Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, News OJK dan Ombudsman Sinergi Benahi Layanan Publik

OJK dan Ombudsman Sinergi Benahi Layanan Publik

Sketsanews.com, jakarta – Otoritas Jasa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia menyepakati nota kesepahaman tentang koordinasi antara kedua belah pihak khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dalam sambutannya menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi dalam rangka memperlancar tugas, fungsi, dan wewenang kedua belah pihak, terutama yang berkaitan dengan upaya mendapatkan pelayanan publik yang baik dan perlindungan konsumen keuangan dan masyarakat.

“Fungsi dan tugas Ombudsman Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, perlu lebih disinergikan untuk menjamin bahwa masyarakat atau konsumen keuangan mendapatkan Pelayanan yang baik oleh OJK sebagai regulator industri jasa keuangan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/1), dilansir dari Mediaindonesia.

Ruang lingkup nota kesepahaman meliputi koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, edukasi dan sosialisasi, pertukaran informasi serta bantuan teknis yang mendukung tugas dan fungsi kedua lembaga,

OJK sebagai otoritas yang menyelenggarakan pelayanan publik terus melakukan berbagai kebijakan untuk menjadi otoritas yang melayani, bersih dan kredibel, serta menjawab harapan masyarakat luas.

Dalam meningkatkan peran perlindungan konsumen keuangan, OJK melakukan berbagai inisiatif strategis, di antaranya mengedukasi keuangan yang masif dan berkesinambungan ke berbagai lapisan masyarakat di seluruh daerah Tanah Air.

Kemudian menyediakan Layanan Konsumen OJK terintegrasi atau Financial Customer Care (FCC OJK) yang menyediakan saluran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan keuangan dan sekaligus menyampaikan pengaduan masyarakat yang traceable dan trackable.

“Sejak tahun 2013 sampai dengan 20 Januari 2017, Layanan Konsumen OJK telah menerima layanan sebanyak 76.850, dengan rincian layanan pertanyaan 52-9921 layanan informasi 20.002 dan pengaduan 3.856,”

Kerua Ombudsman Amzulian Rifai Ketua Ombudsman mengatakan cita negara demokrasi yang adil dan sejahtera tidak akan tercapai ketika layanan publik di negeri masih karut-marut, penuh pungutan liar, bisnis pun tidak akan berjalan baik kalau ada pungutan ilegal.

“Pemerintah kita sadar betul akan hal itu. Maka berbagai cara dilakukan, misal, UU No.37/2008 tentang Ombudsman untuk mengawasi kewenangan publik yang diselenggarakan oleh seluruh K/L, perseorangan termasuk BUMN, BUMD, BAMN apabila sumber pendanaan sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN atau APBD. Nota kesepahaman ini penting, dalam rangka mewajibkan seluruh K/L jalankan UU No.25/2009. OJK dengan kewenangannya menjadi pengawas penyelenggaraan bidang jasa keuangan,”

Tercatat, respons masyarakat terhadap berbagai layanan publik termasuk jasa keuangan semakin meningkat. Tahun 2015 , jumlah laporan ke Ombudsman dan K/L sebesar 6.859. Kemudian naik di tahun 2016 menjadi 9.069.

“Ada kecenderungan laporan akan terus meningkat, apalagi kerja sama kantor staf presiden dan menpan mengenal sistem lapor, yang menjadi mudah bagi masyarakat untuk melapor. Melalui sistem itu, masuknya laporan terpusat dan ada di kantor Menpan. Sedang kami godok sistemnya. Nanti laporan yang masuk ke sistem, 60 hari tidak ditindaklanjuti K/L maka dia akan ke Ombudsman,” tukas Amzulian.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: