Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News Diskusi dan Konsolidasi: Barcode, Bredel Gaya Baru?

Diskusi dan Konsolidasi: Barcode, Bredel Gaya Baru?

Suasana Diskusi dan Konsolidasi bertajuk “Barcode Dewan Pers, Bredel Gaya Baru ?” di kantor YLBHI Jakarta, Jl. Diponegoro no.54, Jakarta Pusat (Sketsanews.com)

 

Sketsanews.com, Jakarta – SINDIKASI (Serikat Pekerja Media & Industri Kreatif untuk Demokrasi) adalah organisasi serikat pekerja yang berkomitmen mendukung tumbuh berkembangnya media alternatif dan komunitas sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap media arus utama yang hanya menyuarakan kepentingan elit.

Sebagai langkah awal dalam rangka mencapai tujuan tersebut, hari Rabu,  26 Januari 2017 SINDIKASI menyelenggarakan acara Diskusi dan Konsolidasi bertajuk “Barcode Dewan Pers, Bredel Gaya Baru ?”. Acara ini diadakan di kantor YLBHI Jakarta, jl. Diponegoro no.74 Jakarta Pusat.

Acara Diskusi dan Konsolidasi menghadirkan empat orang pembicara : Suwarjono (AJI Indonesia), Muhammad Heychael (REMOTIVI), Kristian Ginting (SINDIKASI) dan Stanley Adi Prasetyo (Dewan Pers), namun pembicara yang terakhir ini tidak bisa hadir sehingga membuat kecewa banyak peserta yang sebagian besar mewakili media alternatif.

Luviana (SINDIKASI) selaku moderator yang memandu acara ini menunjuk Kristian Ginting sebagai pembicara pertama. Kristian berpendapat bahwa “media alternatif (media komunitas) itu tumbuh sesuai tuntutan masyarakat. Media ini sebagai pembanding media main stream yang sering tidak mengakomodir kepentingan rakyat di berbagai daerah”. Lebih lanjut Kristian mengatakan “Barcode yang digagas Dewan Pers mengharuskan portal berita memiliki badan hukum (seperti PT). Ide ini didasarkan adanya berita-berita hoax yang berasal dari media-media yang tidak dikenal”. Kristian memandang kalau barcode tidak diperlukan mengingat Dewan Pers sudah punya mekanisme untuk memverifikasi, dan yang penting media mengikuti kode etik/kaidah jurnalistik. “Inilah kebijakan yang ambigu, disatu sisi media-media alternatif yang dianggap membuat berita hoax dan harus  barcode, tapi justru media-media main stream yang juga sering membuat berita hoax tidak bisa diproses karena sudah barcode”, imbuhnya.

Sumarjono sebagai pembicara kedua menyampaikan tentang beberapa isu yang mendasari kenapa barcode diberlakukan tanggal 9 Februari. Adanya jurnalisme abal-abal yang jumlahnya mencapai ribuan disinyalir sebagai salah satu sebab  barcode diberlakukan.. Jurnalis abal-abal berasal dari media abal-abal, yaitu media yang digunakan untuk mencari uang. Jurnalis ini datang ke desa-desa dengan tujuan mendapat bagian dari dana desa, juga dana bos. Namun Kristian Ginting buru-buru membantah kalau hal ini sebagai salah satu sebab. Sebagai wartawan senior Kristian mendapatkan banyak fakta dilapangan bahwa mencari uang itu bukan domain jurnalis abal-abal saja. Di gedung DPR Senayan – sebagai kantor wakil rakyat – hal ini pun marak terjadi, bahkan dilakukan oleh media-media main stream. Adapun isu lain yang mendasari diberlakukan barcode menurut Sumarjono adalah penggunaan media untuk agitasi, politik. Ketika ditanya : “apakah barkode SIUP baru/ label halal haram ?”. Sumarjono menjawab : “AJI tidak mengakui SIUP/legitimasi negara”.

Muhammad Heychael sebagai pembicara ketiga memberi gambaran akan birokratisme gagasan barcode:

– Pendidikan kurang bermutu solusinya UAN.
– Produk ekspor kurang bermutu solusinya SNI.
– Wartawan kurang bermutu solusinya sertifikasi.
– Media banyak menebar hoax solusinya barcode media.

Sementara itu, Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Samuel Abrijan Pangerapan sempat menuturkan, pihaknya selaku Dewan Pers akan serius menangani portal berita tak jelas yang tidak terdaftar. Rujukannya adalah Undang-Undang Pers.

“Nanti ada gerakan bersama Dewan Pers. Jadi, semua website yang mengaku portal berita kalau tidak ada nama perusahaan, struktur perusahaan, alamat redaksi/kantor akan kami bersihkan.” Ujarnya.

Muhammad Heychael lebih lanjut menyampaikan bahwa barcode ancaman terhadap media alternatif sembari mempertanyakan, “metode apa yang dipakai oleh Dewan Pers ?” Mengacu pada Undang-Undang Pers no.40 /1999 perusahaan pers disefinisikan sebagai, “Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi:

– Perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta
– Perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan,
– Menyiarkan, atau menyalurkan informasi.”

Muhammad Heychael menganggap kebebasan berekspresi sedang dikepung mengingat bahwa barcode media, blokir, cyber army, portal aduan hoax, semuanya mengarahkan pada satu hal : apa yang benar harus mendapat stempel negara.
Ini jelas kontra produktif dengan tujuan kebebasan yang sejak awal kita harapkan, yakni sebagai alat kontrol kekuasaan.

Benar bahwa Dewan Pers tidak sepenuhnya negara, untuk blokir Kominfo juga menggunakan panel blokir yang isinya tokoh-tokoh independen. Meski demikian potensi ancaman terhadap kebebasan berekspresi masih ada, mengingat Dewan Pers ataupun panel blokir sangat dalam infrastruktur dan pendanaan masih dependen pada pemerintah.

Di akhir penyampaiannya Muhammad Heychael berbicara tentang potensi  masalah barcode media. Prasarat badan hukum berarti akan mengeliminasi portal berita yang dikelola komunitas. Padahal masalah utamanya prosedur dan etika jurnalistik dan bukan badan hukum. Dan bilapun verfikasi meliputi prosedur dan etika jurnalistik, bagaimana hal itu akan dilaksanakan ? Karena jika hal ini diterapkan, banyak media arus utamapun mestinya kena. Dengan kata lain apa ukuran dari kredibilitas media yang akan digunakan oleh Dewan Pers ? Secara tehnis bagaimana mungkin hal ini dilaksanakan mengingat ada ribuan portal berita ? Prasarat agar barcode efektif adalah adanya literasi media yang memadai ditengah publik, tanpanya langkah ini tidak akan punya dampak signifikan. Demikian Mohammad Heychael menutup penyampaiannya.

(Ad)

%d blogger menyukai ini: