Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News (Analisa) Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Al Fauz

(Analisa) Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Al Fauz

Sketsanews.com, Jakarta – Data-Data Terkait

Bareskrim Mabes Polri telah menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pembangunan Masjid Al Fauz di kantor Walikota Jakarta Pusat.  Karenanya kasus ini statusnya dinaikkan dari penyelidikan ke tahap penydikan.  Meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, ditemukan ada ketidak-sesuaian antara spek pekerjaan dengan kondisi ril bangunan yang data-datanya diperoleh dari hasil penelitian langsung terhadap material yang melekat pada fisik bangunan. “Kasus masjid sudah tahap penyidikan,” kata Kasubdit Tipikor Bareskrim  Kombes Adi Deriyan Jayamarta, Minggu (22/1). Artinya, hasil penyelidikan telah menemukan minimal dua alat bukti sebagai dasar dugaan adanya tindak pidana korupsi.

Dikutip dari Seword, Masjid Al-Fauz dibangun di tengah kompleks perkantoran Walikota Jakarta Pusat di atas lahan seluas 2.174 m2.  dilengkapi basement untuk parkir sekitar 50 kendaraan roda empat. Luas bangunan sekitar 1900 m2, terdiri dari dua lantai, mampu menampung sekitar 2000 jamaah. Dengan nilai bangunan Rp. 14.489.043/m2. Pejabat Walikota Jakarta Pusat bertindak selaku kuasa anggaran atas proyek pembangunan Masjid Al Fauz. Walikota kemudian mendelegasikan penggunaan anggaran kepada kuasa pengguna anggaran, kepada pejabat level di bawahnya,  atau kepada Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemerintah Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya, ada pula yang bertindak sebagai pelaksana lapangan.

Perencanaan  pembangunan Masjid Al Fauz sudah ada sejak tahun 2004. Sebelum peletakan batu pertama pada 3 Juni 2010, tiang pancang untuk bangunan telah terpasang. Muhayat adalah walikota administratif Jakarta Pusat periode 2004-2008. Pemancangan pertama untuk bangunan  Masjid Al Fauz dilakukan saat Muhayat menjabat walikota. Muhayat kemudian digantikan oleh Sylviana Murni sebagai walikota Jakarta Pusat. Sylviana Murni menjabat walikota Jakarta Pusat periode 2008 hingga 4 November 2010. Kemudian Sylvi digantikan oleh Saefullah, pejabat walikota Jakarta Pusat  sejak 4 November 2010 hingga 2014.

Pembangunan Masjid Al Fauz dianggarkan melalui  APBD 2010.  Saat itu dana untuk pembangunan masjid, sebagaimana terdapat pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Jakarta Pusat, dianggarkan senilai Rp. 30 miliar. Setelah dilelang oleh Panitia Pengadaan Barang atau Jasa Pemkot Jakpus, tender pekerjaan dimenangkan oleh PT. Gainiko Adiperkasa dengan harga penawaran terendah senilai RP. 27.529.182.000.  Kemudian peletakan batu pertama sebagat tanda dimulainya pembangunan terjadi pada 3 Juni 2010. Kontrak pertama pembangunan Masjid Al Fauz selesai pada tahun 2010.

Kemudian, pada APBD tahun 2011, untuk pembangunan Masjid Al Fauz dianggarkan sebesar Rp. 5,6 miliar. Saefullah mengaku dirinya tak ikut mengusulkan besaran anggaran. Berarti penganggaran Rp. 5,6 miliar itu disusun dan diusulkan sebelum 4 November 2010, pada saat walikota Jakarta Pusat masih dijabat oleh Sylviana Murni.  Untuk termin pembayaran ke kontraktor PT. Gainiko Adiperkasa, “tagihan kedua, ketiga, dan keempat, saya yang mengetahui,” kata Saefullah. Artinya pembayaran tagihan termin pertama  terjadi sebelum bulan November 2011, pada saat Sylviana masih menjabat walikota Jakarta Pusat.

Masjid Al Fauz diresmikan oleh Fauzi Bowo pada tanggal 30 Januari 2011, gubernur DKI Jakarta saat itu.  Dari total anggaran Rp. 5,6 miliar, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK ada kelebihan anggaran sebesar Rp.108 juta.  Saefullah mengatakan sedah mengembalikan kelebihan anggaran itu ke kas daerah.

Analisa

Berdasarkan data-data di atas, bahwa proyek pembangunan Masjid Al Fauz ada tiga tahap pada tiga periode berbeda walikota  Jakarta Pusat, yakni: Pertama, tahap perencanaan dan pemasangan tiang pancang. Terjadi saat pada saat Muhayat menjabat walikota Jakarta Pusat (tahun 2004-2008).  Kita anggap tidak ada persoalan pada tahap ini. Pekerjaan pancang adalah pekerjaan penting karena padanya seluruh beban bangunan bertumpu.

Kedua, tahap penganggaran bangunan . tender, dan pelaksanaan pembangunan. Terjadi saat Sylviana Murni menjabat sebagai walikota Jakarta Pusat. Pembangunan dimulai pada 3 Juni 2010.  Pemenang tender atau kontraktor pelaksana adalah PT. Gainiko Adiperkasa, nilai kontrak Rp.  27.529.182.000.  Dikatakan oleh Saefullah, kontrak berakhir dalam tahun itu juga (tahun 2010). Tidak ada disebutkan bulan berapa kontrak berakhir, biasanya berlaku hingga 6 bulan ke muka atau sekitar Desember 2010.  Sedangkan pada 4 November 2010 terjadi pergantian walikota, dari Sylviana ke Saefullah. Saefullah mengatakan bahwa tagihan pembayaran proyek tahap kedua, ketiga, dan keempat beliau yang mengetahui. Artinya, pembayaran tagihan pertama terjadi pada saat Sylviana masih menjabat walikota.

Berapa persen progres pembangunan yang harus dicapai oleh kontraktor untuk bisa mencairkan tagihan pertama? Berdasarkan penjelasan Saefullah ada empat tahap pembayaran.  Berarti kontraktor harus mencapai progres pembangunan berkisar 25 hingga 30 persen dari nilai kontrak untuk bisa mencairkan pembayaran tahap pertama. Kita ambil angka minimal (25%).  Pencairan tagihan pertama atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh kontraktor senilai 25% x Rp, 27.528.182.000 =Rp. 6.382.045.500 Berarti dana proyek yang tersisa senilai Rp. 21.146.136.500 untuk pembayaran tagihan tahap kedua, ketiga, dan keempat.

Dengan angka pencapaian progres 25% dari kontrak, jenis pekerjaan apa saja yang seharusnya bisa dicapai oleh kontraktor pelaksana? Biasanya ada tiga jenis pekerjaan dalam proyek pembangunan gedung seperti membangun Masjid Al Fauz (2 lantai), yakni: pekerjaan struktur bangunan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, dan pekerjaan arsitektur. Bobot pekerjaan struktur bangunan dua lantai seluas 1900 meter persegi biasanya mencapai 20 hingga 25 persen dari nilai kontrak.  Normalnya, 3 atau 4 bulan sejak pekerjaan pertama  kali dimulai, struktur bangunan telah selesai berdiri dan jenis pekerjaan arsitektur dan mekanikal-elektrikal mulai leluasa bekerja.  Kita anggap ketika kontraktor mengajukan pembayaran tagihan pertama, PT. Gainiko Adiperkasa masih melanjutkan pekerjaannya.  Kalau pekerjaan proyek dimulai 3 Juni 2010, maka pembayaran tagihan pertama terjadi sekitar bulan September 2010 (sekitar 4 bulan sejak pekerjaan dimulai).

Pergantian walikota Jakpus dari Sylviana ke Saefullah terjadi pada tanggal 4 November 2010.  Ketika pergantian terjadi pada awal November, pekerjaan pasang batu, plester aci, kusen, jendela, instalisasi listrik, plumbing air bersih dan air hujan  seharusnya sudah terlihat terpasang. Apa yang dikatakan oleh Saefullah : “Saat itu bangunan sudah berdiri, tetapi belum rampung dan belum dapat diganakan”, bisa jadi merujuk kondisi bangunan saat serah terima terjadi pada tanggal 4 November 2010 telah mencapai progres sekitar 75% dari nilai kontrak. Kemudian ada pengusulan tambahan  anggaran sebesar Rp. 5,6 miliar sebelum bulan November.

Pertanyan muncul, kenapa Sylviana mengajukan tambahan anggaran  padahal pembangunan baru mencapai pembayaran tagihan tahap pertama? Bisa jadi karena under estimate sehingga nilai proyek harus disesuaikan dengan kondisi terkini, bisa jadi karena kontraktor memaksakan diri sehingga rugi karena tawarannya terlalu rendah sehingga tidak mampu bekerja sesuai spek, atau bisa juga  dimaksudkan sebagai anggaran fiktif.

Ketiga, pekerjan finishing hingga serah terima kunci atau pekerjaan dianggap selesai dan kontraktor telah menunaikan seluruh kewajibannya.  Saefullah menjabat walikota Jakpus terhitung 4 November 2011. Saefullah bilang pembayaran tagihan kedua, ketiga, dan keempat dicairkan pada masa dia menjabat walikota.  Pada bulan November progres pekerjaan seharusnya minimal mencapai 75% dari nilai kontrak. Artinya, kontraktor mengajukan tagihan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya, setidaknya telah mengajukan  tagihan pembayaran tahap kedua dan tahap ketiga (progres 50% dan 75%) secara bersamaan.   Kontraktor bersedia menunda tagihan pembayaran tahap kedua, biasanya indikasi bahwa kontraktor tidak punya masalah pendanaan  proyek atau modal untuk kerja.  Apakah demikian adanya?

Katakanlah proyek pembangunan Masjid Al Fauz tergolong tepat waktu sehingga dapat diresmikan Fauzi Bowo pada tanggal 30 Januari 2011. Mungkin pembayaran tagihan tahap keempat harus menunggu pencairan anggaran tahun 2011.  Setiap proyek tahun berjalan harus sudah dibayarkan sebelum tanggal 20 Desember. Tenggang waktu antara pengajuan pembayaran hingga pencairan biasanya memakan waktu 15 hari.  Bila saat serah terima jabatan dari Sylviana ke Saefullah pada tanggal 4 November 2010 progres pembangunan telah mencapai 75% , berarti kontraktor harus menyelesaikan 25% pekerjaan sisa selama 30 hari agar bisa pencairan sebelum tanggal 20 Desember 2010. Seharusnya bisa tercapai. Lalu apa maksudnya mengajukan tambahan anggaran Rp. 5,6 miliar APBD 2011?

Kesimpulan

Ada audit BPK untuk penggunaan anggaran yang Rp. 5,6 miliar itu. Katakanlah prosedur audit dilaksanakan dengan benar, berarti betul-betul anggran itu jelas penggunaannya untuk pembangunan Masjid Al Fauz. Dikatakan ada kelebihan anggaran senilai Rp.108 juta yang dikembalikan ke kas daerah.  Artinya, nilai total proyek pembangunan Masjid Al Fauz adalah Rp. 27. 528.182.00 0 + Rp. 5,6 miliar- Rp.108 juta = Rp. 33.020.182.000,- (sekitar Rp.33 miliar). Bagaimana hasil audit BPK untuk penggunaan anggaran Rp. 27, 53 miliar itu?

Di atas kertas dikatakan nilai bangunan itu seharga Rp. 14.489.043/m2. Dengan luas bangunan 1900 meter persegi. Namun secara visual banyak pihak yang meragukan, lebih-lebih lagi bila melihat hasil pekerjaan finishing (termasuk keramik dan pengecatan bangunan) yang terlihat asal selesai. Kuat dugaan tindak pidana terjadi terkait dengan dana Rp. 27.528.182.000 ( dibulatkan Rp,27,53 miliar). Alasannya?

Alasan pertama, Saefullah tidak ada menyebut hasil audit BPK atas penggunaan dana Rp.27,53 miliar itu. Padahal itu seharusnya yang diprioritas untuk dijelaskan ke publik guna memastikan bahwa tidak ada penyimpangan yang berimplikasi pidana.

Alasan kedua, angka nilai kontrak itu adalah angka penawaran yang diajukan oleh kontraktor sehingga berhasil memenangkan tender. Seharusnya itu merupakan komitmen bahwa kontraktor akan menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak dan diselesaikan secara tepat waktu.  Lalu terjadi pengajuan anggran tambahan sebesar Rp.5,6 miliar sebelum November. Disinilah janggalnya, perhitungan anggaran dari Pemkot Jakpus senilai Rp.30 miliar ketika dilelang nilainya Rp.27,53 miliar lalu mengajukan tambahan anggaran Rp.5,6 miliar.  Artinya, ada kemungkinan terjadi persekongkolan antara kuasa anggaran dengan kontraktor. Mungkin pembayaran tagihan tahap pertama senilai Rp.6,4 miliar tidak pernah diterima oleh kontraktor, dan bisa jadi pencairan itu terjadi sebelum peletakan batu pertama dimulai. Untuk menutupinya karena berdasarkan perhitungan  mungkin dananya memang  pas-pasan maka  secepatnya membikin pengajuan tambahan anggran senilai Rp.5,6 miliar diambil dari APBD tahun berikutnya (APBD 2011).

Alasan ketiga, pemeriksaan fisik bangunan oleh penyidik Polri bekerja sama tenaga ahli menemukan fakta bahwa ada bagian penting bangunan yang tidak sesuai spek. Artinya, ada item pekerjaan yang dicuri oleh kontraktor sehingga meleset dari spek. Berarti kontraktor punya masalah dana segar untuk modal kerja mencapai progres 25% dengan cara benar, sehingga spek pekerjaan struktur harus dicuri.  Di lapangan ada pelaksana dari Pemkot Jakut yang mengawasi tahapan pekerjaan dan progres. Sudah pasti juga ada konsultan pengawas. Kunci pengungkapan sepenuhnya untuk kasus ini data terpentingnya ada pada laporan konsultan pengawas selama proyek berjalan. Konsultan harus ikut membubuhkan tanda tangan pada lembaran pengajuan pembayaran tagihan oleh kontraktor, sementara untuk hal ini kontraktor baru berani tanda tangan bila pekerjaan sesuai dengan progres di lapangan.  Apakah konsultan pengawas juga terlibat?

Berdasarkan data dan kronologis yang dipaparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa Bareskrim Polri tidak mengada-ada ataupun mencari-cari kesalahan atau pun mengkriminalisasi kasus ini. Titik krusial kasus ini adalah alasan sesungguhnya kenapa pengajuan tambahan anggaran senilai Rp.5,6 miliar melalui APBD tahun berikutnya (APBD 2011). Mungkinkah tambahan anggaran itu untuk infrastruktur jalan, taman, dan saluran air lingkungan masjid Al Fauz? Sepertinya tidak, kalau pun ada rasanya tidak sebesar itu. Berdasarkan analisa di atas, penulis perkirakan nilai kerugian negara minimal sebesar Rp.6,4 miliar (angka pembulatan nilai tagihan termin pertama sebesar Rp. 6.382.042.500).

(Wis)

%d blogger menyukai ini: