Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hankam, Headlines, News, Politik Kementerian PANRB Minta Kementerian Lembaga Urus Pembubaran LNS

Kementerian PANRB Minta Kementerian Lembaga Urus Pembubaran LNS

Sketsanews.com, Jakarta – Kementerian atau Lembaga (K/L) yang mendapat tugas mengambil alih tugas, wewenang, aset, dan pegawai dari 9 Lembaga Non Struktural (LNS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.116/2016, diminta segera menindaklanjuti Perpres tersebut untuk segera menyesuaikan diri. “Kami berharap kementerian dan lembaga untuk segera melakukan penyesuaian pengalihan terutama menyangkut proses bisnis,” kata Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini seperti dilansir dari Setkab, Minggu (22/1/2017).

Rini mengingatkan, pengalihan itu terutama kalau LNS yang dibubarkan itu memiliki aset, yang harus secepatnya diproses. Selain itu juga masalah kepegawaian, yang segera diintegrasikan ke kementerian tempat LNS itu digabungkan.
“Kita berharap tidak ada pegawai yang dirugikan atas pembubaran LNS ini, dan ke depan fungsi-fungsi LNS ini bisa berjalan lebih optimal,” tutur Rini.
Diketahui salah satu LNS yang jumlah pegawainya cukup banyak adalah Dewan Kelautan Indonesia (DKI), karena itu Rini minta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera memproses pengalihan status pegawainya. Menurut Rini, pembubaran 9 LNS tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan negara Selanjutnya, pegawai hingga pelaksanaan tugas yang semula dilakukan oleh sembilan lembaga tersebut dialihkan kepada kementerian atau lembaga yang terkait, dan harus diselesaikan paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal Perpres diundangkan.
Dengan pembubaran ini maka ke depan tidak ada lagi pengangkatan pegawai, aktivitas lain juga tidak ada lagi, sehingga otomatis tidak ada anggaran yang harus dikeluarkan.
“Pengalihan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri PANRB dengan melibatkan unsur BKN, BPKP, ANRI, dan Kementerian Keuangan. Pengalihan harus dirampungkan paling lama satu tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Presiden tersebut,” jelas Rini, seperti diberitakan di Okezone.com.
Selain sembilan LNS yang dibubarkan, menurut Rini, masih ada dua LNS yang sudah diusulkan untuk digabungkan, namun Perpresnya belum ditandatangani Presiden. Rini menambahkan, pihaknya juga terus melakukan pengkajian terhadap LNS yang dibentuk dengan Undang-Undang, antara lain dengan pengelompokan. Namun prosesnya tentu tidak sesimpel pembubaran LNS yang dibentuk dengan Perpres atau Keppres.
(Im)

%d blogger menyukai ini: