Eep Saefullah Fattah: Bangsa Indonesia Diuji Kesabaran Berkomitmen Menjaga Aturan Main

Foto : istimewa

Foto : istimewa

Sketsanews.com, Jakarta -CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menyoroti polemik hasil sementara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Diketahui, ada hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei dan penghitungan riil atau real count berbasis formulir C1 yang dimiliki Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi).

Tak hanya itu, proses penghitungan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sedang dalam proses. “Sekadar urun rembug. Inilah saatnya bangsa Indonesia diuji kesabaran sekaligus komitmennya menjaga aturan main selayak mungkin,” kata Eep seperti keterangan yang diterima Beritasatu.com, Kamis (18/4).

Eep mengungkap, terdapa tiga versi perhitungan yang sekarang sudah terpublikasi, dan menyebar lewat grup WhatsApp Grup (WAG) dan perangkat lain dengan sangat deras di publik. Pertama, quick count yang diumumkan oleh para penyelenggara bahwa Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin) menang dengan selisih 8-10 persen atas Prabowo-Sandi.

“Masalahnya ini hanya quick count. Orang bisa memperdebatkan hasilnya karena ada ‘margin of error‘. Quick count hanya bisa dipakai sebagai bahan prediksi awal. Tak bisa dipakai untuk merumuskan konklusi. Quick countberguna, tetapi ada batasnya. Tak bisa dipakai membuat konklusi resmi,” ungkap Eep.

Kedua, hasil real count mengacu C1. Diklaim bahwa Prabowo-Sandi meraih 62 persen suara. “Masalahnya yang sudah dihitung baru lebih dari 320.000 TPS (tempat pemungutan suara) atau kurang dari 40 persen dari seluruh TPS. Secara statistik sudah jelas angkanya belum konklusif,” demikian Eep.

Angka real count, menurut Eep, belum bisa dipakai sebagai hasil resmi, karena baru perhitungan satu pihak Prabowo-Sandi. Kubu Jokowi-Amin, lanjut Eep, bisa saja membuat bantahan dengan cara berhitung yang sama. “Konklusinya berpotensi diperdebatkan secara politik,” ucap Eep.

Ketiga, angka resmi penghitungan KPU yang diumumkan lewat situs KPU. Angkanya diperoleh dengan cara yang sama dengan perhitungan kubu Prabowo-Sandi yaitu berbasis berita acara perhitungan suara di TPS-TPS.

“Masalahnya data yang sudah dihitung KPU masih amat sangat terbatas. Saat saya akses pukul 04.30 pagi tanggal 18 April 2019, total suara yang sudah dihitung baru dari 518 dari 813.350 TPS (0,6369 persen). Masih di bawah 1 persen dari total data/suara,” ujar Eep.

Jadi, menurut Eep, sekalipun ini angka resmi dari situs KPU, tetapi datanya masih amat sangat kecil untuk dipakai membuat konklusi. Lalu, apa kesimpulannya?

“Kesimpulannya, bangsa Indonesia diminta untuk bersabar. Bersabar menjalani proses pasca-pencoblosan yang sangat krusial ini. Sabar menjalani proses perhitungan suara sesuai prosedur dan mekanisme yang sudah disepakati,” tegas Eep.

Eep mengatakan, ada langkah-langkah yang seyogianya diambil dengan sigap. Eep menyatakan, KPU harus menyegerakan proses pendataan di situs KPU. Berbasis teknologi yang digunakan, pemasukkan data bisa dilakukan dengan cepat.

Atas nama akuntabilitas, menurut Eep, KPU harus memasukkan data per TPS yang dilengkapi dengan gambar hasil scan Formulir C1 per TPS. Dengan itu, maka kredibilitas data terjaga. Berbasis pengalaman dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015, 2017 dan 2018, KPU semestinya punya kemampuan mengerjakan ini dengan cepat.

Eep juga menyarankan agar kubu Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi secepatnya memproses real count. Memasukkan data dari semua TPS dari semua daerah pemilihan berbasis Formulir C1. Ada baiknya, lanjut Eep, perkembangan prosesnya diberikan kepada publik untuk setiap tahap penting yang sudah dilewati proses perhitungan real ini.

Misalnya saat suara yang dihitung sudah 50 persen, 60 persen, 80 persen, 90 persen dan mendekati 100 persen. Jika selisih cukup lebar, pada saat data masuk sudah melampaui 80 persen dan beringsut mendekat ke 90 persen, Eep mengatakan, konlusi bisa dibuat.

Apabila selisihnya tipis, Eep menilai, satu-satunya jalan ialah mempertarungkan perhitungan masing-masing kubu dalam proses rekap per kecamatan. “Rekap berbasis berita acara hasil rekap suara di PPK (kecamatan) inilah yang kemudian bisa kita pakai membuat konklusi,” imbuh Eep.

Eep menyebut, “Sebab dalam proses rekap ini (PPK), kubu 01 (Jokowi-Amin), 02 (Prabowo-Sandi), KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) resmi terlibat dalam perhitungan. Konlusi sebaiknya dibuat berbasis ini.”

Terakhir yang terbijak, masih kata Eep, semua pihak menunggu hasil perhitungan resmi ditetapkan KPU berbasis proses yang layak. Demokratis, adil, transparan berbasis aturan main yang sudah disepakati yaitu dari kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi.

“Kedua kubu berhak dihormati hak konstitusionalnya untuk terlibat dalam semua tahapan dalam proses perhitungan yang krusial ini. Demokrasi seringkali membutuhkan kesabaran tingkat dewa sekaligus kesadaran yang penuh terjaga,” pungkas Eep. (Gs)

 

sumber : suarapembaruan

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: