Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Menguak Tabir Beras Maknyuss

Menguak Tabir Beras Maknyuss

Branding Beras Ayam Jago dan makyuss Ala PT IBU.IST

Sketsanews.com – Indonesia tengah dilanda polemic bahan pangan bagi masyarakat negeri ini khususnya berkaitan dengan harga yang beredar di pasar. Sebenarnya kasus ini merupakan kasus lama namun hari ini mencuat kembali sebagaimana yang dialami oleh PT Indo Beras Unggul (IBU).

PT IBU dianggap melakukan praktik pengoplosan beras medium bersubsidi lalu dipoles menjadi beras premium yang harganya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian maka mereka dianggap telah melakukan praktik bisnis yang tak sesuai peraturan sehingga produsen beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago ini menghadapi masalah serius hingga penyegelan gudang di Bekasi, Jawa Barat.

Ketua Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi menyebutkan ada dua kesalahan yang dilakukan pabrik beras PT Indo Beras Unggul (IBU). Menurut Agung, penggerebekan terhadap gudang beras milik PT IBU yang dilakukan Kamis (20/7) di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat merupakan bentuk penindakan tegas karena perusahaan tersebut dinilai telah melakukan kejahatan serius.

“Memang harus digerebek karena mereka beli gabah petani dengan harga jauh di atas yang ditentukan Bulog (pemerintah), selain itu juga telah berbohong dari segi kualitas kepada masyarakat,” ujar Agung saat dihubungi Tirto via Jumat (21/7/2017).

Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polri masih mendalami kasus pengoplosan beras yang melibatkan PT Indo Beras Unggul (PT IBU) anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (AISA). Berbagai barang bukti dan keterangan masih dikumpulkan untuk menetapkan tersangka usai menyegel pabrik PT IBU Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam (20/7)

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Pol Agung Setya mengatakan bahwa kepolisian masih belum menetapkan status tersangka usai melakukan penyegelan gudang beras milik PT IBU.

“Kita sedang mencari alat bukti dengan tahapannya terbukti nanti kita menetapkan tersangka,” kata Agung saat dihubungi Tirto, Jumat (21/7/2017).

Kronologis kasus ini berawal saat Satgas Pangan Polri yang terbentuk awal Mei 2017 lalu menelusuri penyebab kenaikan harga beras di Jawa Barat. Selama penelusuran, polisi melakukan pemeriksaan kepada para petani dan sejumlah pihak. Dari proses pendalaman, tim menemukan informasi awal yang mengarah pada suatu dugaan penyimpangan pada sebuah perusahaan di bisnis beras.

“Ternyata kita temukan, untuk wilayah Jawa Barat itu petani dikumpulkan atau dikepul kepada para pengepul. Pengepul-pengepul itu kita lihat, kita klasifikasi ternyata pengepul-pengepul itu ternyata bagian pabrikan beras di Bekasi tersebut,” kata Agung.

Kasus penggerebekan Gudang beras milik PT IBU di Bekasi selain ada yang mendukung sebagaimana apa yang disampaikan oleh pihak kementan dan kepolisian juga ada pihak yang tidak simpati.

Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, penggerebekan pada gudang beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) dan dugaan pemalsuan kualitas beras oleh kepolisian menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha. Pasalnya, pada kasus tersebut, lembaga pemerintah yang terlibat tak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

Ketua Tim Ahli Apindo Sutrisno Iwantono menjelaskan, kasus PT IBU secara tidak langsung membuat dunia usaha gaduh dan menimbulkan kekhawatiran, akibat masing-masing lembaga pemerintahan saling ikut campur di luar wewenangnya.

Berdasarkan kronologi tentang penggerebekan atau penyegelan Gudang beras milik PT Indo Beras Unggul ini, sebenarnya masih terdapat silang pendapat mengenai sebab musabab terjadinya penyegelan yang mengakibatkan polemic bahkan sampai dibawa ke dalam ranah politik.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada 20 Juli 2017 dilakukan penggrebekan di pabrik PT Indo Beras Unggul (IBU) yang berlokasi di Jalan Rengas kilometer 60 Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat, menyita sebanyak 162 ton beras . Penggrebekan itu dilakukan oleh jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Hasil penggerebekan tersebut terdapat fakta diantaranya bahwa pada 21 juli 2017, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memperoleh fakta bahwa Beras PT Indo Beras Unggul (IBU) diduga campuran antara beras kualitas premium dan kualitas rendah. PT Indo Beras Unggul (IBU) membeli gabah dari petani dengan harga lebih mahal dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah. Bareskrim juga menyidik 17 saksi yang terdiri dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pedagang beras, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Di hari yang sama Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan analisisnya. “Setelah kami melihat data-data dari sektor pertanian, jenis beras ini adalah beras IR64 subisidi pemerintah, yang kemudian dipoles menjadi beras premium,” jelas Amran.

Pada 25 Juli 2017 Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengadakan jumpa pers. Dalam jumpa pers tersebut Kapolri menyatakan ada dua dugaan pelanggaran hukum PT Tiga Pilar Sejahtera yakni dugaan nilai barang yang tidak sesuai dengan label dalam undang-undang perlindungan konsumen dan dugaan kecurangan dalam perang usaha.

Sementara pada waktu yang bersamaan, PT Tiga Pilar Sejahtera juga mengadakan jumpa pers dan menyatakan bahwa benar mereka membeli beras dengan jenis IR 64. Namun pihaknya menyatakan bahwa proses pembelian beras dari petani sudah sesuai dengan mekanisme pasar.

Dari data data diatas belum mendapatkan satu titik temu tentang alasan yang mendasar mengenai penyegelan Gudang beras milik PT IBU. Hal itu dikarenakan masih banyak bantahan-bantahan mengenai tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada pihak PT IBU.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto. Dia mengatakan bahwa dua beras merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago hanya bermasalah dengan label gizi pada kemasan tersebut. Data kandungan dua merek beras itu diduga sengaja dibedakan oleh PT IBU.

“Jadi bukan oplosan, hanya beras yang ditemukan di pasar ternyata label gizinya seperti ini‎ (berbeda dengan merek beras lain),” ujar Ari Dono di Gedung Ombudsman, Rasuna Said, Jakarta, Kamis (27/7). Saat ini ungkap Ari Dono, PT IBU terancam dengan Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 141 UU Pangan dan Pasal 383 KUHP tentang Perbuatan Curang.

Dari sini maka muncul pertanyaan besar yaitu atas dasar apa pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian dan Polri melakukan penyegelan atau Karena ada unsur politiknya.

Mari kita coba untuk menengok bagaimana hokum jual beli menurut KUHPerdata tentang jual beli. Dalam pasal 1457 KUHPerdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Untuk dianggap sah suatu persetujuan jual beli maka para pihak yang mengikat dirinya wajib memenuhi syarat sah persetujuan jual beli yakni: adanya kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, kemudian adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan yang berikutnya adalah suatu pokok persoalan tertentu; dan yang terakhir suatu sebab yang tidak dilarang.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak apabila telah mencapai kesepakatan tentang suatu barang yang akan dibeli beserta harga barang tersebut, meski barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Itu artinya, dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, maka kedua belah pihak terikat satu sama lainnya untuk melaksanakan apa yang telah disepakati.

Jadi menurut pasal 1457 KUHPerdata, apa yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera tidak terdapat sebuah kekeliruan Karena memang sudah adanya kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan meskipun harga yang disepakati oleh pemerintah.

Kemudian mari kita lihat benarkah pihak PT IBU melakukan kecurangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto.

Penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

  1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
  2.  Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
  3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Unsur poin 3 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan:

“Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta serta aturan hokum yang berlaku maka sebenarnya tidak adanya pelanggaran hokum yang dilakukan oleh PT Indo Beras Unggul (IBU) Karena jual beli yang dilakukan sudah sesuai secara hokum. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan termasuk pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independent PT Tiga Pilar Sejahtera Anton Apriyantono yang juga merupakan mantan Menteri dari fraksi PKS pada era SBY.

 (Jp)

%d blogger menyukai ini: