Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hukum, News Bukti Korupsi Setya Novanto akan Dibongkar Habis oleh KPK

Bukti Korupsi Setya Novanto akan Dibongkar Habis oleh KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kedua kanan), Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar (kanan) dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif (kiri) memaparkan hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/5). Serta menyita uang sebanyak Rp40 juta, Rp1,145 miliar dan 3.000 Dolar AS yang diduga terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Foto: Antara/ Sigid Kurniawan)

Sketsanews.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keras, penetapan tersangka Setya Novanto merupakan perlawanan terhadap pansus angket KPK.

“Dan ini sama sekali tidak terkait dengan pansus yang sekarang bekerja,” ujar Ketua KPK, Agus Rahardjo di auditorium KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/7).

Terkait bukti dan metode penetapan tersangka Setya Novanto, Agus mengatakan dirinya tidak bisa membukanya dihadapan media, namun akan langsung dibuka di meja persidangan.

“Banyak terkait materi pemeriksaan dan materi ini sebaiknya tidak disampaikan di sini nanti akan kita gelar di pengadilan supaya pengadilannya berjalan, kita akan buka bukti-buktinya di pengadilan,” terangnya.

Sementara itu, Agus memastikan hal ini juga untuk menunjukkan performa terbaik KPK dalam pemberantasan korupsi dan membuktikan kepada masyarakat, KPK dapat bekerja cepat dan tidak terinversi dari pihak manapun ataupun pansus KPK.

“Dari sisi itu kami dengan pansus sebagaimana saya sampaikan beberapa kali, satu-satunya cara adalah KPK percepat kerjanya, meningkatkan performance, untuk menunjukkan ke masyarakat kita tidak terpengaruh dengan itu,” katanya, seperti dkutip dari laman Arah.

Sementara itu, Setya Novanto dituntut pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yanh telah diubah atau revisi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(Fya)