Ditahan KPK, DPRD Kota Malang: Saya Dizalimi

Anggota DPRD Kota Malang Sahrawi saat akan menjalani penahanan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Kamis (5/4) (Intan Piliang/JawaPos.com)

 

Anggota DPRD Kota Malang Sahrawi saat akan menjalani penahanan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Kamis (5/4) (Intan Piliang/JawaPos.com)

Sketsanews.com, Malang – Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Anggota DPRD Kota Malang, Sahrawi. Dia ditahan usai menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam lamanya. “Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama mulai hari ini di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” terang juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (5/4).

Menanggapi penahanannya oleh KPK, usai keluar dari ruang pemeriksaan 17:55 WIB, dia mengaku dizalimi. Ini karena sama sekali tidak menerima aliran dana terkait suap pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun 2015. Dia juga menegaskan sudah menceritakan kepada penyidik KPK terkait saksi lain yang menyebut – nyebut namanya bahwa menerima aliran dana ini.

“Saya itu tidak pernah menerima apa yang dituduhkan mulai dari sebagai saksi sampai tersangka. Tetap saya di BAP, dari awal ya berkaitan dengan aliran dana saya nggak tahu sudah sampaikan ke penyidik. Saksi yang menguatkan saya menerima,” ucapnya saat keluar gedung Merah Putih KPK.

Sahrawi menceritakan, saat hari kejadian penerimaan aliran duit panas tersebut, dia mengaku sedang berada di Madura menikmati hari lebaran.

“Apalagi tanggal 14 juli 2015 itu saya pulang ke Madura. Kejadian itu jadi pembagian aliran itu H-1 lebaran itu infonya, padahal H-5 saya sudah pulang ke Madura. Ini memang aneh dan zalim,” jelasnya.

Atas adanya fakta tersebut, dia menyatakan KPK tidak memiliki bukti untuk menjeratnya. Karena, bukti dalam percakapan media juga tak ada dirinya menerima uang tersebut.

“Di percakapan handphone tidak ada sama sekali sampai sekarang (terbukti menerima). Bukti jelas pas kejadian saya tidak ada ditempat ada di luar kota pulang kampung,” tandasnya.

Karena merasa tak bersalah, Sahrawi menegaskan siap membuktikan mengenai tuduhan terhadap dirinya. Berbagai cara akan dilakukan dengan berkonsultasi kepada penasihat hukumnya.

“Konsul dengan lawyer terkait kezaliman ini, kita buktikan di pengadilan,” tutupnya.

Sebelumnya, KPK memang mengagendakan pemanggilan terhadap SAH (Sahrawi), ABH (Abdul Hakim), IF (Imam Fauzi), SL (Sulik Lestyowati), SR (Syaiful Rusdi) dan TY (Tri Yudiani). Namun, hanya Sahrawi yang dapat hadir, maka penyidik KPK akan memanggil ulang para tersangka esok hari (6/5).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka. Orang nomor satu di Kota Apel tersebut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap senilai Rp 700 juta terhadap 18 anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang. Suap dilakukan untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“MA selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (21/3).Seperti dikutip dari Jawapos

Selain Anton, sebagai pihak penerima suap, sebanyak 18 Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang juga turut ditetapkan tersangka. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019, Zainudin; Wiwik Hendri Astuti, kemudian Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 Suprapto; Sahrawi; Salamet; Mohan Katelu; Sulik Lestyowati; Abdul Hakim; Bambang Sumarto; Imam Fauzi; Saiful Rusdi; Tri Yudiani; Heri Pudji Utami; Hery Subianto; Ya’qud Ananda Budban; Rahayu Sugiarti; Sukarno. H. Abdul Rahman.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi suap, Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara sebagai pihak penerima suap, sebanyak 19 Anggota dan Pimpinan DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
(Tb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: