Sketsa News
Home Opini Antinomi Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penolakan Pembatalan Sertifikat HGB Pulau Palsu

Antinomi Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penolakan Pembatalan Sertifikat HGB Pulau Palsu

Antinomi Prinsip Kepastian Hukum
Dalam Penolakan Pembatalan
Sertifikat HGB Pulau Palsu

Oleh : Frangky Hamzanov

Sketsanews.com – Sejak permohonan pembatalan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi C, D dan G diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta tersiar di media, sebagian orang telah menduga bahwa Pemerintah Pusat C.q. Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional akan menolak permohonan tersebut. Ternyata dugaan itu tidak meleset.

Pembacaan saya terhadap alasan penolakan pembatalan Sertifikat-sertifikat HGB dimaksud adalah bertali-temali dengan Politik Hukum Tanah Nasioal yang berlekatan (kohesif) dengan politik ekonomi. Sebuah tesis yang menerangkan bahwa kekuasaan politik senantiasa melindungi kepentingan pemilik modal berskala besar. Apalagi kalau ada “kangtau” dan “ampau” yang dinikmati secara berjamaah dari hulu sampai ke hilir.

Lupakan dulu pergunjingan soal “kangtau dan “ampau”. Jangan pernah menjustifikasinya sebelum ada bukti yang terkasatkan. Tokh, saya pun tidak gegebah dan lancang memastikan adanya praktik koruptif di balik penerbitan Sertifikat-sertifikat HGB tersebut. Namun demikian, tesis di atas simetris dengan teori “political forest” yang diintrodusir oleh Peluso dan Vandergeest (2001), mendeskripsikan betapa negara (kekuasaan politik) begitu bernafsu melakukan teritorialisasi hutan yang dilatarbelakangi kepentingan politik ekonomi dalam remang-remang simbiosis mutualistis.

Berhenti pada ruas ini, saya hendak menanggapi penjelasan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional soal penolakan atas pembatalan Sertifikat-sertifikat HGB, juga menanggapi pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra yang cenderung mengamini penjelasan Menteri ATR/Kepala BPN, terkait dengan prinsip kepastian hukum dalam penerbitan Sertifikat hak atas tanah.

Penjelasan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Jalil maupun pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra menititikberatkan tentang adanya ketidakpastian hukum apabila Sertifikat-sertifikat HGB tersebut dibatalkan. Saya berbeda pendapat dengan Menteri ATR dan Prof. Yusril Ihza Mahendra. Hemat saya, secara teoritis pendaftaran hak atas tanah di Indonesia memang pada dasarnya mengandung kenisbian kepastian hukum, karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia bukan sistem publikasi positif (Torren System), melainkan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sehingga dimungkinkan pembatalan atas sertifikat hak atas tanah yang telah terdaftar, sepanjang memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimaknai sebagai transformasi “Unsur Positif” ke dalam Sistem Publikasi Negatif model Indonesia.

Lagi pula dengan ternyata Hukum positif mewadahi pembatalan Sertifikat Hak atas tanah dapat dilakukan oleh BPN apabila terdapat kesalahan atau kecacatan administratif, sebagaimana memedomani Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 119 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No: 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara, juga diatur dalam Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 2011.

Namun, dalam praktik memang sangat jarang BPN membatalkan Sertifikat hak atas tanah berdasarkan alasan adanya kecacatan administratif. Sikap BPN yang selalu menyarankan pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah jika mengandung kecacatan adminstarif melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, justru memantik kecurigaan publik: Ada apa dengan BPN?

Kekuasaan politik acap menyingkirkan rasa keadilan masyarakat.

 

(in)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: