Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Jamaah Haji Indonesia dalam Bahaya Besar

Jamaah Haji Indonesia dalam Bahaya Besar

Sketsanews.com – Polemik yang berkaitan dengan urusan haji tidak pernah ada rampungnya. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa masalah haji ini berkisar pada dua hal yaitu, dana talangan haji dan daftar Antrian pemberangkatan.

Sebenarnya ada masalah besar yang banyak tidak diketahui oleh calon jamaah haji ini mengapa harus menunggu harus antri dalam waktu yang lama.

Bahkan belakangan ini diketahui untuk berangkat haji, umat muslim yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan harus menunggu antrean selama 38 tahun.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Komnas Haji Mustolih Siradj mengungkapkan beberapa sebab calon jemaah haji harus menunggu waktu bertahun-tahun untuk berangkat ke negeri korma itu.

“Kendala waiting list haji itu tidak hanya kendala bagi orang Indonesia saja, tapi juga seluruh negara muslim yang akan mengirimkan ibadah haji ke Makkah. Mengapa memakan waktu karena daya tampung di sana terbatas,” kata Mustolih Siradj saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (30/4) malam.

Namun ada yang berpendapat bahwa penyebab antrian panjang pemberangkatan jamaah haji hingga puluhan tahun dikarenakan pemerintah mengadakan program dana talangan haji yang bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia.

Banyak produk perbankan yang bertujuan membantu masyarakat menunaikan ibadah haji dan umrah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah ke Tanah Suci Makkah sudah tentu merupakan impian setiap umat Muslim. Sayangnya, tidak semua umat Islam bisa mewujudkan dambaan tersebut. Hal ini terjadi lantaran relatif mahalnya biaya ke Tanah Haram bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Untuk satu paket perjalanan umrah, misalnya, seorang jamaah paling tidak harus menyiapkan dana sedikitnya Rp 17 juta, Sementara untuk melaksanakan Rukun Islam yang kelima, seseorang harus merogoh koceknya sekitar Rp 35 juta (haji reguler) atau Rp 70 juta bagi mereka yang berangkat dengan fasilitas haji plus. Pertanyaannya, dari mana masyarakat harus mendapatkan uang sebesar itu sementara penghasilan mereka umumnya pas-pasan?

Pihak perbankan menawaran jalan keluarnya lewat dana talangan dan pembiayaan haji dan umrah. Lewat program mulia ini, seorang Muslim dapat mewujudkan impiannya berangkat haji cukup dengan membayar uang muka sekitar Rp 500 ribu. Sisanya bisa dilunasi sesuai dengan kesepakatan antara jamaah dengan perbankan.

Ketua Umum Himpuh Baluki Ahmad, menilai program dana talangan haji oleh perbankan ada baiknya. Namun, jangan lupa bahwa program itu juga bisa membuat daftar tunggu haji akan semakin panjang. Sebab, lanjut dia, kemudahan pembayaran atau pelunasan dari perbankan akan mendorong masyarakat berlomba-lomba menabung untuk mendapatkan porsi haji. Sementara kuota haji sangat terbatas setiap tahun. “Program seperti ini pasnya untuk umrah, dan hal itu sah-sah saja.” katanya.

Meskipun masih terdapat perselisihan pendapat tentang status dana talangan haji ini berkaitan dengan hukum antara boleh dan tidak, namun yang jelas menjadi masalah besar yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau pun calon jamaah haji.

Apalagi sekarang ada keinginan pemerintah memanfaatkan dana haji untuk membangun infrastruktur, ini akan menambah panjang antrian. Sebab dana yang seharusnya untuk keperluan haji tapi justru untuk membangun infrastruktur.

Keinginan menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur disampaikan Presiden Joko Widodo usai melantik anggota Dewan Pengawas dan anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong menilai, penggunaan dana haji untuk sektor infrastruktur tak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Sebab, batasan penggunaan dana haji telah tertuang dalam beberapa pasal dalam aturan tersebut.

Misalnya, pada Pasal 2 yang menyebutkan soal asas pengelolaan keuangan dana haji dan Pasal 3 soal tujuan pengelolaan keuangan haji.

Dalam Pasal 3, tujuan pengelolaan dana haji adalah untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pajak ibadah haji, serta manfaatnya bagi kepentingan umat Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka sebenarnya Jamaah Haji sedang menghadapi bahaya besar yaitu bercampurnya dana haji dengan harta riba.

Berikutnya berkaitan dengan keinginan pemerintah memanfaatkan dana haji untuk membangun infrastruktur ini akan membuka peluang koruptor untuk melakukan korupsi.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: