Fadli Zon Minta LHKPN Dihapus, Ini Tanggapan KPK

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/Foto: Agung Pambudhy

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang/Foto: Agung Pambudhy

Sketsanews.com, Jakarta – KPK mengingatkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal kewajiban laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurut KPK, LHKPN merupakan buah reformasi yang berisiko jika tak dimakan.

“LHKPN itu buah dari reformasi yang tidak punya risiko kalau dimakan, malah justru punya potensi risiko kalau tidak dimakan,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang seperti dikutip detikcom, Kamis (28/2/2019).

Hal itu dinyatakan Saut saat ditanya soal saran Fadli agar LHKPN dihapus saja dan berfokus pada pajak. Saut pun menyatakan tak masalah jika Fadli sibuk dan belum sempat menyerahkan LHKPN ke KPK.

Tapi, Saut mengingatkan Fadli haruslah melapor LHKPN. Ada batas waktu hingga 31 Maret 2019 yang disediakan KPK bagi para wajib lapor untuk menyerahkan LHKPN-nya.

“Kalau mas Fadli sibuk gak apa-apa tunda dulu sampai batas waktu, tapi kalau ada Waktu disarakan untuk melapor,” ucapnya.

Saut mengatakan KPK hanya melaksanakan perintah undang-undang 28/1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dia juga menjelaskan kewajiban LHKPN disetor ke KPK setiap tahun diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

“KPK itu pelaksana UU bukan pembuat (law maker) LHKPN itu perintah UU LHKPN dasarnya UU 28/1999 lalu atas UU itu KPK membuat bentuk laporan tahunan dasarnya Perkom KPK. Kalau tidak setuju LHKPN itu soal lain, LHKPN itu moral obligation,” ujar Saut.

Sebagai informasi, dalam pasal 4 Perkom 7/2016 itu, penyerahan LHKPN dilakukan saat awal dilantik sebagai penyelenggara negara, saat pensiun, ataupun dilantik kembali di masa jabatan berikut. Kemudian, pada pasal 5 diatur soal penyerahan LHKPN secara periodik tiap tahun selama si penyelenggara negara menjabat dengan batas penyerahan paling lambat 31 Maret.

Fadli sebelumnya menyarankan agar LHKPN dihapuskan. Dia mengatakan harta kekayaan sudah ada daftarnya dalam pajak.

“Kalau data pajak kita benar, LHKPN itu buang aja, nggak perlu tanya lagi. Kan semuanya sudah ada di pajak, satu data aja, LHKPN ini menurut saya dihapus aja, semuanya dipajak konsekuensinya dipajak. Dan waktu itu Agus Raharjo setuju, hapuskan saja LHKPN fokus ke pajak, data pajaknya yang benar,” ucap Fadli seperti dikuti CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

Fadli juga mempertanyakan dasar hukum pelaporan LHKPN secara periodik per tahun. Dia juga mengatakan tak ada batas akhir pelaporan LHKPN.

“Saya rasanya sudah LHKPN dari 2014, 2015, dan tidak ada kewajiban tiap tahun, coba tunjukan aturan di mana mewajibkan tiap tahun, tunjukan dulu di mana,” ucapnya.

“Nggak ada itu batas akhir. Coba anda tanya dari mana, di mana. Coba tunjukan aturannya di mana. Kalau pajak iya ada aturannya, kalau dia telat ya di denda,” sambungnya.
(Sh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: