Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, Headlines, News Anggaran Polri Mencapai Rp 16,88 Triliun, Adanya Terorisme Akankah Ditambah?

Anggaran Polri Mencapai Rp 16,88 Triliun, Adanya Terorisme Akankah Ditambah?

Sejumlah anggota polisi bersenjata berjaga saat umat Muslim melaksanakan salat Idul Fitri 1437 di Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Denpasar, Bali, 6 Juli 2016. Keamanan diperketat saat umat Muslim melaksanakan Shalat Eid pasca teror bom bunuh diri di Polres Surakarta, Jawa Tengah kemarin. TEMPO/Johannes P. Christo

Sketsanews.comJakarta – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pihaknya belum mengusulkan tambahan anggaran penanggulangan terorisme, menyusul terjadinya rentetan teror belakangan ini.

“Realisasi belanja saat ini masih sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Sampai saat ini, di Kementerian Keuangan belum mengusulkan penyesuaian anggaran polisi maupun penanggulangan terrorisme,” ujar Askolani di kantornya, Kamis, 17 Mei 2018.

Melansir dari Tempo, berdasarkan data Kementerian Keuangan sampai 30 April 2018, realisasi serapan anggaran institusi Polri tercatat mencapai Rp 16,88 triliun atau 17,26 persen dari alokasi anggaran yang ada sebesar Rp 95,03 triliun.

Realisasi anggaran institusi Polri merupakan yang ketiga terbesar setelah Kementerian Kesehatan dengan realisasi sebesar Rp 22,95 triliun, dan Kementerian Pertahanan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 22,86 triliun.”Mudah-mudahan anggaran yang ada saat ini bisa mencukupi untuk bisa memperkuat tugas polisi dan penanggulangan terorisme, serta dibantu TNI untuk mengatasi masalah terorisme,” ujar Askolani.

Terkait anggaran, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur sebelumnya mengkritik penetapan besar anggaran oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah tak sedikit yang belum memperhatikan prioritas pembangunan yang akan dicapai. “Penetapan besaran anggaran masih seperti  “bagi-bagi kue” semata,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.

Hal itu disampaikan Asman pada acara Penandatanganan Kerja Sama Pengembangan Aplikasi E-Performance Based Budgeting untuk pemerintah daerah dan Penyerahan Laporan Hasil Review atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2017. Ia menyebutkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKjPP) tahun 2017 masih banyak kekurangan dalam mengungkap data atau informasi terkait capaian kinerja pemerintah pusat. (Wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: