Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hukum, News Begini Kronologi Konflik Lahan yang Tewaskan Warga NTT

Begini Kronologi Konflik Lahan yang Tewaskan Warga NTT

Konflik Lahan di Sumba Barat. (Dok. Istimewa)

Sketsanews.com, Jakarta – Seorang warga tewas saat ricuh pengukuran lahan di di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pria bernama Poroduka (40), diduga tewas karena tertembak saat peristiwa, Jumat (25/4) tersebut. Namun, polisi membantah telah menembak Warga.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi menuding aparat kepolisian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan perusahaan pemegang sertifikat lahan PT Sutera Morosi Kharisma telah mengintimidasi warga.

Tudingan Umbu tersebut kemudian dibantah kuasa hukum PT Sutera Morosi Kharisma Ronny LD Janis. Seperti dikutip dari CNNIndonesia, Ronny menegaskan kliennya telah memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah seluas 50 hektare sejak 24 tahun silam.

“Kami membeli dari masyarakat dengan cara membayar ganti rugi pada tahun 1994. HGB itu akan habis tahun 2025. Sejak tahun 2016, kami ingin membangun hotel dan vila untuk mengembangkan perekonomian di kawasan tersebut,” kata Ronny, Senin (30/4).

Ronny mengatakan perusahaan baru hendak membangun di atas tanah itu pada 2018 silam, karena sebelumnya sempat terhambat.

“Tahun 1998 kami terhambat karena krisis moneter, lagipula infratruktur saat itu belum memungkinkan, dan kini kami ingin membangun untuk membangun Sumba Barat,” katanya.

Ronny menyesalkan jatuhnya korban dalam peristiwa itu.

“Kami turut berduka atas meninggalnya warga, kami berupaya mengedepankan dialog. Sebelum kejadian, kami sudah berdialog enam kali dengan warga,” kata dia.

Selain itu, Ronny menceritakan duduk perkara dan kronologi konflik lahan antara PT Sutera Marosi Kharisma dengan warga. “Itu bukan sengketa, karena tidak ada gugatan apapun terhadap kami. Kami memiliki lima sertifikat,” katanya.

PT Sutera Marosi Kharisma mengklaim sebagai pemilik Tanah yang Sah atas tanah yang terletak di Desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3,4,5,6, dan 7 dengan luas total 50 Hektare.

Sejak memegang sertifikat HGB tahun 1998 PT Sutera Morosi Kharisma, berencana melakukan pembangunan pada tanggal 9 Februari 2018. Namun, saat hendak membangun, masyarakat yang berada di Desa Patiala Bawa menolak pembangunan tersebut karena merasa belum pernah melakukan penjualan kepada PT Sutera Morosi Kharisma.

“Pada 11 Februari 2018 PT Sutera Morosi Kharisma melakukan mediasi dengan masyarakat terkait dengan tanah di bidang HGB 4,” kata Ronny.

Mediasi, kata Ronny, berjalan dengan sangat alot karena masyarakat yang dulu mengaku pernah melepaskan hak diancam anaknya karena tidak setuju atas penjualan tanah dahulu yang pernah dilakukan orang tuanya.

Kemudian, pada 12 Februari 2018 setelah mediasi yang cukup alot, perwakilan Perusahaan datang kembali ke lokasi tanah miliknya. Di sana mereka mendapati tanda larangan untuk membangun yang dipasang oleh masyarakat.

Pada 14 Februari 2018, Ronny menerangkan perusahaan kembali mengadakan mediasi dan sosialiasi kepada masyarakat bahwa tanah yang berada di Pantai Marosi sebagian adalah milik PT Sutera Morosi Kharisma. Dan, sambungnya, apabila melakukan pembangunan, perusahaan pasti akan meminta masyarakat untuk melakukan pembangunan dan bekerja di sana.

Sosialisasi tentang pembangunan juga telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018.

“Perusahaan meminta kepada para tokoh masyarakat, Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole dan Camat Lamboya Timotius, Kepala Desa Patiala Bawa Luther bahwa Perusahaan akan segera membangun dan membutuhkan bantuan yang ada dari unsur pemerintah agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat,” kata Ronny.

Agustinus Niga belum dapat dimintai komentar soal klaim tersebut.

“Saya masih rapat, nanti saja,” ujar Agustinus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (30/4).

Lalu, pada 21 Februari 2018, ketika Perusahaan melakukan pembangunan pos, masyarakat mengadang dan menghalang-halangi termasuk membuat pagar dan tanda larangan untuk membangun. Padahal, saat itu juga hadir Kepala Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kanwil BPN NTT Yulius Talok untuk meninjau perkembangan pembangunan PT Sutera Morosi Kharisma.

Tak hanya itu, perusahaan juga menunjukkan bukti-bukti sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 3 s/d 7 kepada masyarakat. “Padahal bukti tersebut tidak harus ditunjukkan aslinya, namun Perusahaan memiliki itikad baik untuk menunjukkan kepada masyarakat dengan harapan bahwa masyarakat mengerti bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perusahaan sudah sangat kuat,” katanya.

Namun, kata Ronny, alih-alih mendukung Perusahaan, masyarakat kembali mencari-cari celah agar pembangunan tidak berjalan yaitu meminta agar BPN mengeluarkan Warkah yang merupakan dokumen negara yang harus dirahasiakan dan tidak boleh sembarangan ditunjukkan kepada masyarakat kecuali dengan adanya permohonan untuk itu.

Perusahaan, lagi-lagi, melakukan dialog dengan masyarakat pada 5 April 2018. Ketika ditanyakan oleh masyarakat bahwa Perusahaan akan melakukan pengembalian batas untuk mengetahui batas-batas terdahulu agar Perusahaan tidak melakukan pembangunan di tanah orang lain, tidak ada masyarakat yang menolak dan menyetujui agar jelas mana yang telah dibeli oleh Perusahaan dan mana yang belum dibeli oleh Perusahaan.

“Perusahaan juga mengunjungi kampung yang ada di Pantai Marosi untuk kembali memberikan pemahaman bahwa pengembalian batas dan pembangunan yang akan dilakukan Perusahaan akan memajukan perekonomian masyarakat dan masyarakat khususnya pemuda-pemuda menerima hal tersebut,” kata Ronny.

Pada tanggal 12 April 2018, BPN Sumba Barat telah membacakan dan mencocokan Warkah dengan membacakan satu persatu Warkah kepada Masyarakat dan masyarakat
tidak ada yang memprotes hal tersebut sehingga BPN Sumba Barat selanjutnya melakukan pengembalian batas di atas tanah PT Sutera Morosi Kharisma.

“Akan tetapi karena banyaknya provokator hal tersebut dibatalkan padahal sebelumnya masyarakat telah sepakat untuk melakukan pengembalian batas terlebih dahulu,” katanya.

Sehari sebelum kericuhan, Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole meminta kepada masyarakat untuk mengizinkan BPN dan Perusahaan mengembalikan batas terlebih dahulu tidak mau Perusahaan menipu masyarakat dan juga tidak mau masyarakat menipu.

“Apabila memang sudah dijual harus bilang dijual kalau belum yang dibilang belum jual. Sehingga pada hari itu juga tidak ada penolakan dari masyarakat,” katanya.

Setelah sepakat, PT Sutera Morosi kemudian melakukan pengukuran tanah ulang. “Warga menolak. Kami diserang, terjadi pelemparan batu kepada petugas ukur BPN Sumba Barat dan aparat Keamanan, sehingga situasi menjadi tidak kondusif dan aparat keamanan terpaksa harus melakukan penembakan gas air mata guna meredam situasi konflik,” katanya.

Pengukuran lahan kemudian dihentikan. “Pada saat perjalanan kembali ke kota, masyarakat kembali mengadang dan menutup jalan kemudian melempar batu kepada rombongan, kemudian Brimob terpaksa melemparkan gas air mata kembali guna menjaga agar situasi tetap kondusif barulah iringan rombongan dapat kembali ke kota,” katanya.

Menurut Ronny, perusahaan meminta pengawalan petugas saat pengukuran lahan, karena merasa terancam dengan warga. “Setiap kami hendak membangun pos, warga mengintimidasi dengan membawa senjata tajam,” katanya. (Ro)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: