Sketsa News
Home Opini Ambivalensi Perang Terhadap Miras

Ambivalensi Perang Terhadap Miras

Ambivalensi Perang Terhadap Miras

Oleh : Muhammad Kalono

Para tersangka mengenakan baju tahanan dikawal oleh petugas kepolisian di tempat produksi miras oplosan jenis gingseng di Jalan By Pass RT03/08 Cicalengka Wetan, Kabupaten Bandung, Kamis (19/4/2018).

Sketsanews.com – Dalam beberapa pekan ini kita disuguhi berita yang mengiris hati menyesakkan dada, yaitu berjatuhannya korban generasi muda penerus negeri Indonesia yang yang mati sia2 karena mengkonsumsi miras oplosan di beberapa daerah. Merespon peristiwa tersebut Polri sebagai institusi penegak hukum bergerak cepat, secara serempak Polres hingga Polsek di seluruh Indonesia menyatakan “Perang terhadap miras”. Dan hasil kerja Polri tersebut menghiasi media-media massa, hampir setiap penayangan berita ada berita penyitaan miras.

Pengadilan Negeri dibanjiri perkara Miras. Para penjual miras diputus dengan perkara tipiring (tindak pidana ringan) mendasarkan pada Perda Miras. Tidak ada yang menjalani hukuman kurungan penjara, karena para tersangka memilih membayar denda atas hukuman subsider penjara yang hanya beberapa hari.

Pengadilan Negeri mengadili menggunakan Perda (tipiring) karena Pengadilan Negeri hanya mengadili berdasarkan apa yang dituntut oleh Penyidik yaitu menggunakan Perda dengan ancaman pidana tipiring. Dalam hal ini Pengadilan Negeri sudah benar karena tidak dibenarkan memutus extra petitum, di luar yang dituntut.

Masyarakat tentu merasakan ketidak adilan dalam perang melawan miras ini. Hal itu bisa kita pahami, karena miras yang mengakibatkan nyawa melayang tetapi pelaku yang menjual atau menjadi penyebab matinya ratusan orang, mungkin jika dijumlah sudah ribuan orang mati hanya dengan membayar denda 1 hingga 2 juta rupiah sudah lunas hukumannya. Bagi para penjual miras tentu uang sebesar itu tidak ada artinya. Efek jera yang diharapkan dari penegakan hukum tidak akan pernah diraih.

Apakah hukum yang dapat memidanakan para penjual miras hanya Perda? Ternyata tidak.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana miras diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536.
Pasal 300 KUHP:
1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500 di hukum: Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk; Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun; dan Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.
2. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, si tersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Kalau si tersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya ia dapat dipecat dari pekerjaannya itu.

Pasal 536 KUHP:
Barang siapa yang nyata mabuk berada dijalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.
Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua Minggu
Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Pasal 300 dan 536 KUHP hingga saat ini belum dihapus dan masih berlaku, kenapa penyidik tidak menggunakan pasal 300 untuk menjerat penjual miras? Dan pasal 536 untuk menjerat pengkonsumsi miras? Jika pasal ini yang digunakan untuk menuntut di pengadilan tentu tidak akan ada lagi penjual miras yang berkeliaran bebas setelah putusan pengadilan.

Yang menjadi pertanyaan besar kita:
BENARKAH ADA PERANG TERHADAP MIRAS?

KENAPA PENJUAL DAN PENGKONSUMSI MIRAS TIDAK DIJERAT MENGGUNAKAN PASAL 300 DAN 536 KUHP TETAPI JUSTRU DIJERAT MENGGUNAKAN PERDA?

KENAPA DPRD BERLOMBA-LOMBA MEMBUAT PERDA MIRAS YANG ANCAMAN PIDANANYA AMAT SANGAT SUPER RINGAN, PADAHAL KUHP SUDAH MENGATURNYA?

KITA BERPERANG MELAWAN MIRAS ATAU BERLOMBA-LOMBA MENDUKUNG MIRAS MENGHANCURKAN GENERASI MASA DEPAN INDONESIA?

 

(in)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: