Bangunan PDAM Disegel, DPRD Kota Malang: Itu Tidak Arif

(Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

Loch Mahfudz, Anggota Komisi III DPRD kota Malang. (Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

Sketsanews.com, Malang – Ketegangan antara Pemkota Malang dengan Pemkab Malang soal emasangan papan peringatan di rumah pompa air milik PDAM kota Malang yang dilakukan oleh Pemkab Malang yang disinyalir tidak berizin itu masih berlanjut. DPRD kota Malang melalui komisi B akhirnya angkat bicara.

Menyikapi kejadian itu, Loch Mahfudz, anggota Komisi B dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengomentari tindakan yang dilakukan oleh Pemkab Malang terhadap bangunan rumah pompa air tersebut.

“Tindakan itu tidak arif lah, itu kan milik negara yang dipergunakan untuk orang banyak,” kata Mahfud, Rabu, 10/7/2019.

Ia menyebut bahwa tindakan yang dilakukan Pemkab Malang itu merupakan tindakan yang tidak etis. Pasalnya, politisi PAN itu menilai pengelolaan air telah dikelola oleh negara yang berlandaskan Undang-undang Pasal 33.

Mahfud mengutip Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Rumah pompa air milik PDAM kota Malang dipasangi papan

Anggota Komisi B itu menyayangkan tindakan yang dilakukan Pemkab Malang terhadap bangunan milik PDAM kota Malang. Ia menyebut seharusnya Pemkab tunduk pada aturan negara yang sesuai dengan UUD Pasal 33 ayat 2.

“Harusnya tunduk karena ada peraturan yang menaungi. Jadi terserah Kabupaten mau tunduk apa tidak silahkan, hak mereka,” ujar Mahfudz.

Baca juga: Bangunan Disegel, Pemkot Malang Bersitegang dengan Pemkab Malang

Sementara itu Direktur Utama PDAM kota Malang M Nor Muhlas menjelaskan, bahwa gedung Rumah pompa air yang berada di desa Mangliawan Kacamatan Pakis Kabupaten Malang itu merupakan bangunan sejak zaman kolonial Belanda.

“Itu memang digunakan PDAM kota Malang sudah puluhan tahun kata Mukhlas.

Sejak dikeluarkan Perda Kabupaten Malang No 1 Tahun 2018 tentang bangunan gedung, syarat penerbitan IMB harus memiliki KRK yang dikeluarkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

Direktur Utama PDAM kota Malang M Nor Muhlas. (Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

“Tanggal 15 Mei kita mendapat teguran dari Satpol PP Pemkab Malang, kemudian pada 16 Mei kita langsung mengurus perizinan itu,” ucap Mukhlas.

Meski demikian, PDAM kota Malang tetap menyayangkan tindakan yang dilakukan Pemkab Malang terkait surat teguran yang dikirim sebanyak tiga kali dan surat peringatan sebanyak tiga kali selama proses perizinan.

“Selama kita mengurus perizinan surat teguran itu dikirim terus kepada kami sampai surat yang ketiga. Kemudian dikirim juga surat peringatan pertama sampai yang ketiga, padahal proses perizinan sedang diurus,” katanya.

Mukhlas mengaku dirinya tidak mengetahui penyebab lambatnya proses perizinan yang diberikan Pemkab Malang. Namun pihaknya tetap menuruti keinginan dari Pemkab Malang.

“Seandainya ada syarat-syarat yang kurang, harusnya kita diberitahu. Tetapi pada intinya bukan berarti kita tidak taat aturan, kami tetap menguris izin,” pungkas Mukhlas. (Lis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: