Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Pembubaran HTI Merupakan Kegagalan Sistem Demokrasi

Pembubaran HTI Merupakan Kegagalan Sistem Demokrasi

Pembubaran HTI (Foto: Agus Bebeng/Antara)

Sketsanews.com – Isu mengenai pembubaran ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebenarnya masih ramai diperbincangkan oleh kalangan publik khususnya organisasi massa yang berorientasi kepada Islam. Meskipun Menkopolhukam, Wiranto, meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi memperbincangkan soal pemerintah yang hendak membubarkan HTI. Wiranto beralasan bahwa pembubaran HTI sudah sesuai dengan kaidah hukum.

Namun, yang menjadi masalah kenapa pemerintah, khususnya pihak kepolisian membubarkan setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh HTI. Mereka membubarkan setiap ada acara yang digelar oleh HTI dengan alasan mereka tidak ada ijin.

Sebagai bukti akan kita beberkan mengenai penolakan kegiatan HTI di seluruh wilayah Indonesia yang diambil dari Kumparan.com. yakni sebagai berikut:

Makassar 2017

Tabligh akbar HTI bertajuk Masirah Panji Rasulullah yang rencananya digelar di Lapangan Karebosi dan Menara Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Minggu, 16 April 2017, dibubarkan aparat polisi. Dalam proses pembubaran terjadi keributan dengan ormas lain.

Namun, HTI waktu itu tetap melakukan tabligh akbar di Jalan Jenderal Sudirman itu pada 16 April 2017. Akibatnya terjadi keributan dengan puluhan anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor, sekitar pukul 10.54 WITA.

Surabaya 2017

Aksi HTI yang rencananya digelar pada Minggu (2/4/2017) di Surabaya dibatalkan karena adanya penolakan dari Barisan Ansor Serba Guna Nahdlatul Ulama (Banser NU).

Rencanannya selain tabligh akbar di Masjid Al Akbar Surabaya, kegiatan akan dirangkai dengan pawai (masirah). Meski begitu HTI meminta tetap melakukan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Akbar.

Bandung 2017

Massa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Kota Bandung melakukan unjuk rasa terkait rencana kegiatan HTI di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat pada 15 April 2017, di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (13/4/2017).

Dalam aksinya, mereka menyerukan menolak seluruh kegiatan dan menuntut pembubaran HTI yang menyebarkan propaganda Khilafah dengan maksud mengubah Pancasila sebagai asas ideologi dan asas tunggal kehidupan bernegara.

Semarang 2017

Satuan Polrestabes Semarang membubarkan acara Masyirah Panji Rasulillah yang digelar DPD HTI Jawa Tengah di Hotel Grasia, Semarang, Minggu (9/4/2017) malam.

Pihak kepolisian beralasan acara itu mengancam kerukunan umat beragama di Semarang karena rawan bentrok fisik antara massa HTI dengan GP Ansor maupun Laskar Merah Putih.

Sebelumnya memang dijelaskan bahwa ada penolakan dari sekian banyak anggota GP Ansor, Laskar Merah Putih, dan ormas lainnya, sehingga kepolisian mencoba menghindari kemungkinan bentrok.

Tangerang 2016

Di Tangerang, kegiatan Muktamar HTI yang digelar Minggu (24/4/2016), semula akan dilaksanakan di Rumah Makan Pondok Selera Cimone. Namun karena mendapat penolakan dari warga, kegiatan HTI dialihkan ke Masjid Ar Royyan, Jalan Malabar, Kecamatan Cibodas.

Namun, kembali kegiatan ini ditolak oleh pengurus masjid. DKM Ar Royyan atas saran tokoh masyarakat tak mengizinkan. Alasannya adalah slogan Khilafah HTI, mereka beranggapan HTI secara terang-terangan berniat mengganti Pancasila sebagai ideologi negara menjadi Khilafah.

Setelah ditolak DKM Ar Royyan, Satpol PP Kota Tangerang, Kesbangpol Kota Tangerang, bersama kepolisian setempat membubarkan kegiatan Muktamar Khilafah tersebut.

Jember 2016

Aparat Kepolisian Resor Jember membubarkan aksi unjuk rasa massa HTI di Bundaran DPRD Jember, Jumat (30/12/2016).

Aksi itu berjalan singkat, karena pihak kepolisian meminta agar massa HTI segera membubarkan diri. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrok antara massa Bantuan Ansor Serba Guna (Banser) yang menolak aksi dari HTI.

Beberapa bulan sebelumnya, ratusan anggota Banser membubarkan acara HTI di Rumah Makan New Sari Utama. Mereka juga berunjuk rasa di depan kantor Pemkab Jember, dan meminta Bupati Faida agar tak memberikan ruang bagi kegiatan HTI.

Marilah kita coba untuk merangkum kembali sehingga kita bisa menemukan jawaban yang jelas kenapa setiap ada kegiatan yang digelar oleh HTI dibubarkan. Kita lihat mulai Tabligh Akbar di Makassar sampai di kota Jember mereka pasti mengusung selogan KHILAFAH.

Sebetulnya itu yang menjadikan alasan utama kenapa pemerintah membubarkan kegiatan yang digelar oleh HTI karena pemerintah merasa ketakutan dengan kata-kata KHILAFAH. Mari kita lihat definisi Khilafah menurut para pakar di Indonesia, definisi Khilafah menurut Yusril Ihza Mahendra.

Menurutnya konsep Khilafah dalam pemahaman Yusril adalah sebuah negara modern dalam konteks Indonesia modern seperti saat ini. Negara membutuhkan seorang pemimpin seperti presiden ataupun bahkan raja. Khilafah tidak lebih dari sekadar penyebutan terhadap seorang pemimpin sebuah negara.

Jadi bagi pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra menilai jika semua itu adalah tafsiran saja. Walaupun HTI kerap membicarakan soal Khilafah namun sebetulnya berdasarkan penjelasan yang didapatkannya HTI tidak ingin mengganti ideologi Pancasila. HTI tetap akan berpedoman terhadap ideologi Pancasila dan UUD 45 seperti yang dirumuskan oleh pendiri bangsa.

Khilafah juga bukan jadi isu sentral dari dakwah-dakwahnya HTI. Ya tapi mereka memang membahasnya. Seperti orang membahas jihad kan semua juga membahas tapi jihad itu soal tafsir juga jadi kaya Khilafah,” kata Yusril di kantornya, Selasa (23/5/2017).

Belajar dari Sejarah

Sebagaimana pesan tokoh proklamator bangsa Indonesia, “Jangan sekali-kali melupakan Sejarah”. Begitulah sepenggal kata-kata yang akan mengingatkan kembali ingatan kita, bahwa bangsa ini sebetulnya sudah lama tidak senang dengan yang berbau Islam, dan mendiskriminasi ormas Islam yang berusaha ingin mengamalkan ajaran yang pernah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini.

Analisa

Menurut Humaid al Jawi seorang praktisi media mengatakan, bahwa fakta menunjukkan, umat Islam sedang mengalami kebangkitan ghirah yang luar biasa. Ini sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Kegairahan berislam ini memunculkan sebuah kekuatan baru yang bisa ditarik ke ranah politik.

Pilkada Jakarta menjadi salah satu contoh munculnya kekuatan besar umat Islam tersebut. Meski calon petahana didukung kekuatan yang luar biasa mulai dari dana yang besar sampai dukungan Istana dan seluruh jajarannya, ternyata hal tersebut tak bisa menandingi ghirah Islam yang terus mengental.

Bagi pemerintah Joko Widodo, kondisi ini sangat tidak menguntungkan, terutama untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019, mengingat banyak calon PDIP yang akan maju di Pilkada serentak khususnya di Jawa (Jabar, Jateng, dan Jatim). Dan penting bagi rezim Joko Widodo untuk bisa kembali berkuasa periode kedua.

Dalam kaitan itulah, rezim ini mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam tersebut. Kriminalisasi ulama telah ditabuh untuk menenggelamkan tokoh-tokoh umat Islam. Berikutnya giliran mengarah para pembubaran Ormas Islam. HTI disasar pertama karena peran strategisnya saat mengalahkan Ahok di Pilkada Jakarta. Peran politik HTI dianggap berbahaya bagi keberlangsungan rezim yang kian pro kepada asing dan Aseng. Selain itu, HTI dianggap bisa menjadi batu sandungan bagi calon-calon penguasa daerah pro rezim yang akan beradu di Pilkada.

Seperti yang dikatakan oleh Menkopolhukam Wiranto, rencana pembubaran HTI ini adalah awal. Akan ada pembubaran yang selanjutnya. Maka, ini harus dibaca oleh umat Islam bahwa ada sasaran yang lebih besar yaitu melemahkan kekuatan umat Islam.

Tujuh Kata dari Piagam Jakarta yang Hilang titik Awal Rusaknya Sistem Demokrasi

Ketika para pendiri Republik ini (terutama panitia sembilan) berhasil merumuskan satu gentement agreement yang sangat luhur, dan disepakati pada tanggal 22 juni 1945 kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Sesungguhnya Piagam Jakarta inilah mukaddimah UUD ’45 yang pertama. Tanggal 17 Agustus 1945 pada hari Jum’at dan bulan Ramadhan, Indonesia lahir sebagai negara dan bangsa yang merdeka. Dan hendaknya disadari oleh setiap muslim, bahwa Republik yang lahir itu adalah negara yang “Berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Negeri ini pernah berdasar pada syari’at Islam, meskipun syari’at Islam yang dikompromikan, karena pada dasarnya syari’at Islam adalah rahmatan lil’alamiin, bukan hanya untuk umat Islam.

Namun keesokan harinya, tanggal 18 Agustus, rangkaian kalimat “Berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, diganti dengan “Ketuhanan yang Maha Esa”. Di antara tokoh yang berjasa besar merubah rangkaian kalimat tersebut adalah Bung Hatta. Dalam buku beliau yang berjudul, “Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945”, pada bab 5 “Pembentukan Indonesia Merdeka oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia”, halaman 66-67, Bung Hatta menjelaskan seputar perubahan rangkaian kata tersebut.

“Pada sore harinya saya menerima telepon dari Nisyijima, pembantu Admiral Maeda menanyakan, dapatkah saya menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut), karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nisyijima sendiri yang akan menjadi juru bahasanya. Saya persilahkan mereka datang. Opsir itu yang saya lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh, bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah-daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Itulah sebab atau asal mula dicoretnya tujuh perkataan Piagam Jakarta. Tentang hilangnya tujuh kata tersebut, M. Roem mengatakan, “Hilangnya tujuh perkataan itu dirasakan oleh Umat Islam sebagai kerugian besar dan tidak jarang yang menyayangkannya. Tetapi, karena hilangnya tujuh kata itu dimaksudkan agar golongan Protestan dan Katolik jangan memisahkan diri dari Republik Indonesia, maka umat Islam memberi korban yang besar itu. Karena itu, Menteri Agama, Jendral Alamsyah Ratu Prawiranegara, menamakan Pancasila adalah hadiah terbesar yang diberikan umat Islam kepada Republik Indonesia.”

Kesimpulan

Berdasarkan sejarah dengan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak pernah menaruh rasa terima kasih kepada umat Islam sebagai kelompok mayoritas pendiri bangsa ini.

Selain itu bangsa ini telah gagal menjalankan sistem demokrasi yang ada, kenapa demikian? Karena sudah tidak menghargai pendapat suara terbanyak sebagai ciri utama dari sistem demokrasi.

Demikian halnya dengan keinginan membubarkan ormas HTI mirip dengan kondisi ketika sudah dirumuskannya Piagam Jakarta. Mereka takut dengan tercantumnya tujuh kata akan menjadikan kelompok minoritas memisahkan diri dari NKRI. Demikian pula dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto, bahwa HTI akan mengganggu eksistensi NKRI dengan slogan Khilafahnya.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: