Dua Rekomendasi buat Pemerintah Tindak Teroris Tanpa Langgar HAM

Mobil tahanan milik Densus 88 terbalik di Depok. ©2018 Merdeka.com

Mobil tahanan milik Densus 88 terbalik di Depok. ©2018 Merdeka.com

Sketsanews.com, JakartaAda dua pendekatan yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam menangani kejahatan terorisme, yakni psikologi dan sosiologi. Hal itu perlu dilakukan untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam menangani kasus terorisme.

“Sebab, yang selama ini pemerintah lakukan hanya pendekatan secara fisik,” ujar Peneliti LIPI Nostalgiawan Wahyudi dalam sebuah diskusi jelang debat Pilpres 1 dengan tema ‘Benarkah Ancaman Terorisme itu Rekayasa?’ di bilangan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Pemerintah, kata Nostalgiawan, harus cermat menyusun kurikulum atau strategi ketika menyiapkan pendekatan psikologi dan sosiologi. Nantinya dua metode pendekatan itu bisa menjadi bekal para mantan narapidana teroris (napiter) supaya siap turun kembali ke lingkungannya.

“Karena selama mereka di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), pemerintah dapat lebih mudah mengontrol mereka. Tapi kalau sudah bebas bagaimana? Makanya pendekatan itu penting,” ucapnya.

Selain itu, ketika seorang teroris dipenjara dan meninggalkan keluarga, maka akan timbul masalah ekonomi dan intimidasi sosial. Diakui Nostalgiawan, para napiter ini butuh jaminan oleh pemerintah bahwa keluarganya tidak akan kekurangan apapun selama ia mendekam di balik jeruji besi, baik secara ekonomi maupun sosial.

Namun, nyatanya tidak demikian. Alhasil, tak jarang ada napiter yang kembali ke kelompok atau jaringan teroris asalnya. “Kalau mereka balik, keluarga mereka dijanjikan akan terjamin. Timbul gejolak batin. Meski mereka tahu kalau mereka balik itu salah,” kata Nostalgiawan, dilansir dari Merdeka.

(Ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: