Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines Besarnya Dana Pilkada Serentak 2018 hanya Melahirkan Para Koruptor

Besarnya Dana Pilkada Serentak 2018 hanya Melahirkan Para Koruptor

(Dari kanan ke kiri) Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa 6 Maret 2018. TEMPO/Alfan Hilmi.

Sketsanews.com, Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencurigai adanya dana Pilkada serentak 2018 yang tidak transparan.

Sekretaris Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengungkapkan bahwa total anggaran Pilkada serentak 2018 bisa tembus sampai angka 20 triliun di 171 daerah. Tahun 2017 anggaran tersebut baru berkisar 15,2 triliun.

Rinciannya anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar.

Alasan kenapa anggaran bisa membengkak, karena saat ini menggunakan standar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, anggaran membengkak karena pada Pilkada 2018 banyak daerah besar yang ikut berpartisipasi.

Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini angkat bicara terkait potensi besarnya biaya yang akan dikeluarkan untuk Pilkada serentak 2018.

Menurutnya, publik perlu tahu dana sebesar itu akan digunakan untuk apa saja pada penyelenggaraan pesta demokrasi di daerah tersebut.

“Harus tahu sirkulasinya untuk apa saja dan bagaimana komposisi alokasinya. Apakah memang prioritas sesuai kebutuhan ataukah sifatnya hanya komplementari. Bagaimana signifikansinya dalam menunjang kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada,” kata dia.

Jadi, alangkah wajar apabila PPATK menaruh kecurigaan dengan aliran dana Pilkada yang membengkak begitu besar dibanding dengan Pilkada sebelumnya.

Meskipun menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menganggap besarnya totalnya anggaran Pilkada serentak 2018 yang berpotensi menembus angka Rp 20 triliun adalah hal yang wajar.

“Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis.”

Pertanyaannya adalah mampukah pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dengan dana yang besar menghasilkan para pemimpin yang jujur. Atau justru sebaliknya malah melahirkan para koruptor.

Mari kita coba lihat bagaimana pandangan Warren dalam masalah demokrasi dan korupsi dengan menggunakan istilah demokrasi “Muka Dua”.

Secara sederhana yang dimaksud dengan demokrasi “muka dua” adalah kondisi dimana norma-norma dan nilai-nilai demokrasi dijunjung tinggi di depan publik namun secara diam-diam digerogoti dari dalam.

Demikian meraih kedudukan, para politikus tidak segan-segan menyuarakan slogan “antikorupsi”, namun sekali menduduki jabatan mereka tidak jarang menyalahgunakan wewenangnya untuk mengembalikan modal selama kampanye.

Kesimpulannya adalah bahwa demokrasi yang dilakukan selama ini tidak bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan jujur namun pemimpin yang korup. Masihkah kita akan pertahanan sistem ini yang menelan biaya mahal?

(jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: