Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Wawancara Wawancara Eksklusif Sketsanews dengan HTI Jawa Timur, Mengenai Pembubaran

Wawancara Eksklusif Sketsanews dengan HTI Jawa Timur, Mengenai Pembubaran

Fajar Kurniawan, Ketua DPD HTI Provinsi Jawa Timur, Jl. Ketintang Baru VIII No. 1 Surabaya (Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

 

Sketsanews.com, Surabaya – Pasca kriminalisasi terhadap para ulama dan beberapa tokoh umat Islam, rezim Jokowi melanjutkan dengan sikap represif akan membubarkan  organisasi masa (ormas) Islam, Hizbut Tahrir Indonesia. Rencana pembubaran ini disampaikan langsung oleh Menkopolhukan Wiranto pada Senin (8/5). Sejak berdirinya HTI sampai saat ini, tidak pernah memiliki permasalahan dengan hukum. Namun saat ini yang terjadi justru pemerintah dengan sikap represifnya akan membubarkan HTI. Berbeda dengan gerakan-gerakan seperatis yang ada di Papua dan daerah lain yang sudah jelas melanggar hukum di negeri ini.

Hizbut Tahrir Indonesia pun tidak mengira dengan sikap dan keputusan dari pemerintah. Pasalnya, lebih dari 20 tahun sejak berdirinya HTI, tidak pernah ada permasalahan.

Berikut wawancara Sketsanews kepada Ketua DPD HTI Jawa Timur, Fajar Kurniawan, di kantor  Hizbut Tahrir Indonesia Propinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ketintang Baru VIII No. 1 Surabaya:
Menyoroti isu yang berkembang dimasyarakat, bahwa pemerintah akan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, bagaimana tangapan anda?

Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah semua ini baru rencana pembubaran, belum sampai kepada pembubaran, dalam hal ini pemerintah sebagai mana yang disampaikan oleh Menkopolhukam bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah hukum yang lebih tegas untuk membubarkan HTI. Jadi HTI ini masih sah sampai saat ini sebagai salah satu ormas yang berbadan hukum dan belum dibubarkan, dan ini yang harus diluruskan ditengah masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan, seolah-olah HTI sudah bubar dan tidak ada lagi HTI. Padahal faktanya HTI saat ini masih ada dan pemerintah baru akan menempuh upaya hukum.

Bagaimana sikap DPD Jawa Timur dalam menanggapi rencana pemerintah yang ingin membubarkan HTI?

Tentu sebagai organisasi yang memiliki DPP di Jakarta, pimpinan kami di pusat juga menempuh langkah-langkah yang diperlukan utuk mengantisipasi dan merespons apa yang telah disampaikan oleh pak Wiranto kemarin. Salah satunya kita melakukan kenferensi pers  pada 10 Mei lalu, yang dihadiri lebih dari 250 jurnalis baik dari dalam maupun luar negeri. Yang intinya kita menjelaskan posisi HTI bahwasannya yang dilakukan pemerintah baru akan melakukan upaya hukum.

Selain itu kita juga membantah landasan yang dipakai pak Wiranto ketika itu, dengan mengatakan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia tidak berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. Hal ini justru tidak sesuai dengan fakta. Justru kami telah memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa, terutama adalah generasi penerus bangsa dan ini fakta.

Apa peran HTI untuk pembangunan bangsa?

Contohnya dikalangan generasi muda, kita salah satu ormas yang getol sekali menyuarakan bahaya narkoba, bahaya seks bebas, bahaya tawuran dan sebagainya. Itu semua kami lakukan dalam berbagai segmen anak muda, baik dari kalangan siswa ataupun mahasiswa. Ini semua adalah demi masa depan anak-anak muda, generasi kita. Kalau tidak ada edukasi seperti itu bisa kita bayangkan bagaimana masa depan generasi anak-anak muda bangsa ini? Bagaimana kemudian pengaruh negatif dari lingkungan tadi begitu luar biasanya. Sehingga kalau benteng keluarganya tidak kokoh, lingkungan pendidikannya tidak memperhatikan ini semua, anak muda generasi penerus ini akan rusak.

Maka disini Hizbut Tahrir hadir sebagai sebuah ormas yang memiliki posisi sebagai kepedulian terhadap generasi. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, dikaitkan dengan ketahanan dalam membina keluarga. Kita melalui muslimah HTI juga melakukan berbagai aktifitas untuk membentengi keluarga, sebagaimana seorang istri menempatkan posisinya sebagai seorang istri sebagaimana mestinya. Kalau tidak demikian maka masing-masing dari suami atau istri tidak menempati posisinya masing-masing. Yang istri berani melawan suami, sedangkan suaminya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya sehingga muncul KDRT dan lain sebagainya.

Berbicara tenang disintegrasi misalnya mereka mengatakan kita di HTI tidak menjaga keutuhan bangsa ini. Dari awal bahkan kita sudah menyuarakan hal ini sebagai contoh Timor-Timur, kita yang paling getol menyuarakan kesatuan. Sebuah negeri itu harus mempertahankan keutuhan negerinya sendiri dan tidak boleh ada wacana disintegrasi dan gerakan-gerakan separatis dan sebagainya, itu sebelum referendum di Timor-Timur. Dulu kita yang bersuara keras menyuarakan itu tapi toh pemerintah dengan berbagai tekanan dari luar negeri yang membuat goyah dan akhirnya lepaslah Timor-Timur. Hal ini juga jangan sampai terjadi di Papua atau Aceh misalnya.

Kita juga mendukung TNI supaya separatis itu harus ditindak tegas, bukan kemudian dibiarkan, yang akhirnya merajalela dan mengancam kedaulatan negara kita. Saya pikir yang disampaikan oleh pak Wiranto kemarin itu adalah sesuatu yang tidak berdasar, termasuk menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selama lebih dari 25 tahun kita dakwah ini hampir tidak ada konflik yang ditimbulkan kader HTI, keresahan sosial juga tidak ada. Termasuk dalam kegiatan kita, bahkan dalam aksi-aksi kita selalu patuh terhadap hukum yang ada di negeri kita ini.

Dalam rencana pembubaran ini, pemerintah beralasan bahwa ormas ini mengajarkan radikalisme. Bagaimana tangapan anda?

Radikal itu apa dulu. Baik orang Islam atau agama apapun itu harus memiliki sikap radikal, radikal dalam artian memegang teguh terhadap ajaran-ajaran yang diyakininya, apapun itu. Tidak kemudian mudah dibelok-belokkan, mencampur-adukkan dengan agama lain sehingga menjadi sekuler. Tapi kalau disini yang dimaksud adalah radikal sebagaimana terminologi barat, seperti tindakan fisik yang merugikan orang lain atau benda atau mengarah kepada teroris, maka itu semua tidak berdasar. Kita bisa pastikan bahwa kader HTI tidak ada yang terlibat dalam hal itu. Karena dakwah HTI itu cirinya 3 yaitu: non kekerasan, intelektual, dan aksi-aksi atau politis. Ciri-ciri inilah yang kita kedepankan.

Bagaimana DPD HTI Jawa Timur menyikapi Menkopolhukam yang paling keras menyuarakan pembubaran?

Sekali lagi kita adalah organisasi yang berjenjang, ada DPP, DPD I, DPD II, dan seterusnya. Kita dalam keseluruhannya akan mengikuti arahan dari DPP. Sekarang ini kita ingin menyampaikan yang sesungguhnya, kita melakukan pembantahan atas apa-apa yang telah disampaikan oleh pak Wiranto. Kita sampaikan juga kepada masyarakat bahwa HTI tidak seperti itu sebagaimana masyarakat ketahui, HTI jauh dari apa-apa yang dituduhkan oleh pemerintah. Kita tetap berdakwah ditengah-tengah masyarakat seperti biasa dan kita lebih bersemangat.

Kantor Hizbut Tahrir Indonesia Propinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ketintang Baru VIII No. 1 Surabaya (Istimewa)

Jika kita cermati, rezim ini sangat kentara sekali kalau Islam itu didiskriminasikan dan saat ini adalah HTI yang sedang menjadi sorotan. Apakah sejarah akan terulang kembali sebagaimana era komunisme?

Ya memang kalau kita lihat saat ini Islam dipojokkan, ada yang berupaya mendiskriminalisasikan secara personal, dan ada yang secara organisasi seperti HTI. Ini semua tentu kalau rezim tidak cermat justru akan menjadi boomerang. Sekarang ini umat Islam tidak lagi seperti dulu, umat Islam sekarang ini umat yang kritis, umat yang paham tentang situasi dan informasi, serta dengan adanya media sosial sehingga umat tidak lagi mudah didoktrin yang tidak sesuai dengan faktanya. Berbeda dengan dulu, dengan keterbatasan informasi umat didoktrin dan itulah yang kemudian dilakukan. Kalau sekarang semua kanal informasi terbuka lebar bagi siapapun sehingga masyarakat bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang hoax serta mana yang cenderung fitnah.

Bagi kami adalah bagaimana diantara komponen-komponen umat Islam bersatu dan jangan sampai terkotak-kotak. Kami yakin dibelakang itu semua tetep ada kepentingan–kepentingan asing yang tidak rela kepentingannya dihalang. Karena kalau umat Islam ini bersatu maka kepentingan-kepentingan mereka akan terhalangi.

Tadi disampaikan bahwa adanya kepentingan-kepentingan asing. Apakah ini ada kaitanya dengan pilkada DKI?

Ya, kalau kita baca fakta demi fakta sebenarnya kepentingan asing dan asengnya sangat kuat sekali, apalagi dalam demokrasi. Yang menghendaki modal itu luar biasa sekali, baik itu dalam konteks politik maupun dalam hal-hal lainnya. Tentu dalam konteks politik, pihak asing tadi masuk dengan kepentingan-kepentingannya dengan harapan, apa yang menjadi tujuan mereka bisa diakomodir dalam kebijakan.

Memang tidak kentara tapi kalau kita cermati satu persatu maka itu sangat mudah dikenali, memang tidak hard tapi soft lewat peraturan-peraturan dan sebagainya, itu semua adalah kepalsuan-kepalsuan yang ditunjukkkan oleh penguas-penguasa kita. Sesungguhnya penguasa-penguasa itu bekerja untuk siapa? Apakah benar bekerja untuk masyarakat Indonesia? Kalau toh benar bekerja untuk masyarakat Indonesia maka bisa kita bayangkan dengan sumberd aya yang begitu besar maka bisa kita optimalkan untuk kesejahteraan.

Tapi kan tidak seperti itu, yang lemah dilemahkan dan yang kuat jadi semakin kuat. Kita lihat contoh proyek reklamasi Jakarta atau proyek kereta cepat itu adalah kepentingan-kepentingan asing. Atas dalih investasi itulah kepentingan asing bisa masuk dengan leluasa dengan ambang batas kepemilikan juga sudah meningkat, termasuk lembaga keuangan yang dulu sektor-sektor untuk kepentingan asing yang resested sekarang dibuka lebih lebar lagi. Ini kalau masyarakat di daerah pedalaman tidak akan paham. Tapi bagi yang mengikuti perkembangan politik tentu menjadi sesuatu yang melandaskan bahwa neo liberalism dan imperialisme itu nyata.

Sebenarnya kegiatan HTI apa, hingga pemerintah memberikan label sebagai ormas yang radikal?

Nah ini yang kita juga bingung, apa sebenarnya yang salah dari HTI. Kita itu hanya mengedukasi masyarakat supaya mengamalkan Islam secara keseluruhan. Hanya itu saja yang kami serukan. Sesungguhnya Islam itu diturunkan bukan untuk orang Islam saja tapi untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana dahulu zaman nabi Muhammad, mereka terdiri dari berbagai agama. Mereka bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan tata caranya masing-masing. Kita tidak menyerukan pemberontakan dan tidak akan menggulingkan pemerintahan. Jika anda mengikuti kegiatan kita dimanapun, di Surabaya, Malang bahkan di Papua itu tidak ada seruan seperti itu dan kita tidak diajarkan yang demikian.

Kalau kita lihat beberapa kejadian yang terjadi belakangan ini, baik berupa penghadangan terhadap anggota HTI yang akan menuju ke Surabaya, pembubaran acara Ustadz Felix Siaw di Malang. Bagaimana sikap HTI khususnya DPD Jawa Timur menanggapi semua ini? Apakah ini suatu rangkaian/tahapan untuk membubarkan HTI?

Kalau kita lihat statemennya pak Tito beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, “harusya silent mayority ini bersuara, selebihnya biar kami yang mengurus”. Hal itu bisa kita maknai bahwa kejadian di Trenggalek kemarin berupa penghadangan konvoi HTI itu adalah skenario. Mereka yang menghadang dari temen-temen Banser dan Ansor itu hanya pihak yang dimainkan saja. Kita juga tidak secara kelembagaan menyalahkan mereka, justru kami berharap suatu saat temen-temen Banser dan Ansor mendapatkan pencerahan.

Yang kita sesalkan adalah sikap aparat yang kemudian meminjam tangan orang untuk mendapatkan legitimasi bahwa kegiatan ini tidak boleh, kegiatan ini ada yang tidak suka, ada yang kirim surat dan lain sebagainya padahal itu semua yang melakukan adalah aparat. Itulah yang kita sesalkan, kenapa aparat menempuh cara-cara seperti itu.

Ustadz Felix memang benar beliau kader Hizbut Tahrir tetapi acara kemarin di Malang itu bukan acara HTI. Ini juga kita yang heran padahal tema acaranya adalah tema cinta-cinta, kenapa sampai dibubarkan? Dan sudah sangat jelas sekali, acara beliau itu yang membubarkan adalah kepolisian. Ini semakin mempertegas bahwa Polri ada dibalik itu semua. Itu yang kita sesalkan.

Sebagaimana diterangkan dalam UUD No. 17 Tahun 2013 bahwa kita ini ormas yang punya hak untuk melakukan aktifitas dan melanjutkan tujuan organsasi. Harusnya dalam melakukan aktifitas ini kita justru dilindungi oleh aparat bukan justru aparat yang menjadi garda terdepan untuk menghalangi.

Dalam hal ini pemerintah mengatakan bahwa HTI menolak Pancasila dan akan menggantinya dengan sistem Khilafah. Bagaimana pendapat anda?

Mengenai Pancasila, sebenarnya Pancasila itu apa? Kalau Pancasila itu dimaknai dengan “Ketuhanan yang Maha Esa”, apakah kemudian kalau kita menyerukan semua orang itu harus beragama, apakah kita menentang Pancasila? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang menyerukan kebebasan dalam beragama seperti Atheis dan pendukung-pendukungnya? Bukankah mereka yang justru menentang Pancasila? Kalau kami mengharapkan semua orang itu bisa menjadi yang baik, kalau Nasrani jadilah Nasrani yang baik, kalau Islam jadilah Islam yang baik.

Kemudian yang kedua, “Kemanusian yang Adil dan Beradab”, apakah  kemudian orang yang membela mati-matian penista agama itu disebut yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab? Sementara orang yang menuntut agar si penista agama itu dihukum dengan hukuman yang setimpal disebut dengan yang tidak berperikemanusiaan? Inilah yang harus dipahami oleh semua orang.

kalau kita berbicara “Persatuan Indonesia”, apakah ada seruan dari HTI yang mengajak kepada perpecahan? Yang kita serukan justru persatuan baik sesama Islam atau non Islam.

Dalam “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan”, apakah benar negara kita ini mengutamakan permusyawaratan dalam tata kelola bernegara kita? Justru yang kita tonton sehari-hari adalah pertentangan antar kelompok dan antar kepentingan-kepentingan politik.

Yang terakhir, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, apakah benar bahwa kehidupan rakyat ini sudah berkeadilan sosial? Kenapa kemudian tarif dasar listrik (TDL) terus-terusan naik? Padahal kita memiliki sumber daya energi yang sangat melimpah sekali.

Mungkinkah dengan adanya isu pembubaran HTI ini akan merambah kepada ormas lainnya?

Itu kemarin sempat disampaikan oleh pak Wiranto bahwa, “setelah ini kita akan melakukan penertiban kepada ormas-ormas lainnya”. Kalau seperti itu kan berbahaya, apalagi yang disasar adalah ormas Islam. Ini perlu hati-hati, jangan-jangan ini bagian dari upaya mengkriminalkan umat Islam. Apa bedanya dengan rezim represif yang dulu kita gulingkan bersama-sama? Sehingga berubah menjadi era reformasi.

Kalau kemarin pak Jokowi mengatakan, “jangan demo-demo terus”. Nah inikan tergantung pemerintah. Jika pemerintah segera memahami aspirasi rakyat dengan baik, tentu tidak akan terjadi demo. Demo itu hanya akan terjadi manakala penguasa tidak mampu membaca aspirasi rakyat dengan baik.

Seperti kasus kemarin, serangkaian Aksi Bela Islam 411 sampai Aksi Bela Islam 55, itu kalau dibaca adalah kekecewaan dari umat Islam yang kemudian dipertontonkan dengan telanjang dihadapan rakyat bahwa pemerintah tidak berpihak kepada kebenaran tetapi justru membabi-buta membela orang yang menistakan agama. Andaikan penguasa berdiri pada posisi yang tepat maka tidak akan terjadi rentetan demo yang membuang cukup banyak energi bangsa. Apalagi kalau isu pembubaran HTI ini sukses maka sangat berbahaya sekali.

Dengan adanya diskriminasi terhadap Islam saat ini, apakah ada indikasi serangan balik dari kelompok yang tidak suka terhadap Islam?

Justru kalau dari analisir, boleh mereka kalah dalam pilkada, boleh Ahok dipenjara, tapi konsekuensinya adalah HTI harus bubar atau Habib Rizieq harus masuk penjara. Jadi ada analisir-analisir liar seperti itu. Artinya apa? Ada harga yang harus dibayar. Tapi kita tidak ingin terjual disitu, kita tetep meyakini bahwa musuh kita adalah imperalis. Mereka meyakini ketika umat Islam menjadi silent mayority, maka mereka bebas untuk mengaduk-aduk, mereka bebas mengakses dan menguasai sumber daya yang ada di negeri kita dan tanpa ramai-ramai, tanpa harus perang fisik seperti di Irak atau di Syria sana, mereka akan ambil kemudian akan dibawa ke negara mereka masing-masing.

Tetapi itu akan berubah manakala umat Islam itu cerdas, paham tentang politik dan paham dengan hak-haknya. Ketika kesadaran umat Islam ini bangkit, maka semua ini menjadi sebuah mimpi buruk dan harus dicegah.

(Im)

%d blogger menyukai ini: