Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Editorial, Headlines, Nasional, News, Politik Pembubaran HTI penuh dengan Dilema

Pembubaran HTI penuh dengan Dilema

Foto: Aksi Bela Ulama di Bandung juga menolak pembubaran ormas HTI. (Avid/swamedium)

Sketsanews.com – Rencana pemerintah ingin membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih menjadi perdebatan yang kuat baik dari kalangan politikus maupun para aktivis organisasi Islam di Indonesia. Semua itu dikarenakan antara tuntutan dan tekanan dari pihak pemerintah yang kuat dengan dukungan publik yang menolak rencana pembubaran semakin hari semakin masif.
Sehingga untuk memuluskan rencana tersebut pemerintah dengan sedikit memaksakan kehendak membuat peraturan perundang-undangan (perppu). Dengan diterbitkan perppu tersebut diharapkan bisa mempercepat proses pembubaran ormas tersebut.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dia mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyarankan agar diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mempercepat upaya pembubaran HTI.

Namun hal itu disanggah oleh Mantan Direktur Jenderal, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo. Hal itu disampaikan Harkristuti di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).

“Perppu kan untuk kepentingan yang mendesak. Makanya apa kegentingan mendesaknya?,” kata Tuti. Menurut dia, wacana pemerintah menerbitkan Perppu untuk membubarkan HTI bisa menjadi

“senjata makan tuan.”

“Harus cepat, tapi jangan tiba-tiba. Apakah begitu penting sehingga perlu Perppu? Kan itu bisa jadi bumerang bagi negara. Kalau saya melihatnya seperti itu,” ujar pakar hukum pidana ini.

Pembubaran HTI Sarat Kepentingan Politik

Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi), Usamah Hisyah menduga keputusan pemerintah diambil tanpa melalui kajian mendalam dan melibatkan tokoh dan organisasi Islam lain.
Selain itu, dia menambahkan bahwa keputusan pemerintah itu disebut Usamah sebagai kebijakan “blunder” karena menabrak prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu.

Dia menilai sampai kini belum ada indikasi HTI melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, apalagi hingga dugaan makar dan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Soal NKRI itu jelas harga mati, enggak bisa di tawar-tawar lagi, semua warga negara wajib menjaga itu. Tapi coba tolong dicek, mana dari aktivitas mereka (HTI) yang membahayakan negara, apalagi sampai dikhawatirkan mau makar segala macam. Justru kami melihat HTI itu organisasi dakwah yang konsisten mensyiarkan ajaran Islam,” tutur Usamah.

Dia pun menduga pembubaran HTI bentuk lain tekanan politik kekuasaan karena ormas tersebut cukup intens mengawal kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Rencana pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendapat tanggapan dari Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas. Menurut Busyro, sikap pemerintah yang ingin membubarkan HTI sangat tidak tepat.

“Pembubaran ormas hanya bisa melalui pengadilan dan dasar yang kuat. Kalau jadi pejabat bicara harus hati-hati,” terang Busyro di Kantor PP Muhammadiyah seperti diberitakan Merdeka.com, Senin (8/5).

Pemerintah, lanjut Busyro, harusnya memiliki catatan tentang kerusakan apa yang pernah ditimbulkan oleh ormas yang akan dibubarkan. Pembubaran ormas tidaklah bisa dilakukan secara asal-asalan.

Busyro menjelaskan, hukum di Indonesia seharusnya punya dasar yang kuat dalam membubarkan suatu ormas. Pembubaran ormas, sambung Busyro, bukan hanya karena emosional saja.

“Sekarang ada ormas dan aparat negara mengklaim Pancasila tapi korupsi luar biasa. Menjual belikan tata ruang tambang bisnis yang lain dan itu menimbulkan kemiskinan dan memperkuat budaya suap dan merusak Pancasila. Itu merusak NKRI itu harus ditindak tegas,” ungkap Busyro.

Busyro beranggapan, isu dan langkah pembubaran ormas yang akan dilakukan pemerintah merupakan bagian dari kepentingan politik.

Isu pembubaran, kata Busyro, jangan sampai hanya untuk pengalihan konsentrasi masyarakat untuk mendapatkan edukasi politik jelang 2019.

Kesimpulan

Rencana pemerintah yang hendak membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia seakan-akan sebagai sesuatu yang dipaksakan karena adanya pihak-pihak yang dirugikan oleh ormas tersebut. Hal itu bisa dilihat bagaimana sepak terjang HTI ketika aksi bela Islam baik 411 maupun 212 yang menjadikan paslon Ahok-Jarot gagal menduduki kursi nomor 1 DKI.

Dari situ bisa dibaca bagaimana dengan pesta demokrasi pilpres 2019 mendatang yang mana akan menjadi penghalang untuk bisa maju ke kancah pertempuran jika diibaratkan sebuah peperangan maka akan mengalami nasib yang sama dengan calon yang didukungnya.

Demi itu semuanya maka diciptakan suasana untuk membentuk opini publik dengan wacana HTI anti Pancasila dan hendak mengganti NKRI dengan Khilafah.

(Jp)