Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hukum, News Demo Sopir Angkot Desak Pemerintah Laksanakan PM 108/2017

Demo Sopir Angkot Desak Pemerintah Laksanakan PM 108/2017

Ratusan angkot terparkir di Dinas Perhubungan Jatim UPT LLAJ Malang, Rabu, 14/3/2018 (foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

Sketsanews.com, Malang – Ratusan sopir angkutan Kota di Malang Raya menggeruduk gedung Dinas Perhubungan Unit Pelaksana Teknis LLAJ Malang, Rabu (14/3).

Sopir yang tergabung dalam Serikat Sopir Indonesia (SSI) dan Himpunan Paguyuban Angkutan Umum Malang (HIPAM) menuntut pemerintah segera menerapkan Permenhub No 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Massa menilai ada keganjilan dinegara ini. Mereka menilai Permenhub yang telah dikeluarkan pada November 2017 lalu hingga kini tak kunjung diterpakan.

“Kami melihat ada salah satu keganjilan, bukan hanya di Malang dan Kabupaten Malang saja tetapi pada Bangsa Indonesia, karena ada peraturan Pemerintah yang sudah dikeluarkan namun tidak diterapkan”, kata Agus Mulyono ketua SSI Malang Raya.

Pada aksi unjuk rasa ini massa meminta kepada pemerintah agar bertanggung jawab dengan peraturan yang telah dikeluarkannya.

“Harapan kami pemerintah jangan hanya bisa membuat peraturan saja. Tapi mohon, kami memohon aturan yang sudah dibuat itu dijalankan pemerintah”, ucap Mulyono.

Menanggapi hal ini, Kepala UPT LLAJ Malang Dishub Jatim Lely Aryani pun angkat bicara. Bahwa aksi unjuk rasa dan seluruh aspirasi para sopir angkot Malang Raya akan segera disampaikan ke Dishub Jatim. Dengan begitu, aspirasi itu segera diteruskan hingga ketingkat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkom Info).

Kepala UPT LLAJ Malang Dishub Jatim Lely Aryani (Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

“Jadi tadi aspirasi mereka kami tampung semua. Nanti akan kami teruskan melalui Dinas Perhubungan Jatim,” kata Lely Aryani dihadapan awak media.

Lely juga menyampaikan bahwa 1 Februari lalu Dishub Jatim sudah melakukan penindakan berupa operasi simpatik terhadap angkutan online di Taman Bungkul, Surabaya. Namun, setelah itu ada penangguhan dari Kemenhub agar tidak melakukan penindakan hukum terlebih dahulu.

“Saya sendiri kurang tahu apakah di kementerian sana akan ada penajaman-penajaman antara Kemenhub dan Kemenkom Info karena ini menyangkut aplikator di bawah kewenangan Kominfo. Sehingga penindakannya yang ditangguhkan, bukan Permenhub No 108 Tahun 2017 yang ditangguhkan,” ujarnya.

(Im)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: