Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Wawancara Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah

Wawancara Khusus, HTI Bicara soal Pembubaran hingga Wacana Khilafah

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto saat diwawancara Kompas.com di Kantor Pusat Hizbut Tahrir Indonesia, Selasa (9/5/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

Sketsanews.com, Jakarta – Pemerintah membuat langkah mengejutkan dengan mengajukan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada awal pekan, Senin (8/5/2013).

Menurut pemerintah, HTI terindikasi kuat sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, organisasi yang berafiliasi dengan gerakan internasional Hizbut Tahrir itu melawan upaya pembubaran. Menurut Juru Bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto, pemerintah tidak menerapkan mekanisme pembubaran ormas seperti yang diatur dalam UU Ormas.

Selain itu, pemerintah diminta menunjukkan bukti yang menyebut HTI anti-Pancasila. Menurut Ismail, dalam penjelasan Pasal 59 UU Ormas, disebutkan bahwa paham yang bertentangan dengan Pancasila adalah ateisme, komunisme, dan marxisme-leninisme.

Saat ditemui Kompas.com sehari usai pengumuman upaya pembubaran HTI, Selasa (9/5/2017), Ismail Yusanto kembali mempertanyakan alasan pemerintah yang dianggapnya tiba-tiba.

HTI tidak pernah mengira, sebab selama ini tidak ada yang mempermasalahkan kehadiran HTI selama lebih dari seperempat abad beraktivitas di Indonesia. Menurut Ismail, HTI juga tidak pernah melakukan aksi yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Wacana khilafah yang sering disuarakan HTI pun dinilai Ismail bukan sebagai sesuatu yang perlu diresahkan.

Kepada Kompas.com, Ismail Yusanto pun menjelaskan mengenai wacana khilafah yang selama ini melekat dengan Hizbut Tahrir, organisasi yang didirikan ulama kelahiran Palestina Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani pada 1953 di Palestina.

Berikut wawancara Ismail Yusanto kepada jurnalis kompas.com, Bayu Galih, Rakhmat Nur Hakim, dan Kristian Erdianto, di Kantor Pusat Hizbut Tahrir Indonesia di Tebet, yang dilakukan di tengah kesibukan dan dering telepon yang kerap terdengar sepanjang wawancara:

Pemerintah akan mengajukan pembubaran HTI ke pengadilan, HTI menilai ini keputusan mendadak?

Oh sangat tiba-tiba, bahkan kalau kita coba hitung, itu ekskalasinya hanya hitungan hari. Persisnya setelah 19 April 2017 (pencoblosan tahap dua Pilkada DKI Jakarta).

Kenapa setelah Pilkada DKI?

Tidak tahu saya

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers terkait pembubaran HTI di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).(KOMPAS.com/Kristian Erdianto)

Mengapa HTI dianggap bermasalah oleh pemerintah?

Justru itu yang kami heran. Jadi ada masalah apa? Karena itu kami menilai ini ada semacam usaha monsterizing (monsterisasi), labelling, stigmatisasi untuk kemudian mendiskreditkan. Upaya untuk meredam apa yang disebut Islam radikal. Islam kanan.

Ini sebenarnya adalah kacamata lama yang coba dihidupkan lagi. Memang aksi 212 dan 411 itu satu peristiwa yang sangat fenomenal. Tapi ternyata peristiwa yang sangat fenomenal itu bisa berimplikasi macam-macam, tergantung “cara baca” kita. Dan “cara baca” yang menimbulkan masalah hingga saat ini adalah “cara baca” bahwa ini adalah soal kebangkitan radikal Muslim.

Ini “bacaan” lama yang pasti dalam sebuah konstruksi… menakutkan. Karena mereka selalu berpikir, dulu itu saat masa Orde Baru ada yang namanya ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sekarang tidak ada lagi ekstrem kanan dan ekstrem kiri, tetapi ada yang disebut dengan Islam kanan dan Islam moderat.

Dan yang tampak sekarang ini adalah Islam kanan. Itu kita bisa baca dari reportase media luar kan. Bahwa Indonesia sekarang didominasi oleh radikal Islam. “Kemenangan Anies itu adalah kemenangan Islam radikal”. Ya seperti begitu.

Tapi yang dipermasalahkan pemerintah karena ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. HTI tidak melihat seperti itu?

Ya itu kan alasan formal. Yang memang sering dipakai dengan sangat mudah untuk menghentikan kelompok Islam.

Dari pemerintah terdahulu pernah ada tekanan?

Tidak pernah ada. Zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)? Tidak ada. Megawati? Tidak ada. Gus Dur (Abdurrahman Wahid) sekalipun tidak ada. Malah Gus Dur itu bertanya kepada sahabat saya yang jadi orang dekatnya, ketika mendengarkan saya melalui televisi. “Oh ternyata orang NU juga”. Kan saya memang keluarga besar NU.

Selama ini Hizbut Tahrir identik dengan wacana khilafah, seperti apa khilafah yang dimaksud?

HTI itu ngomong khilafah bukan baru sekarang. Dari awal, dari dulu itu sudah seperti itu. Jadi tidak ada yang berubah.

Tetapi mungkin menjadi sesuatu yang menakutkan setelah kemunculan ISIS. HTI itu tidak ada hubungannya dengan ISIS.

HTI itu setelah hari kedua dan ketiga deklarasi kekhilafahan Al-Bagdadi, menolak deklarasi itu karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Bahkan dalam perkembangannya ada anggota senior Hizbut Tahrir di Suriah itu dibunuh oleh mereka. Jadi tidak ada hubungannya Hizbut Tahrir dengan ISIS.

Cuma kemudian, katakanlah wajah kekhilafahan Al-Bagdadi itu kan menyeramkan. Beredar foto dan video yang sangat sadistis itu. Makanya jadi terbentuk semacam kerangka pemahaman bahwa khilafah itu mengerikan. Sebelumnya tidak ada yang begitu-begitu.

Ada pernyataan menarik ketika HTI pernah menyerukan militer mengambil alih kekuasaan. Apa maksud dari pernyataan itu?

Jadi begini, itu tidak bisa dilepaskan dari dinamika pada waktu itu, di mana kalau enggak salah di masa SBY (pada 2014). Itu kan situasinya, saat itu SBY memberikan ruang yang sangat longgar, demo-demo di depan Istana. Jadi itu harus dibaca sesuai konteks pada waktu itu.

Tapi apakah itu juga salah satu pemicu pembubaran?

Tidak tahu saya, mungkin saja. Kita akan lihat bukti-bukti apa saja yang diinikan (dihadirkan pemerintah).

Saat bicara khilafah, dalam kelompok Islam dunia juga terdapat perbedaan cara dalam lakukan perubahan. Misalnya Ikhwanul Muslimin yang memilih jalan dengan melakukan tarbiyah, yaitu pembinaan dari bawah atau bottom up. Mengapa Hizbut Tahrir cenderung top down dengan wacana pembentukan khilafah?

Enggak juga, sebenarnya kami juga dari bawah. Khilafah itu kan lebih kepada vision and mission statement (pernyataan visi-misi). Ketika perubahan terjadi, lalu bagaimana, ya pembinaan. Pembinaan itu ngaji, buka kitab. Mulai dari akidah. Dari bawah, bawah sekali.

Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.(AFP PHOTO / TIMUR MATAHARI)

Ada pihak yang dicoba didekati, baik itu militer atau politik?

Dalam konteks dakwah. Ini negeri mayoritas Muslim, pejabatnya Muslim. Bahasa paling mudah kan dakwah. Jangan sampai dalam pikiran kita, Islam jadi sulit di negeri ini.

Jika khilafah merupakan visi dan misi, lalu bagaimana cara HTI mencapainya?

Ini kan proses, dalam bahasa Hizbut Tahrir, pembinaan, pengkaderan. Masyarakat ini yang menuntut perubahan. Kita sendiri tak bisa membayangkan, tak ada preseden. Kita tak punya pengalaman.

Itu melalui kesadaran umat. Perubahan dilakukan oleh institusi-institusi perubahan. Seperti Orde Baru jatuh, kan ada dorongan perubahan, dari masyarakat, dari militer, parlemen. Institusi perubahan itu tetap ada.

Apakah ini dirasakan sebagai sesuatu yang baik atau menyeramkan? Ini suatu kebaikan. Bisa terjadi karena seluruh elemen yang ada menginginkan perubahan. Ini teori yang ada, bukan utopia, bukan absurd, sedikit konseptual. Sulit untuk diformulasikan.

Jika, katakanlah, wacana khilafah yang diusung HTI adalah visi-misi yang bersifat konseptual, lalu kenapa pemerintah takut? Apa kekhawatirannya?

Itu juga pertanyaan saya. Kenapa takut? Jadi ini sekarang kan dibuat takut. Ada satu-dua kelompok yang menciptakan ini sebagai sebuah ketakutan.

Ini terjadi sudah lama kok. Penguasa-penguasa yang dulu kan tenang-tenang saja. Mereka hanya mengatakan, “Enggak apa-apa, wong itu cuma wacana”. “Bahaya apa, itu cuma wacana doang”. Enteng (menanggapinya). Makanya disebut monsterizing.

Terkait penerapan syariat dalam wacana khilafah, bayangan masyarakat Indonesia kan seperti apa yang terjadi di Aceh, hukum cambuk misalnya. Apakah akan berlaku syariat seperti itu dalam wacana khilafah HTI?

Nah itu dia. Jadi cambuk itu kan hukuman, katakanlah untuk orang yang berzina. Tapi sebelum hukuman cambuk itu dilakukan, kan ada 12 hingga 13 hukum yang menyertainya. Kalau hukum yang 12 hingga 13 itu dilakukan, hampir tak mungkin ada hukuman cambuk. Apa itu, dari pendidikan, ketakwaan, pergaulan, macam-macam.

Jadi HTI menilai yang diterapkan di Aceh bukan penerapan syariat secara ideal?

Belum sempurna. Kami ada kritik juga ke Aceh. Kami ada komunikasi juga dengan Dewan Syariat Aceh.

Ketika bicara dalam konteks “negara Islam”, apakah ada negara yang dinilai ideal dalam menerapkan sistem khilafah?  Bagaimana dengan negara seperti Arab Saudi atau Afghanistan?

Ndak. Saudi kan kerajaan, negara milik keluarga. Saudi kan menyempal dari kekhilafahan. Belum ada preseden. Tapi bisa dijelaskan. Madinah itu awal terbentuknya masyarakat Islam. Kita banyak ambil dari teori Al Quran, hadis dan ijmak (kesepakatan ulama).

(Wis/Kompas)