Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, News Pajak Freeport Hak Tanah Papua

Pajak Freeport Hak Tanah Papua

Sketsanews.com, Jakarta – PT Freeport Indonesia kalah dalam gugatan di pengadilan pajak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Oleh karenanya, perusahaan tambang ini wajib membayar pajak air di atas permukaan ditambah dendanya dengan total Rp3,5 triliun kepada pemprov Papua.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro pun mendukung upaya Pemprov Papua untuk menagih pajak Freeport. Pasalnya dia menilai Papua memiliki wewenang yang besar untuk melalukan hal itu.

“Kalau memang datanya demikian dan pajak itu kewajiban ke pusat maupun ke daerah, saya kira pemerintah provinsi punya wewenang besar untuk melakukan penagihan,” katanya di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (29/1/2017).

Dia menjelaskan, meskipun pemerintah Papua tidak serta merta bisa memaksa perusahaan tambang itu untuk membayar pajak yang ditanggungnya, Freeport tetap diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar.

“Jadi bagaimanapun ini kan kewajiban kontraktor, kewajiban pihak swasta ke daerah yang harus dilaksanakan. Jadi, tetap harus ditagih meskipun tetap tidak bisa memaksakan atau memberikan penalti,” jelas Komaidi, di terbitkan Okezone.

Komaidi melanjutkan, beban pajak yang ditanggung Freeport tidak berkaitan dengan kontrak. “Dalam artian, kewajiban pajak tetap harus dilaksanakan tapi biasanya kewajiban pajak tidak bisa dihubungkan dengan masalah pemutusan kontrak. Ini harus dilaksanakan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pengadilan Pajak Indonesia pada tanggal 17 Januari 2017 telah memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Freeport berkaitan pajak air permukaan sehingga wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya kurang lebih Rp 3,5 triliun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: