Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Peristiwa DPRD Kota Malang Tolak Permen Kominfo 21 Tahun 2017

DPRD Kota Malang Tolak Permen Kominfo 21 Tahun 2017

Ribuan massa KNCI Malang Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota dan Gedung DPRD Malang, massa menolak Permen Kominfo No. 12 Tahun 2017 tentang registrasi sim card (Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

Sketsanews.com, Malang – DPRD Kota Malang mendukung penolakan Permen Kominfo No. 21 Tahun 2017 tentang registrasi maksimal tiga nomor HP dengan menggunakan satu NIK. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Malang Arif Hermanto dihadapan ribuan massa unjuk rasa.

Pantauan Sketsanews dilokasi, bahwa Ribuan massa yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) Malang Raya menggelar aksi unjuk rasa didepan Balaikota dan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (2/4/2018).

Massa menuntut Mentri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk mencabut kembali Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang registrasi maksimal tiga sim card dengan menggunakan satu NIK.

“Perjuangan kita adalah perjuangan kebersamaan, kami di DPRD menampung aspirasi rekan-rekan sekalian untuk disampaikan kepada pemerintah pusat”, kata Ketua Komisi III DPRD Kota Malang Arif Hermanto.

Arif juga memberikan dukungan penuh kepada seluruh massa aksi agar terus berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia.

“Rekan-rekan jangan sampai lelah berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia. Ini adalah ibadah yang sangat baik, bayangkan kalau sampai terjadi pengangguran, siapa yang akan bertanggung jawab?”, imbuh Arif.

Selain itu Arif meminta pemerintah untuk mencabut Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 serta mendesak pemerintah untuk memastikan keamanan data-data pribadi yang telah dikirim dalam registrasi.

Sementara itu, juru bicara KNCI Malang Raya Zulham Ahmad Mubarak menuntut MenKominfo Rudiantara untuk segera mencabut dan membatalkan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017.

“Tuntutan kita pada aksi kali ini adalah menuntut MenKominfo Rudiantara, untuk membatalkan kebijakan terkait registrasi sim card satu NIK maksimal tiga nomor, kenapa? Karena itu mematikan usaha konter”, kata Juru bicara KNCI Malang Raya Zulham Ahmad Mubarak kepada Sketsanews.

Ia mengaku sejak ditetapkannya peraturan Mentri tersebut pendapatan para penjual kartu perdana di wilayah Malang Raya menurun hingga 80 persen.

Ribuan kartu perdana dibakar di depan Gedung DPRD Kota Malang sebagai bentuk protes terhadap Permen Kominfo No.12 Tahun 2017 (Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

“Kartu-kartu perdana inilah yang mampu menghidupi kami karena margin penjualan dibisnis celluler ini sangat tipis. Jika satu komponen saja hilang, maka bangkrutlah kami ini “, imbuh Zulham.

“Pada November 2017 lalu kami sudah melakukan negosiasi nasional dan telah disepakati beberapa poin salah satunya adalah melibatkan kami para pengusaha konter dalam konteks pengambilan kebijakan, tetapi janji itu hilang, nggak tau, tidak terlaksana”, ujar Zulham.

Zulham mengaku dengan hilangnya janji pemerintah dalam mengambil keputusan itu, pihaknya memutuskan untuk turun ke jalan guna menuntut agar pemerintah kembali pada komitmen awal.

“Bahwa kebijakan-kebijkan seperti ini harus melibatkan kami, kami pengusaha kecil bukan pemodal. Disisi lain distributor pusat memproduksi kartu perdana, kami ditekan untuk menjual maka kerugian ada ditangan kami”, tukas Zulham.
(Im)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: