Sketsa News
Home Berita Terkini, Citizen-Jurnalism, Hukum Pers Release : Tebang Pilih Penanganan Perkara Tabung Gas Oplosan Di Kabupaten Sukoharjo

Pers Release : Tebang Pilih Penanganan Perkara Tabung Gas Oplosan Di Kabupaten Sukoharjo

Sketsanews.com – Asas Equality before the Law (Kedudukan yang sama di hadapan hukum) adalah sendi utama dalam hukum dan dicantumkan dalam konstitusi UUD’45. Sehingga siapa saja warga negara Indonesia yang melanggar asas tersebut berarti telah melakukan pengingkaran terhadap konstitusi.

Memang akan menjadi sulit ketika seseorang mempunyai dwi kewarganegaraan, karena ketika dinyatakan mengingkari konstitusi NKRI belum tentu dia akan dianggap bersalah di negara satunya, bahkan mungkin dianggap sebagai pahlawan.

Semoga setelah Pers Release rekan Awod, SH ini, tebang pilih, Emban Cinde Emban Ciladan, tidak ada terjadi lagi di NKRI.

Pers Release
TEBANG PILIH PENANGANAN PERKARA TABUNG GAS OPLOSAN DI KABUPATEN SUKOHARJO, MASYARAKAT MASIH DI RUGIKAN

Kami mengapresiasi sebesar-besarnya kepada jajaran Polres Sukoharjo yg telah menangkap sindikat pengoplos gas elpiji dari yg bersubsidi (3Kg) ke non-subsidi (12Kg) sebagaimana di beritakan di bawah ini:

1. //m.republika.co.id/…/ot0r5l284-puluhan-tabung-gas-elp…

2. //m.solopos.com/…/pelaku-di-sukoharjo-belajar-mengoplo…

3. //m.youtube.com/watch?v=XyZlhTVjH6A

Dan juga media elektronik maupun media massa lainnya…

Namun kami; AWOD, S.H. Sebagai Penasehat Hukum 2 orang yg sementara ini di tersangkakan merasa keberatan dengan proses penanganan perkara ini yang dilakukan penyidik Polres Sukoharjo. Dimana masih tebang pilih, justru pelaku utamanya tidak di proses hukum, bahkan dugaan kami justru di lindungi…

Ke-2 Tersangka yg baru lulus SMU ini dituduh menyewa rumah secara patungan, juga merekalah yg menjalankan bisnis tercela ini yang di kabarkan dalam setiap bulannya meraup keuntungan puluhan juta…

Berbeda dengan hasil investigasi kami yg justru menunjukkan bahwa ke 3 tersangka ini (2 diantaranya klien kami) sebenarnya tidak tahu apa2 selain hanya mengerjakan perintah dari seorang berinisial SRY yg memiliki agen gas elpiji besar di Sukoharjo, mereka hanya karyawan biasa, bahkan tergolong dari keluarga tidak mampu, dimana setelah lulus SMU tidak bisa melanjutkan sekolah dan melamar bekerja di agen gas elpiji milik *SRY*.

2 bulan setelah mereka bekerja, oleh SRY di sewakan rumah di Dsn Duwet, baki, disana mereka di perintahkan untuk mengoplos gas subsidi ke nonsubsidi… bahkan rumah kontrakan yg di gunakan untuk mengoplos tsb, yg mengontrak adalah si MLY yg kami duga merupakan anggota polri.

Kami dari KANTOR BANTUAN HUKUM BULAN BINTANG sudah melakukan investigasi perkara ini, mulai dari wawancara dengan lingkungan warga sekitar rumah yang di pakai mengoplos, hingga pejabat setempat serta pemilik rumah tersebut, jadi siapa yg berperan disitu kami sudah merekamnya… tidak hanya itu, pemilik usaha itupun kami datangi… usaha Gas Elpijinyapun tidak wajar, mulai dari jumlah dan tempat menyimpannya gas Elpiji Subsidi yang di taruh didalam ruko2 yg sangat tertutup di komplek pasar Gentan, Baki, Sukoharjo.

Dalam menangani perkara ini kami beranggapan jajaran polres sukoharjo masih tebang pilih, dimana hanya karyawannya saja yg di proses, pemilik dan oknum polisi yg terlibat tidak disentuh, bahkan dugaan kami justru dilindungi…

Dari pasal yg dikenakan saja, yaitu : 32 ayat (2) jo pasal 30 dan 31 UU No. 20 Thn 1981 tentang METEROLOGI LEGAL dan UU KONSUMEN, ini menunjukkan bahwa pihak polres hanya akan mempersoalkan ukuran dalam tabung Gas Elpiji saja yg dioplos bukan mengejar pelaku sesungguhnya, yaitu pemilik usaha itu, serta otak di balik usaha yg merugikan masyarakat ini…

Hendaknya kalau jajaran polres sukoharjo serius, ketika menindak pengoplos gas Elpiji itu di kenakan Pasal 53 jo 23 UU No. 22 Tahun tentang MIGAS (Minyak dan Gas) dan UU Perlindungan Konsumen, sehingga semua yg terlibat, khususnya pengusahanya dapat di jerat dan diadili.

Kami mengganggap ini bukan persoalan pidana biasa, namun ini pidana yg berkaitan dengan perekonomian secara umum dan bersifat merugikan negara, sehingga pelakunyapun harus di tindak tegas dan diberi hukuman yang sebagaimana mustinya sesuai dengan perbuatanya yg di atur dalam peraturan dan UU yg berlaku, namun kenapa ini tidak? Hal ini menambah kecurigaan kami bahwa ada tebang pilih dalam menangani perkara ini…

Belum lagi begitu sulitnya kita mengakses para tersangka, sempat ada oknum petugas kepolisan yg juga kami duga terlibat perkara ini, menekan para tersangka untuk tidak membuat kuasa kepada kami, “pernah tiba2 kuasa kami di kembalikan oleh para tersangka atas tekanan bapak *MLY*, namun kemudian kembali keluarga meminta kami menjadi Penasehat Hukumnya lagi, giliran kami datangi klien kami, mereka menyampaikan bahwa mereka di tekan oleh bapak MLY dan keluaganya juga di beri sejumlah uang” ini yg kami sesalkan kepada jajaran polres Sukoharjo, khususnya kepada penyidik perkara ini… bagaimana ini bisa terjadi? Apakah karena pemilik usaha pengoplosan ini, yg juga pemilik usaha agen Gas Elpiji terbesar di Sukoharjo yg juga kebetulan Warga Keturunan ini benar-benar Sakti Mandraguna, sehingga aparat penegak hukum seakan-akan sulit menyentuhnya…

Kami menyerukan kepada semua fihat, khususnya Jajaran Polres Sukoharjo, bahwa kita ini hidup di Indonesia yang menganut Negara Hukum, dimana konsep negara hukum itu menegakkan Asas Equality Before The Law, jadi di hadapan hukum itu semua sama… baik orang miskin maupun pengusaha, aparat kepolisian maupun sipil, warga keturunan maupun bukan.

Ttd,
AWOD, S.H
KANTOR BANTUAN HUKUM BULAN BINTANG
D/a : Gedung Umat Islam, Jl. Kartopuran 241 a Kota Surakarta.
WA : 085647436476
HP. : 082135388881
Telp : 0271 – 665141 / 656422

Sumber : FB. Muhammad Kalono

 

 

(in)

%d blogger menyukai ini: