Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial Hukum di Indonesia Yang Masih Berbentuk Embrio

Hukum di Indonesia Yang Masih Berbentuk Embrio

Permasalahan hukum di Indonesia ini masih terus terjadi dan tidak menunjukan kemajuan yang signifikan. Meskipun sudah dibuat berbagai macam regulasi, persoalan hukum di Indonesia masih menumpuk. Pokok persoalan dunia hukum, misalkan saja hukum berubah fungsi hanya sebagai alat rekayasa pembenaran, keadilan semakin tergeser, sesatnya peradilan, dikriminasi penegakan hukum, hukum sebatas sebagai komuditas politik
Proses peradilan di Indonesia masih bermasalah karena tidak adanya jaminan atau pengaturan dalam larangan dari suap, serta masih ditemukan praktik diskriminasi atas status ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh aparat hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan yang masih tinggi.
Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Proses hukum yang berbelit-belit dan terkesan menunda-nuda, masyarakat selalu disuguhkan sandiwara dari tokoh-tokoh Negara tersebut. Tidak ada keputusan yang begitu nyata. Contohnya saja kasus Gayus Tambunan, pegawai Ditjen Pajak Golongan III menjadi miliyader dadakan yang diperkirakan korupsi sebesar 28 miliar, tetapi hanya dikenai 6 tahun penjara, kasus Bank Century serta Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akhil Mochtar ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan(OTK). Dalam operasi itu, KPK telah menyita uang dollar Singapura senilai Rp 3 miliar yang menunjukkan penegakan hukum di bangsa Indonesia dalam kondisi awas, hampir semua kasus diatas prosesnya sampai saat ini belum mencapai keputusan yang jelas. Padahal semua kasus tersebut begitu merugikan Negara dan masyarakat. Kapankah semua ini akan berakhir?
Sebagai gambaran bahwa penegakkan hukum merupakan karakter atau jati diri bangsa Indonesia sesuai apa yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Jika kita berkaca pada sejarah, pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru terdapat banyak ketidakadilan. Sejak munculnya gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa, masalah krisis hukum juga menjadi salah satu tuntutannya. Selain dari pada itu, krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan.
Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan negeri ini. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatatan perikehidupan lama ketatanan perikehidupan baru yang lebih baik. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, gerakan reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan perikehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.
Sepertinya hukum berlaku hanya bagi orang-orang “apes” saja atau kurang beruntung dengan tidak memiliki pembela karena tidak memiliki uang. Sedangkan, orang yang memiliki kekuatan politik maupun uang bisa mempengaruhi terhadap keputusan hukum. Pelaku kejahatan itu bisa saja dipindahkan atau dibebaskan, sebab adanya permainan hukum. Pejabat penegak hukum yang baik, dikeroyok beramai-ramai oleh para politisi koruptor.
Adapun kini bangsa ini mengalami hal yang sama sebagaimana faktor timbulnya reformasi pada tahun 1998, yaitu krisis politik, hukum, ekonomi, sosial serta kepercayaan kepada pemerintah. Dimana hukum bisa dikalahkan dengan uang, sudah bukan rahasia lagi ketika seorang pejabat atau elit politik tersandung sebuah kasus, maka tidak lama kemudian maka kasus tersebut akan tenggelam dan hilang. Seolah negeri ini telah menjadi negara Oligark, orang yang mempunyai financial kuat maka dialah yang berkuasa. Dengan kata lain hukum bisa diperjual-belikan.
Maka merupakan keniscayaan yang amat menyakitkan untuk mengakui bahwa kaum oligark dengan segala modal yang dipunya, memiliki peluang sangat besar untuk mengintervensi hukum. Kekayaan yang dimiliki oleh oligark memang merupakan sumber daya paling ampuh dan luwes dalam mempengaruhi hasil politik. Salah satunya berupa hukum, selama masa non krisis. Kemiskinan serta Kesenjangan yang tengah terjadi di Indonesia juga harus diakui menjadi pelumas bagi berjayanya para oligark. Karena pada kondisi seperti ini materialisme cenderung dikedepankan dalam menentukan segala tindakan meski harus menabrak norma-norma yang ada.
Sebagai contoh, terdakwa mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja dan stafnya, Trinanda Prihantoro, pada Juli 2016 lalu.Ariesman merupakan pemberi suap kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi. Uangnya sendiri diberikan melalui Trinanda. Dalam sidang kemarin, dalam hal ini Gubernur non aktif DKI Jakarta Ahok banyak menjelaskan seputar munculnya kontribusi tambahan 15 persen yang dikenakan kepada pengembang reklamasi tersebut. Mengapa sampai terjadi kasus suap di negeri ini?
Kemudian dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non aktif, adalah terlihat sekali fakta adanya ‘kekuatan uang’ (the power of money) yang tengah menguasai Indonesia. dalam kasus ini Ketua Majelis Pertimbangan MUI, Prof Din Syamsuddin menyatakan bahwa “Cengkeramannya bagaikan naga raksasa yang sedang melilit NKRI yang kaya raya, dan satu-persatu kekuatan penghalangnya dilumpuhkan bahkan dimatikan dengan uang. Proses ini tidak terlepas dari perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi global dan regional”.
Sayangnya, Indonesia tidak memiliki mekanisme pertahanan diri, hal ini dibuktikan dengan infrastruktur nasional yang rapuh, mulai dari pemerintah, partai politik, dan ormas. Jika di biarkan berlanjut maka akan membawa Indonesia mengalami malapetaka dan terjatuh dalam nestapa. Kasus ini tidak kecil,t erlalu mahal harganya untuk dibiarkan tumbuh, karena akan menjadi kanker yang merusak integrasi dan harmoni bangsa. Akar permasalahan harus diamputasi. Dan solusi terbaik adalah penegakan hukum yang berkeadilan.
Bangkitlah penegakkan hukum Indonesia karena semua anak anak bangsa indonesia yang cinta negeri ini, semua siap melawan penjajahan model baru terhadap pengakkan hukum demi terciptanya keadilan dan kedamaian di Negeri tercinta ini.
(Im)

%d blogger menyukai ini: