Sketsa News
Home Berita Terkini, News Patrialis Mundur dari Posisi Hakim MK Lewat Sepucuk Surat

Patrialis Mundur dari Posisi Hakim MK Lewat Sepucuk Surat

Sketsanews.com, JAKARTA – Hakim Konstitusi Patrialis Akbar akhirnya memilih mundur. Patrialis menyatakan mundur selaku Hakim Konstitusi melalui surat. Surat yang ditulis langsung Patrialis tersebut diungkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat usai rapat bersama Komisi Hukum DPR RI di ruang rapat lantai 4 gedung MK, Jakarta, Senin (30/1/2017).

“MK baru saja menerima surat ditulis tangan dari rekan kami Pak Patrialis Akbar. Patrialis menyatakan diri mengundurkan diri dari jabatan hakim MK,” ujar Arief.

Arief tidak merinci detail surat yang ditulis Patrialis tersebut. Ia hanya menegaskan, keberadaan surat itu memastikan proses pergantian Patrialis bakal berlangsung cepat.

Sedianya, proses pergantian Patrialis harus menunggu hasil pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Setelah itu MKMK akan mengirimkan hasil pemeriksaannya bersamaan dengan surat rekomendasi pemberhentian Patrialis ke MK. Jika terbukti melakukan pelanggaran etik berat, maka Patrialis patut diberhentikan secara tidak hormat.

Setelah menerima surat dari MKMK, MK mengirim surat ke Presiden Joko Widodo terkait permintaan hakim konstitusi pengganti Patrialis.

“Itu akan lebih mempermudah karena tidak melalui pemeriksaan yang berbelit-belit termasuk memeriksa Hakim terduga dan mencari saksi-saksi, karena kalau sudah ada pengunduran diri bisa saja cukup MKMK hanya sidang satu kali sudah selesai,” kata dia.

Patrialis disangka menerima suap senilai 20.000 dollar AS dan 200.000 Dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar terkait uji materi UU.

Pemberian dari pengusaha impor daging Basuki Hariman tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi.

Perkara gugatan yang dimaksud, yakni uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Patrialis membantah menerima suap. Patrialis justru menganggap dirinya sebagai korban, bukan seorang pelaku korupsi.

Ia meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi serta masyarakat memahami bahwa dirinya sedang mendapat perlakuan tidak adil.

“Demi Allah, saya betul-betul dizalimi. Saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki,” ujar Patrialis.

Panitia Seleksi Hakim MK

Presiden Joko Widodo akan membentuk panitia seleksi untuk merekrut calon hakim MK untuk menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap KPK.

“Kami akan lakukan rekrutmennya dengan pola terbuka, dengan pansel,” kata Presiden Jokowi di Boyolali.

Jokowi mengatakan, hal itu akan dilakukannya begitu Presiden mendapatkan laporan secara penuh dan ada permintaan kepada Presiden untuk itu.

“Nanti kalau sudah mendapatkan laporan secara penuh kemudian ada juga permintaan ke kita dan akan segera kita tindaklanjuti,” kata Presiden.

Presiden Jokowi akan memilih perekrutan dengan pola terbuka melalui pansel, sehingga masyarakat bisa secara langsung memberikan masukan-masukan.

“Saya kira cara-cara itu yang akan kami lakukan, dan akan kami dapatkan yang mempunyai kualitas, integritas, dan kemampuan untuk duduk di MK,” kata dia.

Posisi Patrialis Akbar sebagai hakim di MK harus segera digantikan apabila secara otomatis ia diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa sebelum ditangkap, hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar sudah menerima uang suap.

Uang suap sebesar 20.000 dollar AS awalnya diberikan pengusaha impor daging Basuki Hariman kepada Kamaludin selaku perantara. Uang itu kemudian diserahkan Kamaludin kepada Patrialis di lapangan golf di Rawamangun, Rabu (25/1/2017) pagi.

“Sudah confirmed diterima oleh PAK. Hadiahnya 20.000 dollar AS sudah diterima,” kata Febri.

Selain uang yang sudah diberikan, lanjut Febri, ada juga uang yang baru akan diberikan, sebesar 200.000 dollar Singapura.
Karena uang itu belum sampai ke tangan Patrialis, KPK mengategorikannya sebagai pemberian janji.

Usai transaksi di Golf Rawamangun itu, KPK langsung mengamankan Kamaludin yang diduga berperan sebagai perantara suap.

KPK kemudian menangkap Basuki Hariman beserta sekretarisnya, NG Fenny di kantornya, di Sunter, Jakarta Utara.

Malam harinya KPK mengamankan Patrialis di Grand Indonesia.
Febri mengatakan, penyidik KPK mempunyai pertimbangan sendiri kenapa baru menangkap Patrialis di malam harinya.

Operasi ini disebut sudah sesuai dengan pasal 1 ayat 19 KUHAP yang menyatakan operasi tangkap tangan bisa dilakukan saat transaksi terjadi, atau pun setelah transaksi terjadi.

“Dalam konteks ini, operasi tangkap tangan dilakukan KPK beberapa saat setelah peristiwa terjadi,” ucap Febri.

Penjelasan Febri ini sekaligus membantah pernyataan Basuki Hariman dan Patrialis kepada media. Basuki sebelumnya mengakui memberikan uang kepada Kamaludin, yang disebutnya sebagai orang dekat Patrialis.

Dia mengaku memberikan uang kepada Kamal agar dipertemukan dengan Patrialis.
Menurut Basuki, ia sudah dua kali memberikan uang kepada Kamal. Pertama, sebesar 10.000 dollar AS. Kedua, adalah 20.000 dollar AS.

Transaksi ketiga sebesar 200.000 dollar Singapura baru akan dilakukan, namun kasus ini sudah terlanjur tercium oleh KPK.
Kendati demikian, Basuki meyakini uang itu tidak sampai kepada Patrialis.

Saat beberapa kali bertemu Patrialis, Basuki mengakui ia melobi agar uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan dikabulkan oleh MK.

Namun tak pernah ada pembicaraan soal uang. Dikutip dari Tribunnews.

(Eni)

%d blogger menyukai ini: