Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hankam, Headlines, News Komnas HAM Perlu Pembenahan Radikal

Komnas HAM Perlu Pembenahan Radikal

Sketsanews.com, Jakarta – Persoalan internal dan tidak adanya perubahan sistem terkait dengan pola terbaik untuk menangani masalah hak asasi manusia ditengarai sebagai penyebab minimnya pendaftar calon anggota Komnas HAM periode 2017-2022. Harus ada pembenahan radikal di tubuh lembaga itu.

“Saya kira ada konstelasi yang berubah menyangkut Komnas HAM. Lembaga ini, khususnya periode kemarin, semakin tidak menarik bagi publik karena minim prestasi. Tak menggembirakan dan tak mampu menunjukkan taring,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, dilansir dari Mediaindonesia, kemarin.

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi minimnya peminat pendaftaran calon anggota Komnas HAM. Meski pendaftaran dibuka sejak 22 Desember 2016, baru dua ­orang yang mendaftar.

Hendardi mencontohkan saat menangani pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas HAM justru cenderung mengikuti gagasan pemerintah, yakni penyelesaian dengan konsep nonyudisial atau rekonsiliasi ketimbang menggunakan jalur peradilan dan menyampaikan permintaan maaf.

Komnas HAM pun, kata Hendardi, tidak punya wewenang lebih seperti melakukan penyidikan pelanggaran HAM berat. “Karena cuma bisa menyelidiki dan kemudian hasilnya sering mentah di kejaksaan. Coba kalau diberi wewenang penyidikan, pasti Komnas HAM lebih bernyawa.”

Di internal Komnas HAM juga kerap terjadi perebutan jabatan pimpinan, termasuk meributkan fasilitas yang berujung pada dugaan kasus korupsi. Menurut Hendardi, Komnas HAM tetap diperlukan, tetapi harus ada pembenahan besar-besaran baik kinerja maupun kewenangan.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar menganggap Komnas HAM sudah tidak berkualitas. Lembaga itu lebih banyak membuat pernyataan dan rekomendasi tanpa melakukan langkah konkret terkait dengan perannya.

“Kadang saya merasa Komnas HAM ini memalukan dan tidak bernyali. Keputusannya sering cari aman, konsensus di antara mereka sendiri,” cetusnya.

Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi mengusulkan perampingan anggota Komnas HAM yang menurut UU No 39/1999 tentang HAM berjumlah 35 orang meski kuota itu tak pernah terpenuhi. Komisioner Komnas HAM 2012-2017, misalnya, 13 orang.

“Saya pikir paling banyak tujuh dan paling sedikit lima orang. Kalau ramping, mereka akan mampu membangun sinergi sehingga Komnas HAM lebih berwibawa dan publik antusias mendaftar,” tandas Taufiqulhadi.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: