Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Editorial, Headlines, News, Politik Pembubaran HTI Korban Pelanggengan Penguasa

Pembubaran HTI Korban Pelanggengan Penguasa

Dokumentasi Aksi 212 Jilid II (foto: Imam Muchlis/sketsanews.com)

Sketsanews.com – Berita berkenaan dengan rencana pemerintah akan melakukan pembubaran ormas Islam HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia membuat gonjang ganjing negeri in dan menghiasi halaman depan setiap media cetak atau media online.

Kondisi demikian menimbulkan pro dan kontra berbagai pihak, bagi yang pro pasti mereka akan mendukung sepenuh hati terhadap rencana pemerintah tersebut. Demikian juga sebaliknya, tanpa diduga dukungan terhadap HTI semakin kuat dan meluas. Selain itu, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh seorang anak ketika anak itu dilarang justru membuat penasaran untuk mengetahui lebih dalam ada apa dengan rencana pemerintah membubarkan HTI.

Rencana pembubaran HTI menurut Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian bukan karena aksi bela Islam baik 411 maupun 212, namun rencana itu dikarenakan ormas tersebut sudah mendapat pantauan dalam rentang waktu yang lama. Namun yang paling penting kenapa pemerintah bersikeras hendak membubarkan HTI karena ormas tersebut menolak Pancasila dan hendak mendirikan khilafah.

Coba kalau kita perhatikan kata-kata menko Polhukam Wiranto. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) mengklaim sejak lama sering mendatangi acara yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk melihat perkembangan ormas tersebut.

Dia menyatakan hal ini untuk mengklarifikasi kabar bahwa dirinya pernah menjadi pembicara di salah satu acara diskusi HTI, yang mengusung topik “Syariah, Masa Depan Politik Indonesia?”, pada 2008 lalu.

“Sejak saya masih (jadi) Pangdam, saya sering dapat undangan HTI. Saya hadir. Hadir tapi bukan berarti setuju. Saya justru ingin melihat perkembangannya seperti apa. Hadir sebagai pejabat publik yang dapat undangan mau melihat perkembangannya seperti apa. Maunya seperti apa,” kata Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/5/2017).

Dia mengimbuhkan sejak lama dirinya bersikap tegas menolak gagasan gerakan-gerakan yang mengancam kedaulatan NKRI dan Ideologi Pancasila.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh para tokoh bangsa ini, jelaslah bahwa inti akan dibubarkannya ormas Islam HTI ini karena organisasi tersebut dipandang anti pancasila dan akan mengganti sistem pemerintah NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem kekhilafahan seperti apa yang pernah ada di muka bumi.

Pertanyaan yang muncul adalah benarkah itu murni berdasarkan kajian-kajian ilmiah sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto atau karena adanya pesanan politi pihak-pihak tertentu dalam rangka melanggengkan tampuk kepemimpinan di negeri yang kita cintai ini yakni Indonesia.

Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita coba kaji ulang masa orde baru pemerintahan Soeharto. Pada saat Soeharto menjabat, dia menerbitkan UU Nomor 3/1985 yang mengharuskan asas tunggal Pancasila. Karena UU tersebut, sebagian anggota HMI mendirikan HMI MPO.

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada satu organisasi mahasiswa sebesar Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Indonesia. Meskipun pada saat pemerintahan orde lama organisasi tersebut hampir pecah namun tidak sampai terpisah-pisah. Lembaga ini malah mengalami perpecahan di masa Orde Baru. Penyebabnya adalah UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 yang mengharuskan Pancasila menjadi asas tunggal dalam setiap organisasi.

HMI sendiri akhirnya menerima asas tunggal Pancasila dengan sikap setengah terpaksa — sebagaimana kebanyakan organisasi Islam. Di internal HMI sendiri terjadi perdebatan yang bahkan harus dibayar dengan pecahnya organisasi ini. Kelompok HMI yang menolak asas tunggal itu lalu membentuk HMI tandingan yang dikenal sebagai HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO).

Menurut Fikrul Hanif Sufyan, di jajaran para penolak ada pula Pelajar Islam Indonesia (PII) dan tokoh-tokoh Islam macam Deliar Noer, A.M. Fatwa, dan Sjafrudin Prawiranegara sang ketua PDRI.  PII harus mengalami hal pahit. “Mereka harus membubarkan diri sebab pada kongres tahun 1985 yang tidak mendapat izin pemerintah [….] pada 17 April 1987 PII akhirnya membubarkan diri.”

“Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pancasila yang dimaksud dalam Undang-undang ini ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.” Demikian bunyi penjelasan UU Nomor 3/1985 yang menggantikan UU Nomor 3/1975 tersebut.

Pemerintah Orde Baru, yang direstui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), lewat undang-undang itu menginginkan Pancasila menjadi asas tunggal. Partai atau organisasi sekuler tentu tak punya masalah besar dengan produk hukum itu. Namun, ceritanya lain bagi organisasi atau partai berbasis agama. Pengesahan UU ini menimbulkan perdebatan sengit.

“Awal lahirnya wacana asas tunggal Pancasila, bermula dari bentrok fisik antara massa pendukung PPP dengan Golkar di Lapangan Banteng Jakarta,” tulis Fikrul Hanif Sufyan dalam Sang Penjaga Tauhid: Studi Protes Tirani Kekuasaan 1982-1985 (2014). Asas tunggal Pancasila adalah cara Orde Baru mencegah konflik ideologi.

Ini adalah sejarah masa lalu, namun hari ini terulang kembali menimpa ormas Islam HTI dengan alasan menolak atau anti terhadap Pancasila. Padahal kalau kita cermati karena adanya pihak-pihak tertentu yang ingin berusaha melanggengkan posisi sebagai top leader atau partai di Indonesia.

Sebagai buktinya dengan mendukung dan membela mati-matian kepada calon gubernur DKI yang hari ini telah dijatuhi vonis 2 tahun penjara karena kasus penistaan agama. Dengan terjadinya kasus itulah aksi bela Islam muncul dan dukunga yang paling mendominasi terhadap aksi itu dilakukan oleh HTI.

Bahkan tidak hanya sampai itu saja, aksi bela Islam dilakukan sampai Ahok kalah dalam pilkada putaran kedua, yang menyebabkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berhak menduduki jabatan no 1 di DKI.

Dengan naiknya Anis-Sandi sebagai gubernur DKI dan masuknya Ahok ke dalam penjara membuat murka para pendukung Ahok dan melakukan aksi menuntut agar HTI dibubarkan. Dan pihak pemerintah dalam hal ini kepolisian dan Menko Polhukam menjadi pihak yang merasa bertanggung jawab untuk membubarkan ormas tersebut.

“Sebuah Renungan dan kesimpulan”

Apakah dalam pandangan Bapak-bapak semua ormas yang mungkin berseberangan pandangan dengan pemerintah lantas dianggap sebagai musuh atau lawan yang boleh jadi ormas-ormas tersebut saking cintanya kepada tanah airnya harus dibinasakan. Sedangkan terhadap ormas-ormas yang seolah-olah mendukung yang padahal justru akan menikam dari belakang harus dilindungi. Kalau demikian adanya maka “Wahai Ayahanda Gantilah Kaca Mata Anda yang telah Rusak.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: