Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Opini Pendidikan Agama Dihapus dari Kurikulum Itu Melanggar UU

Pendidikan Agama Dihapus dari Kurikulum Itu Melanggar UU

Siswa kelas enam Madrasah Ibtidaiyah sedang mengikuti belajar di Sekolah Al-Muriyah, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). (Republika/Tahta Aidilla)

Sketsanews.com – Beredarnya pemberitaan di dunia pendidikan dengan dihapuskannya pendidikan Agama di sekolah, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, ternyata menimbulkan polemik tersendiri. Dengan alasan peserta didik bisa belajar di Masjid, Pura, dan Gereja atau bisa juga, guru-guru di TPA atau Madrasah Diniyah datang ke sekolah memberikan pelajaran agama, dan itu semua bisa dimasukkan kedalam penilaian siswa di rapor.

“Kalau sudah dapat pelajaran agama di luar kelas, otomatis siswa tidak perlu lagi dapat pendidikan agama di dalam kelas. Nanti, akan kami atur teknisnya, agar pendidikan agama yang didapat di luar kelas atau sekolah itu disinkronkan dengan kurikulum,” beber Muhadjir seperti diberitakan di Jpnn.

Sebenarnya wacana penghapusan pendidikan Agama bukanlah sesuatu hal yang baru, pada pertengahan 2015 lalu, Musdah Mulia Politisi PDI Perjuangan sempat melontarkan wacana kontroversial ini. Mengacu pada negara Singapura dan Australia yang berhasil mempunyai penduduk negeri yang dikenal sebagai orang yang tertib, disiplin dan juga toleran padahal mereka terdiri dari berbagai macam etnik, bahasa dan juga agama.

Tidak aneh jika pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ini menuai kritikan. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati mengatakan, “Pendidikan agama merupakan kurikulum yang wajib diajarkan di sekolah”.

Bahkan kebijakan lima hari sekolah yang akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2017/2018 pada Juli mendatang juga ditolak oleh Fraksi PPP, sebab kebijakan tersebut tak ubahnya seperti wacana full day school yang pernah menjadi polemik, apalagi ditambah dengan menghapus pelajaran Agama di sekolah.

Penolakan penghapusan pendidikan Agama itu karena bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) berbunyi: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah, “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan pendidikan agama ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah agama. Pendidikan Agama dengan demikian sekurang-kurangnya perlu berbentuk mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Agama untuk menghindari kemungkinan peniadaan pendidikan agama disuatu satuan pendidikan dengan alasan telah dibelajarkan secara terintegrasi. Ketentuan tersebut terutama pada penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, maka pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada bab I pasal I tertulis Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pada bab II tentang pendidikan Agama pasal ke 3 poin pertama Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.

Wakil ketua Umum MUI, Zainut Tauhid, juga menyampaikan keberatannya tentang rencana penghapusan pendidikan Agama di sekolah, “Gagasan tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 20 TAHUN 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 12 (1) butir a”.

“Lebih bagus Pak Menteri fokus bekerja menyiapkan anak didik lebih berprestasi. Daripada terjebak pada polemik yang tidak produktif,” pesan Zainut.

Lain dari pada itu, negara ini sudah cukup terbebani dengan adanya masalah pengangguran yang semakin bertambah setiap tahunnya. Namun ketika pendidikan Agama dihapuskan dari kurikulum, lalu akan dikemanakan para lulusan sarjana pendidikan Agama? Bukankah ini akan meningkatkan angka pengangguran yang berlatar belakang pendidikan Agama? Mereka yang seharusnya bisa masuk kedalam pengajaran sesuai dengan bidang keahliannya justru tidak ada wadah bagi lulusan pendidikan Agama. Tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga harus memikirkan nasib dari peserta didik yang sedang menempuh program studi (prodi) Agama terlebih para penyandang gelar sarjana Agama yang ada. Akankah program studi Agama di universitas juga dihapus?

Kemudian bagaimana dengan pendidikan Madrasah? Baik itu setingkat SD, SMP dan SMA bahkan kampus-kampus dengan nuansa keagamaan, padahal di dalam pendidikan tersebut memberikan porsi yang sangat banyak dalam bidang keagamaan, begitu juga dengan kementrian Agama bidang kependidikan, jika pendidikan Agama di sekolah formal dihapuskan tentunya kementrian Agama dibidang pendidikan juga akan segera dihapuskan atau paling tidak akan dialih fungsikan.

Dalam hal penetapan keputusan yang berkenaan dengan pendidikan saja pemerintah masih melanggar Undang-Undang padahal dari pendidikan itulah yang akan menentukan sikap, moral dan karakter suatu bangsa.

Bagaimana mungkin bangsa Indonesia bisa mengacu pada dasar negara yang berupa Pancasila dan UUD 1945 kalau dasar negaranya saja banyak dilanggar. Sampai kapan negara ini akan menghentikan pelanggaran-pelangaran terhadap dasar negaranya?

(Im)