang ada dia mengaku tidak tahu persis. Sebab, saat ini timnya sedang melakukan penghitungan warga yang menduduki tanah di kawasan hutan tersebut.

”Ya belum tahu , karena kita masih kita data. Sebab, meskipun tidak ada pergantian lahan, untuk tanam tumbuh dan lahan bangunannya tetap akan diganti,” paparnya.
Adeham mengaku sudah mengkoordinasikan hal ini ke Badan Pertanahan Nasioal (BPN) Kabupaten Lampung Selatan.  ”Kita sudah bicarakan dengan mereka kok. Kan mereka juga yang melakukan pengukuran di sana,” ungkapnya.

Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) JTTS  Syahrial Pahlevi membeberkan, beberapa kawasan hutan yang ditempati masyarakat contohnya yang ada di dusun Buring, Desa Sukabaru, Kecamatan penengahan; Desa Neglasari dan Desa Gedong Wani, Kabupaten Lampung Selatan. Para penggarap menolak pembangunan jalan tol ditanah mereka. Sebab Urusan Ganti Rugi (UGR) atas tanah yang mereka telah duduki selama 30 tahun.

”Sementara ini kita dalami dulu. Secara aturan, tanam tumbuh atau bangunan bisa. Tapi kalau tanah ini kan punya negara yang merupakan wilayah hutan produksi,” jelasnya. Syahrial menyatakan akan menelusuri secara fakta regulasi dan hukum yang ada. Di mana akan dilakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu kepada masyarakat.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: