Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News Utang Pemerintah Sudah Mencapai Rp 3.485 Triliun

Utang Pemerintah Sudah Mencapai Rp 3.485 Triliun

Schneider Siahaan pejabat di Kementerian Keuangan

Sketsanews.com, Jakarta – Pemerintah hingga November 2016 sudah memiliki utang Rp 3.485 triliun yang digunakan untuk membiayai defisit anggaran di APBN-P 2016.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam denominasi dolar AS, total ‎nilai utang pemerintah pusat yang sebesar Rp 3.485,36 triliun di periode November menjadi US$ 256,98 miliar dibanding pencapaian bulan sebelumnya US$ 263,56 miliar.

Data tersebut menunjukkan, utang pemerintah pusat itu berasal dari pinjaman sebesar Rp 744,38 triliun atau US$ 54,88 miliar hingga bulan kesebelas 2016. Sementara realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 2.740,98 triliun atau setara US$ 202,09 miliar.

Data DJPPR menyebutkan, pinjaman senilai Rp 744,38 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 739,30 triliun. Ini terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 326,59 triliun, multilateral Rp 365,99 triliun, komersial bank Rp 46,60 triliun dan suppliers Rp 0,11 triliun. Adapun pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp 5,08 triliun.

Utang pemerintah pusat yang bersumber dari penerbitan SBN senilai Rp 2.740,98 triliun, terdiri dari utang dalam denominasi valuta asing Rp 728,91 triliun dan Rp 2.012,07 triliun dari SBN dengan denominasi rupiah.

Sehingga total utang pemerintah kita sudah mencapai 27,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 12.627 triliun.

Pemerintah mengaku uang utang sebanyak itu digunakan untuk membiayai sektor produktif sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan Indonesia.

Schneider Siahaan pejabat di Kementerian Keuangan menyebut, utang tersebut untuk membiayai sektor produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti membeli aset kemudian disewakan.

Rimanews memberitakan, Schneider mengaku penerimaan negara tidak cukup untuk mendanai belanja pemerintah yang terhitung agresif. Makanya dibutuhkan dana tambahan yang bersumber dari utang.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: