Sketsa News
Home Berita Terkini, Hankam, Headlines, News Kasus E-KTP, KPK Periksa Gubernur Sulut

Kasus E-KTP, KPK Periksa Gubernur Sulut

Sketsanews.com, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, Kamis (26/1). Olly bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun 2011-2012.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan dilakukan lantaran saat proyek e-KTP bergulir, Olly yang merupakan politikus PDIP itu menjabat sebagai wakil ketua Badan Anggaran DPR. Dikatakan, keterangan Olly untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto. “Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto),” kata Febri saat dikonfirmasi.

Tak hanya Olly, KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah mantan pimpinan Banggar DPR lainnya, yakni Mirwan Amir, dan Melchias Mekeng serta Tamsil Linrung. Tak hanya itu, penyidik juga bakal memeriksa Arista Gunawan, pengelola dokumen alat ukur dan pemetaan seksi survei pengukuran dan pemetaan Jakarta Selatan. “Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S,” jelas Febri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin sempat menyebut sejumlah nama yang terlibat dalam kasus ini. Dalam dokumen yang dibawa Elza Syarief, pengacara Nazaruddin para pimpinan Banggar DPR disebut turut menerima aliran uang dengan nilai US$ 500.000 hingga US$ 1 juta.

Diketahui, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirjen Dukcapil, Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dikutip dari berita satu.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: