Sketsa News
 
Home Berita, Berita Terkini, News, Politik Bawaslu Teruskan Penyelidikan Pelanggaran Iklan PSI ke Polri

Bawaslu Teruskan Penyelidikan Pelanggaran Iklan PSI ke Polri

Hari ini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi terbuka terhadap calon legislatif yang akan maju dari partai ini. Seleksi ini rencananya digelar selama dua hari mulai hari ini pada Sabtu sampai Minggu, 4-5 November 2017. DIAS PRASONGKO

Sketsanews.com, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meneruskan penyelidikan dugaan pelanggaran iklan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Polri, Kamis, 17 Mei 2018.

“Bawaslu meneruskan temuan soal PSI ke Bareskrim di Gambir,” kata anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui pesan teks, Kamis, 17 Mei 2018.

Hari ini pula, Bawaslu juga akan memutuskan dugaan pelanggaran iklan partai besutan Grace Natalie itu.

Afifuddin menyatakan iklan PSI yang dipasang di luar jadwal kampanye telah memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu. Iklan dipasang pada 23 April 2018 di Harian Jawa Pos. Padahal, jadwal kampanye peserta Pemilu 2019 baru dimulai 23 September 2018.

Seperti yang dikutip dari Tempo, iklan itu terindikasi melanggar karena terdapat logo dan nomor urut yang dianggap citra diri peserta pemilu.

Kampanye pemilu yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu.

Definisi citra diri pada peraturan pemilu adalah logo dan nomor urut partai. Partai yang dengan sengaja memasang iklan menggunakan logo dan nomor urut sudah masuk pelanggaran pemilu. “Kami berharap peserta pemilu bisa mengerti, dan tidak memasang iklan kampanye sebelum jadwal yang ditentukan penyelenggara pemilu.”

Afifudin meminta partai-partai peserta pemilu tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan PSI. Bagi partai yang dengan sengaja memasang iklan di luar jadwal kampanye bisa dipidana kurungan penjara paling lama setahun dan denda maksimal Rp12 juta sesuai pasal 492 Undang-Undang Pemilu 2017.

(Eni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: