Gaji TKA Asal Tiongkok 15jt per Bulan, Itu Baru Pekerja Kasarnya

tka

Sketsanews.com – Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, menilai, kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa kepada sejumlah negara berimbas kepada munculnya imigran-imigran gelap yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, Yusril juga menyoroti soal masuknya pekerja Cina ke dalam sejumlah proyek-proyek pembangunan di Indonesia.

Menurut Yusril, pemberian bebas visa tersebut justru diberikan kepada negara-negara yang tergolong sebagai negara miskin dan penduduknya cenderung meninggalkan negaranya lantaran alasan politik dan ekonomi.

”Negara-negara Afrika dan Asia Selatan, Cina, Myanmar, dan lain-lain, diberi bebas visa, tapi perhitungkan dampak sosial dan politiknya bagi negara kita. Kini, imigran gelap yang datang menggunakan fasilitas bebas visa mulai memusingkan kita,” ujar Yusril dalam akun twitter pribadinya, Jumat (15/7).

Tidak hanya itu, Yusril juga menyebut adanya kesalahan lain yang dilakukan pemerintah, khususnya mengenai kebijakan soal persetujuan masuknya pekerja Cina sebagai bagian dari syarat investasi dan pinjaman pemerintah kepada Cina. Menurutnya, syarat seperti itu harusnya ditolak lantaran Indonesia bakal kebanjiran pekerja asal Cina.

Hal ini pun dikhawatirkan akan merampas kesempatan kerja rakyat Indonesia sendiri. Bahkan, Yusril menilai, kedatangan pekerja asing itu dapat berpotensi menimbulkan masala sosial, politik, dan keamanan. ”Pekerja Cina, yang konon mencapai 10 juta itu jelas tidak mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mereka pasti tidak akan kembali ke Cina. Kedatangan pekerja asing yang sangat besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan dalam negeri,” tuturnya.

Untuk itu, Yusril pun berharap dapat mengkaji ulang terkait syarat masuknya pekerja asing, terutama asal Cina, dalam proses investasi atauapun pinjaman kepada Cina. ”Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan membolehkan datangnya pekerja asal China ini demi kedaulatan bangsa dan negara kita,” katanya.

Berikut ini beberapa kasus dari adanya tenaga kerja dari Tiongkok:

  1. Di Banten, 70 TKA Tiongkok Bermasalah

Pihak Polda Banten menyebut 70 warga negara Tiongkok yang mereka amankan di Serang siang tadi berprofesi sebagai buruh kasar. Anehnya, gaji yang mereka terima sangat besar untuk ukuran pekerja kasar.

Kasubdit I Indag Ditkrimsus Polda Banten AKBP Dani Arianto mengatakan, para tenaga kerja asing (TKA) itu dibayar Rp 15 juta per bulan. Dia sendiri mengaku kaget saat mendapat informasi tersebut.

“Itu angka yang sangat besar. Di lapangan sendiri ada tenaga kerja dari kita (Indonesia), mirisnya tenaga kerja asal kita hanya digaji Rp 2 juta per bulan. Rata-rata perhari Rp 80 ribu, sedangkan TKA rata-rata per hari Rp 500 ribu,” paparnya di Mapolda Banten, Senin (1/8).

Diungkapkannya, para pekerja itu terlibat dalam pembangunan pabrik semen di Pulo Ampel, Serang. Komposisi pekerja proyek tersebut adalah 30 persen dari lokal dan 70 persen asing.

Selain buruh kasar di lapangan, lanjut dia, ada juga warga negara Tiongkok yang dipekerjakan di dalam kantor. “Yang di tataran kantor sampai Rp 20 hingga Rp 25 juta per bulan,” terang dia.

Seperti diberitakan, 70 WN Tiongkok itu diamankan karena tidak bisa menunjukkan dokumen imigrasi saat diminta oleh aparat Polda Banten. Mereka langsung digelandang ke Mapolda untuk diperiksa.

Belum jelas perusahaan mana yang mempekerjakan mereka. Saat ditangkap, mereka mengenakan seragam bertuliskan PT Indonesia River Engineering. Namun, menurut pihak kepolisian, perusahaan yang bertanggung jawab atas proyek pabrik semen tersebut adalah PT S yang berbasis di Jakarta.

“Melalui satpam kami coba hubungi pihak perusahaan katanya di Jakarta. Katanya pihak perusahaan mau ke sini mau memberikan penjelasan. Perusahaan ini, sementara diketahui PT S, informasi akurat mau membangun apa masih kita dalami. Makanya kita memanggil pihak perusahaan melalui satpam,” kata Direktur Kriminal Khusus Polda Banten Kombes Nurullah di kantornya, Senin (1/8).

 

  1. Di Sukabumi, WN Cina Dominasi TKA

Keberadaan tenaga kerja asal Cina banyak ditemukan di Kabupaten Sukabumi. Mereka mayoritas bekerja di sejumlah perusahaan garmen yang ada di wilayah tersebut.

“Tenaga kerja asing (TKA) yang mendominasi salah satunya berasal dari Cina,’’ ujar Kepala Seksi Penyediaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi Tatang Arifin kepada wartawan, Rabu (20/7).

Selain negara tirai bambu tersebut pekerja asing lainnya yang cukup banyak berasal dari Korea Selatan dan Taiwan. Menurut Tatang, pada periode Januari hingga Juni 2016 lalu tercatat sebanyak 149 orang pekerja asing yang baru masuk wilayah Sukabumi.

Fenomena ini menambah jumlah pekerja asing di Sukabumi menjadi sebanyak 474 orang.Rinciannya, sebanyak 346 tenaga kerja asing yang sebelum 2016 sudah bekerja di Sukabumi dan sisanya sebanyak 149 orang baru masuk pada 2016.

Jumlah pekerja asing ini belum ditambah dengan tenaga kerja asing yang tidak sepenuhnya bekerja di Sukabumi melainkan ke beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Tatang menerangkan, para pekerja asing mayoritas bekerja di perusahaan garmen yang banyak berdiri di Sukabumi.

Mereka sebelumnya telah mengurus dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut Tatang mengungkapkan, pada periode Januari hingga Juni juga ada sebanyak 21 orang pekerja asing yang izin tinggalnya di Indonesia sudah habis.

“Puluhan tenaga kerja asing itu telah kembali ke negaranya masing-masing,’’ imbuh dia.

 

  1. Di Paluh Kurau, Ratusan TKA Asal Cina Dipekerjakan di PLTU

Ratusan tenaga kerja asing (TKA) pria dan wanita asal China dipekerjakan pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tanpa izin dikawasan Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara pekerja yang berasal dari Indonesia dan putra tempatan didaerah itu dikucilkan.

Informasi yang berhasil dikumpulkan, Rabu (4/5/2016) dilokasi proyek PLTU tersebut, setidaknya ada sekitar 250 pekerja ditempat itu. Tetapi hanya 10 persen tenaga putra Indonesia yang dipekerjakan, sedangkan 90 persen lagi berasal dari negeri Tiongkok, tempat dimana mesin-mesin pembangkit itu berasal.

Menurut salah seorang pekerja lokal, Irwansyah (45) mengatakan, Akibat banyaknya tenaga kerja asing asal Cina tersebut, warga sekitar menjadi irihati. Apalagi pada umumnya para pekerja asing itu diperkerjakan sebagai buruh kasar, yang seharusnya dapat dikerjakan oleh tenaga tempatan saja. “Bukan saja hal itu yang menjadi permasalahan, tetapi juga masalah gaji, bukan sebagai tenaga ahli mereka mendapat gaji sekitar Rp 5 juta rupiah perbulannya, sedangkan pekerja lokal hanya digaji sebesar Rp 1, 8 juta saja,” ujar Irwansyah kesal.

Perlu diketaui lanjut Irwansyah, pembangunan  PLTU yang berkapasitas 2×150 MW dikerjakan oleh PT Mabar Elektrindo Medan ini bekerja sama dengan perusahan asing asal  China, Sanghai  Electric Power Contruction CO. LTD juga belum memiliki banyak izin yang dibutuhkan, bahkan dengan sengaja memasukkan ratusan tenaga kerja asing dari China yang tidak mengerti sama sekali bahasa Indonesia.

“Ratusan tega kerja asing tersebut menetap di 16 barak-barak yang telah dibangun dilokasi ini. Setiap barak dihuni oleh 100 orang pekerja. Sementara pekerja lokal disuruh pulang kerumahnya masing dan bila terlambat masuk kerja dipecat tanpa pengason dari perusahan,” tambahnya lagi.

Paling ironisnya lagi, tambah Irwansyah, para TKA itu, setiap ada oprasi dari petugas Imigrasi, mereka melarikan diri kedalam hutan hutan disekitar,  karena takut ditangkap petugas karena tidak memiliki ijin bekerja di Indonesia ini. “Setiap ada oprasi dari petugas Imigrasi, para pekerja asing tersebut melarikan diri kedalam hutan-hutan disekitar. Mereka takut ditangkap petugas karena tidak memiliki ijin bekerja di Indonesia ini.” Ujarnya.

Menurut data dari kantor Imigrasi Kelas ll Belawan, jumlah para pekerja asing yang ada dilokasi pembangunan proyek PLTU dikawasan Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, mencapai 90 orang. ***

 

  1. Di Kawasan Pangkalan Militer Halim Perdanakusuma, 5TKA Tionghoa Illegal

Tertangkapnya lima tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok oleh TNI Angkatan Udara di kawasan Pangkalan Militer Halim Perdanakusuma disorot Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani.

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu mengatakan bahwa kasus itu merupakan bukti lemahnya pengawasan pemerintah, terutama Kementerian Ketenagakerjaan di bawah kepemimpinan Hanif Dakhiri dan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

“Masuknya TKA tanpa dokumen, jelas itu bukti kalau Kemenaker kecolongan dalam mengantisipasi gelombang pekerja asing yang masuk ke Indonesia,” kata Irma dalam keterangan resminya, Kamis (28/4).

Padahal, lanjut Irma, dalam rapat kerja bersama Menaker, pihaknya selalu mengingatkan perlunya kontrol yang ketat terhadap makin besarnya gelombang pekerja asal Tiongkok ke berbagai daerah, tetapi fakta ini selalu dibantah oleh Menaker.

Wakil Ketua Fraksi NasDem ini menambahkan bahwa TKA yang tertangkap itu hanya bagian kecil dari fenomena serbuan pekerja asing ke Indonesia. Dia meyakini masih banyak tempat dan perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa mengantongi ijin resmi (IMTA).

Karena itu pihaknya mendesak Menaker menginvestigasi serta mengecek setiap pekerjaan yang melibatkan investor serta pekerja asing. Juga memberi sanksi tegas terhadap setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa mengantongi ijin dari Pemerintah.

“Menaker dan imigrasi harus berkoordinasi untuk mencegah hal ini terulang kembali. Masuknya warga negara asing tanpa izin adalah pelanggaran. Pemerintah harus mendeportasi mereka serta memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang mempekerjakan WNA tanpa dokumen,” pungkasnya.

tka1

  1. Di Nganjuk, 4 TKA Asal Cina Dideportasi

Kecurigaan aparat kepolisian atas keberadaan tenaga kerja asing yang mengontrak kantor dan mess di Jalan Dermojoyo kelurahan Payaman kecamatan kota Nganjuk, terbukti.

Setelah pihak kepolisian menggandeng petugas Imigrasi Kediri, untuk melakukan pemeriksaan terhadap 20 WNA asal Cina, dari 20 tenaga kerja itu, 4 diantaranya hanya mengantongi visa on arrival (Voa) – visa kunjungan, bukannya visa bekerja dalam paspor mereka.

Ke-20 WNA Cina tersebut sudah sekitar 3 minggu menetap di Kabupaten Nganjuk, sejak pertengahan Januari 2016. Belakangan setelah Kantor Imigrasi Klas III Kediri bersama polisi dan TNI mendatangi kantor mereka di Jalan Dermojoyo, Kelurahan Payaman Kecamatan Kota Nganjuk.

Mereka menyita paspor dan dokumen kontrak perusahaan asal mereka, China Road and Bridge Corporation (CRBC), bekerjasama dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk untuk mengerjakan proyek tol Solo-Kertosono.

“Terbukti 4 orang WNA tidak memiliki izin kerja di Indonesia. Akhirnya 4 WNA yang tidak memiliki ijin itu dideportasi ke negara asal oleh kantor Imigrasi Kediri,” jelas Abdillah, Kasubsi Penindakan Kantor Imigrasi Kota Kediri.

Sementara sejak beberapa hari sebelum penggerebekan, aparat kepolisian sektor Nganjuk sudah lebih dahulu sidak ke sejumlah tempat yang diduga menjadi tempat mereka menginap.

Seperti di di Jalan Dermojoyo dan jalan A Yani Kelurahan Payaman, Kecamatan kota Nganjuk.

Adapun 4 WNA Cina yang tidak mampu menunjukkan dokumen izin kerja, masing-masing bernama Wang Yaoping, Ren Yulfi, Yang Helin dan Yang Zhenbo. Mereka dinilai telah menyalagunakan visa kunjungan dan telah melanggar pasal 122 huruf A undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

Sementara Sri Wahyuni, Publik Relation CRBC selaku rekanan pelaksana proyek mengatakan, keempat WNA datang ke Nganjuk hanya melihat kondisi tempat mereka bekerja.

“Mereka (empat WNA-red) datang kesini hanya melihat-lihat saja. Kalau 16 WNA lainnya visa dan izin kerja masih dalam proses,” jelas Sri Wahyuni, saat menjenguk empat WNA Cina itu di kantor Imigrasi Kediri.

Mengenai ke-16 WNC China yang lainnya, sampai dengan kemarin masih diperbolehkan tinggal di Nganjuk, namun tidak boleh bekerja karena izin belum turun.

 

  1. Di Celukan Bawang, 136 Pekerja Asal Cina di PLTU

Kabar semua pekerja di PLTU Celukan Bawang, di Desa Celukan Bawang kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng, Bali adalah WN China hingga kini masih menjadi perbincangan. Namun pihak pemerintah kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali seolah saling lempar tanggung jawab.

Diungkapkan Kadisnakertrans Pemkab Buleleng, Ni Made Dwi Priyanti yang mengaku bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui proses perizinan tenaga kerja asing di PLTU di Celukan Bawang itu. Menurutnya, segala urus dokumen perizinan khusus orang asing dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang diteruskan oleh pihak Provinsi.

Menurut Made Dwi Priyanti, sejak 1 Oktober 2014 sebetulnya Buleleng sudah memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan, termasuk soal pengurusan Iziin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Dalam hal ini katanya, Disnakertrans Buleleng merasa kecolongan, karena sampai saat ini pengurusan izin IMTA selalu dilakukan di Disnakertrans Provinsi Bali.

“Andai Disnakertrans setempat dilibatkan dalam urusan izin ketenagakerjaan seperti IMTA, maka pengawasan bisa lebih efektif. Selain itu, retribusi bisa masuk juga ke kas kabupaten,” tegas Priyanti, Jumat (21/8) di Buleleng, Bali.

Katanya, bila dihitung saat sidak beberapa hari lalu di PLTU Celukan Bawang terhadap seluruh jumlah tenaga kerjanya yang warga Tiongkok, berjumlah 136 orang. Ditaksir retribusi yang diperoleh provinsi dari urusan dokumen TKA, ini mencapai Rp 1,7 miliar selama ini.

“Jujur kami di kabupaten belum mendapatkan apa-apa, Akunya.

Saat sidak lalu terungkap bahwa ada banyak pelanggaran namun hanya dua tenaga kerja asing (TKA) tercatat di Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang berarti masih belum memenuhi syarat untuk boleh bekerja di Indonesia, khususnya di PLTU Celukan Bawang.

“Dua pekerja ini, rekomendasi IMTA-nya sudah ada, tapi baru rekomendasi atau RPKTA. Belum disahkan,” ujar Priyanti serambi memastikan bahwa pengurusan dokumen IMTA oleh TKA yang bekerja untuk proyek PLTU Celukan Bawang ditangani oleh Kemenaker RI dan Disnakertrans Bali.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Muhammad Hanif Rozariyanto mengatakan, pihaknya masih akan menunggu laporan dari Disnakertrans Buleleng terkait dua TKA asal Tiongkok yang tidak memiliki IMTA.

“Kami masih menunggu koordinasi dengan Disnakertrans Buleleng. Kalau memang keduanya terbukti tidak punya dokumen yang sah dan melanggar keimigrasian, jelas akan kami deportasi,”

 

  1. Di Nganjuk, 15 TKA Cina Tidak Bisa Tunjukkan Paspor

Sebanyak 15 tenaga kerja asing (TKA) asal China, belum bisa menujukkan paspor mereka hingga Senin (1/2). Keberadaan TKA di penampungan ditinjau langsung Kapolsekta Kompol Edi Hariadi bersama Kasat intel Polres Nganjuk Slamet yang didampingi aparatur Kelurahan Payaman serta Babinsa dan Babinkamtipmas.

Mereka di Nganjuk sedianya akan bekerja sebagai tenaga teknisi di pembangunan jalan tol Trans Jawa. “Kami melakukan antisipasi awal,” jelas kompol Edi Hariadi Kapolsekta Nganjuk kepada sejumlah awak media.

Ditambahkan oleh Edi, sementara pihaknya baru bisa mencatat nama 15 WNA asal Cina ini, karena saat ini ke 15 WNA ini belum bisa menunjukan paspor. “Katanya semua paspor masih dibawa ketua kelompoknya,” tambah Edi.

Tetapi rencananya besok bukti kelengkapan identitasnya segera diserahkan ke Mapolsekta Nganjuk. Ke-15 tenaga teknisi tol Trans Jawa masing-masing atas nama:

  • 1.Lie yongkwan (56) project manager
  • 2.Zhang qi ngsan (30) chief engiener,
  • 3.Zao Jieanyong (31) site manager,
  • 4.Wang yaoping (27) engineer,
  • 5.Zhang liang (31) comersial manager
  • 6.Zho zhihua (37) SHE manager,
  • 7.Liu zhenghan (32) equipmen manager,
  • 8.Cheng gong (31) QC manager,
  • 9.Zhang king (31) material manager,
  • 10.liu qi li (28) financial manager,
  • 11.Siu ning (29) RB engineer,
  • 12.Liu qingrong (41) enterpriner asal Inggis,
  • 13.Cristina (38) enterprener asal Indonesia, juga
  • 14.Aisiyah (22) enterprener asal Indonesia.

Slamet Kasat Intel polres Nganjuk menegaskan, karena keberadaan tenaga kerja asal Cina ini untuk bekerja sebagai tenaga teknisi di pembangunan jalan Tol Tran Jawa, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas tenaga kerja. Karena apapun bentuknya semua tenaga kerja harus seijin Disnaker.

Suwito SP Carik kelurahan Payaman yang juga hadir dalam peninjauan itu saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari ketua RW setempat. Dalam laporannya tambah Carik, rumah bekas kantor KSP yang ada di Jln Dermojoyo 9 ini ditempati sebagai kantor, sedangkan untuk tempat tinggalnya dia mengontrak lagi rumah yang ada di Jln Dermojoyo 6, serta di Jln A Yani.

Sementara Cristina warga asal Kalimantan yang juga sebagai penerjemah bahasa memohon maaf kepada aparatur pemerintahan dan keamanan, sebab karena kesibukannya dia belum bisa melaporkan keberadaan 15 rekannya.

Ditambahkan oleh Cristina, rencananya perusahaan asal Cina ini akan mengirim 30 tenaga teknisi untuk pekerjaan jalan tol ini, tetapi sementara perusahaan baru mengirim 15 orang, yang 15 orang lainnya akan segera disusulkan.

Ditanya sejumlah wartawan kapan 15 tenaga teknisi lainya akan dikirim, Cristina tidak mau menjelaskan secara rinci. “Ini kebijakan perusahaan, kami di sini hanya menjalankan tugas perusahaan,” jelas dia.

Lebih detail Cristine memaparkan perusahaan mengkontrakan rumah sebagai kantor selama 2 tahun, sedangkan untuk mess sementara di kontrak masing-masing 1 tahun.

 

  1. Di Banjar Masin, 23 TKA Illegal Dideportasi ke Cina

Jika sebelumnya lima tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Cina yang terjaring penertiban petugas Disnakertrans dan imigrasi, berikutnya menyusul sebanyak 23 TKA ilegal dari perusahaan yang sama dipulangkan dari bandara Syamsudin Noor ke Cina melalui Jakarta.

23 TKA ilegal ini dipulangkan dengan pengawalan 5 orang petugas imigrasi. Pemulangan rombongan TKA ilegal ini menggunakan pesawat Lion Air JT525 jurusan Jakarta. Para TKA ini masih berada di ruang tunggu keberangkatan menunggu take off pesawat pukul 17.00 Wita.

Mulyadi, Kasi pengawasan dan penindakkan Kantor Imigrasi Banjarmasin menjelaskan ada 3 TKA lagi yang terpaksa harus tinggal di lokasi tambang karena ditugaskan mengamankan aset.

“Masih ada sisa 3 TKA lagi yang nantinya menyusul deportasi. 23 temannya diberangkatkan sore ini,”ucap Mulyadi, Jumat (20/3/2015).

 

  1. Dokter Cina Masuk Indonesia, Ini Tanggapan Anggota Komisi IX

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago, mendesak pemerintah menghentikan pemberian ijin tenaga kerja asing (TKA) pada PT Shinohydro – PP Consortium, yang saat ini sedang membangun proyek PLTA di Jatigede area Sumedang yang pemiliknya adalah PT PLN.

Irma merujuk pada Surat permintaan PT Shinohydro yang menurut surat terlampir adalah milik PLN, meminta ijin pada Dinas Kesehatan Sumedang untuk merekrut dokter dan staf dokter dari Cina dengan nama Mr. Zhou Min.

“Pertanyaan saya, apakah Indonesia sudah tidak punya SDM dokter lagi yang mampu bekerja di konsorium tersebut? Sehingga PLN harus merekrut dokter dari Cina?,” tanya Irma di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/07/2016).

Dia pun merasa keadilannya sebagai wakil rakyat terluka. Pasalnya, begitu parahnya ternyata dampak kerja sama Indonesia – Cina yang selalu dengan syarat “mengikutsertakan” semua tenaga kerja di seluruh sektor. Mulai dari tukang bor, buruh sampai dengan dokter.

Lebih menyedihkan lagi, menurut Irma, para pejabat negara dan perusahaan negara seperti PLN mulai kehilangan rasa nasionalisme dan empatinya pada bangsanya sendiri. Lanjut dia, harusnya para pejabat negara dan perusahaan-perusahaan negara ikut menumbuhkan nasionalisme yang membanggakan kecintaan pada Tanah Air karena Itu bagian dari pertahanan keamanan nasional (HANKAMNAS).

“Saya mengecam tindakan PLN dengan perusahaan konsorsium PP Shinohydro yang meminta persetujuan Dinkes Sumedang untuk merekrut dokter dari Cina Zhou Min,” kata Irma.

Sebagai fungsi pengawasan, wanita berkacamata ini meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk lebih berhati-hati dalam pemberian ijin TKA. Menurutnya, jangan karena berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) lantas kita menampikkan tenaga kerja kita sendiri, sementara lapangan kerja di dalam negeri sangat terbatas.

“Eh, malah kita membuka lebar-lebar TKA untuk direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang tidak punya rasa tanggung jawab moral pada bangsanya sendiri,” tutur Irma.

Irma juga menghimbau, Kementrian Kesehatan untuk tidak memberikan izin pada dokter-dokter dari luar secara mudah, jika masih banyak SDM dokter kita yang mampu mengisi kesempatan tersebut.

Diketahui, JO (joint Operation) Sinohydro – PP adalah EPC Contractor (Engineering, Procurement, Construction Contractor), adalah kontraktor yang menang tender internasional dari PLN untuk mengerjakan proyek Hydropower di Sumedang. Jadi, yang melakukan investasi adalah PLN yang mungkin sebagian sumber dananya dari pinjaman Bank dari Cina dan sebagian lagi dari berbagai pinjaman BUMN, Penyertaan Modal Negara (APBN) dan dana masyarakat yang berasal dari emisi obligasi.

Baginya, mereka sudah dikasih kerjaan oleh BUMN kita, terus mereka juga minta ijin untuk menabrak aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Perusahaan Cina itu bukan Investor yang bawa uang ke Indonesia, tapi malah menyedot devisa kita.

“Jadi, prasyarat investasi Cina ini sudah melukai rasa keadilan rakyat dan tenaga kerja Indonesia. Harus dihentikan,” kata Irma.

 

 

Sedangkan untuk saat ini, Para Pekerja Dalam Negeri Sedang Ditimpa Musibah:

1.    Jumlah Karyawan yang Terkena PHK Bisa Mencapai 10.000 Orang

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Ikbal mengingatkan pemerintah bahwa potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menghantui Indonesia, khususnya pada industri migas, komponen otomotif, dan komponen elektronik.

“Potensi PHK akan terjadi di industri tersebut, migas, karena harga minyak yang anjlok, sedangkan di komponen otomotif dan sepeda motor karena penjualan kendaraan bermotor menurun,” ujar Ikbal di Jakarta, Kamis (4/2/2016).

KSPI mencatat, sejak Januari 2016, jumlah PHK mencapai 8.000 tenaga kerja. Rinciannya, Panasonic dan Toshiba mem-PHK 2.145 orang, perusahaan elektronik Korea bernama Samoin 1.166 orang, Starlink 452 orang, dan perusahaan yang bergerak di sektor industri perminyakan 5.000 orang.

“Dari migas, saya dapat informasi Halliburton PHK karyawan 10 persen. Chevron juga,” kata Ikbal.

“Dugaan kami, yang kena PHK hingga Maret mendatang akan mencapai 10.000 orang. Angka itu belum termasuk Jaba Garmindo, Ford, Opel, Danamon, dan CIMB Niaga,” lanjut dia.

Khusus untuk industri sepeda motor dan komponen elektronik, Ikbal mengatakan, potensi PHK tidak mengancam karyawan tetap, tetapi tenaga kerja kontrak.

“Biasanya, kalau kontraknya habis lalu diperpanjang, saat ini tidak diperpanjang lagi. Ini sama saja dengan PHK,” tutur dia.

Seperti diberitakan, sepanjang Januari-September 2015, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 43.085 buruh terkena PHK. Jumlah tersebut belum termasuk ribuan pekerja lainnya yang kini dirumahkan dan terancam terkena PHK.

Tanggal 2 Februari 2016 lalu, PT. Panasonic dan PT Toshiba berencana untuk menutup pabriknya yang berlokasi di beberapa tempat di Indonesia. Penutupan pabrik-pabrik tersebut berpotensi membuat sekitar 2.500 pekerja akan terkena PHK.

 

  1. Perusahaan Aseng Banyak PHK Pribumi Lalu Masukkan TKA Cina


Ketua Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam Suprapto menjelaskan kehadiran TKA khususnya dari Tionghoa membuat para pekerja lokal tersingkir.

Yang parahnya lagi, katanya, alasan beberapa perusahaan asing melakukan pengurangan tenaga kerja lokal guna efesiansi padahal fakta di lapangan banyak perusahaan kucing-kucingan memasukkan TKA dengan alasan memiliki sertifikat dan lebih profesional.

Dengan fakta di lapangan yang kita temukan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, harus memiliki langkah tegas untuk membantu tenaga kerja lokal yang membutuhkan tenaga kerja, “ kata Suprapto.

Suprapto menjelaskan jika dibandingkan hasil kerja TKA, lebih kerja tenaga lokal lehih bagus. Sayangnya pekerja lokal tidak memiliki sertifikat profesi.

“Memang kita akui tenaga kerja lokal, tidak memiliki sertifikat, hanya ini perbedaannya. Jadi dalam hal ini pemerintah harus mengambil langkah tegas dan langkah bijak, “ tegasnya.

 

3.    Sensus Ekonomi Yang Menyerap 300.000 Tenaga Kerja Tidak Lebih 3 bulan

Terkait pernyataan BPS, KSPI meminta lembaga pemerintah non-departemen tersebut untuk “berhati-hati”. Menurutnya, jika tidak serius menanggapi PHK dari perusahaan multinasional, bisa berdampak buruk pada ekonomi Indonesia.

“Mereka (perusahaan multinasional) kan modalnya besar. Konsekuensi PHK, maka dana investasi mereka ditarik keluar Indonesia. Pasti produk domestik bruto (PDB) kita turun. Alhasil, pertumbuhan ekonomi semakin melambat,” tegas Said Iqbal.

Image copyright AFP Image caption PHK dinilai KSPI bisa berujung pada terus melemahnya pertumbuhan ekonomi.

Lebih jauh lagi, Said melihat bahwa penyerapan tenaga kerja yang di-PHK perusahaan multinasional ke UMKM, bukanlah solusi, karena tidak ada jaminan UMKM mampu bertahan.

“Akibat dari perlambatan ekonomi adalah turunnya daya beli masyarakat. Akibatnya, siapa pula yang akan beli produk-produk di UMKM. Jadinya yang diserap di UMKM itu semu. Ini paradoks.”

Namun, BPS menyatakan, penyerapan oleh UMKM, bukanlah satu-satunya solusi.

Image copyright BBC Indonesia Image caption BPS juga menilai pekerja yang di-PHK bisa ditampung sebagai petugas sensus ekonomi BPS.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo, mengklaim sensus ekonomi yang akan dilakukan BPS pada Mei 2016, akan menyerap 300.000 orang sebagai petugas sensus atau “10% dari total lapangan kerja”.

“Jadi nggak usah khawatir,” kata Sasmito.

Meskipun begitu, dirinya tidak menampik lapangan pekerjaan yang muncul karena sensus ekonomi “hanya beberapa bulan saja”.

 

  1. Kebijakan Pemerinyah Dinilai Permisif Terhadap Pekerja Asing

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar mengatakan, ia menyesalkan kebijakan pemerintah yang permisif terhadap pekerja asing.

“Misalnya adanya peraturan tidak harus menguasai bahasa Indonesia. Pembebasan visa terhadap negara-negara yang tidak potensial dan tidak menganut asas resiprokal,” katanya, Jumat, (22/7).

Saat ini, ujar Rofi, bisa dipahami kegelisahan publik terhadap keberadaan pekerja asing apalagi di saat bersamaan tingkat pengangguran cenderung meningkat. Kondisi ekonomi juga mengalami pelambatan.

Adanya pekerja asing timbul akibat dari model bisnis yang mengikat dengan mensyaratkan seluruh material maupun pekerja proyek tersebut berasal dari negara mereka. Namun seringkali, dalam perkembangannya terbuka kemungkinan penggunaan pekerja asing ilegal untuk menekan biaya operasional.

Ironisnya secara faktual selama ini pergerakan para pekerja asing tidak mampu termonitor dengan baik oleh pemerintah karena lemahnya sistem dan kurang tegasnya penegakan hukum. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja ilegal asing dapat dikenai tindakan tegas dan wanprestasi karena telah menyalahi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah harus bertindak tegas dan segera memperbaiki sistem terkait. Kementerian maupun lembaga terkait harus terintegrasi satu sama lain terkait sistem monitoring terhadap pekerja asing baik secara perizinan maupun keberadaannya,” kata Rofi.

Jika tidak segera dilakukan monitoring terhadap pekerja asing akan muncul masalah yang berkepanjangan dan berlarut-larut.

 

 

 

5.    Peraturan Pemerintah Hanya Obrolan gaji

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaaan (Kemenaker) mengakui memang telah terjadi PHK masif di Indonesia.

“Ini adalah dampak globalisasi. Ada kendala-kendala (ekonomi) pada masa-masa ini”, ungkap Reyna Usman, Analis Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, kepada BBC Indonesia, Selasa (16/02).

Image copyright AFP Image caption Pemerintah meminta perusahaan dan karyawan melakukan pembicaraan bipartit sebelum memutuskan PHK.

Reyna menegaskan pemerintah tidak bisa langsung mencegah PHK, karena perusahaan dan karyawan harus melaksanakan pertemuan bipartit terlebih dahulu.

“Biasanya dibicarakan soal gaji, apakah bisa ada kesepakatan selain PHK.”

Namun, pembicaraan soal upah dinilai KSPI hanya akan merugikan pekerja.

“Lihat saja PP No. 78 tahun 2015 pada paket kebijakan ekonomi jilid empat. Katanya PP itu bisa untuk menanggulangi PHK, dengan mengedepankan upah murah. Buktinya, baru dua bulan 2016, 12.000 orang sudah di-PHK”, tandas Said Iqbal.

Image copyright Getty Image caption Upah murah adalah salah satu hal yang “paling ditolak” buruh dalam rangkaian demonstrasi mereka.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus mencari cara untuk membuat harga barang baku impor yang digunakan perusahaan multinasional di Indonesia, menjadi lebih murah, sehingga “harga produk mereka masih bisa berkompetisi, dan akhirnya tidak gulung tikar”.

“Kalau sekarang kan kebijakannya kayak orang sakit jantung, malah dikasih obat sakit perut,” tutup Said.

 

  1. Wakil Penguasa Yang Kurang Merakyat

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri membantah isu bahwa Indonesia kebanjiran tenaga kerja asal China.

Menurut Hanif, berdasarkan data yang ada, jumlah pekerja asal China setara dengan jumlah pekerja asing dari negara lainnya yang bekerja di Indonesia.

“Bohong besar jika dikatakan akan ada 10 juta pekerja asing asal China yang masuk Indonesia. Kemungkinan, angka itu diolah dari target kunjungan wisatawan mancanegara,” ujar Hanif dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Minggu (17/7/2016).

Menurut Hanif, pekerja asal China jumlahnya fluktuatif, sekitar 14.000 orang-16.000 orang dalam periode satu tahun.

Sebagaimana pekerja asing lain di Indonesia yang totalnya 70.000-an orang, pekerja asal China keluar dan masuk dalam periode satu tahun tersebut.

Dengan kata lain, setiap tahun pekerja asal China jumlahnya hanya sekitar 20-22 persen.

Hanif mengatakan, jumlah pekerja asing di Indonesia berada di kisaran 70.000-an orang (dari semua negara) atau sekitar 0.027 persen, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 257 juta.

Atau sekitar 0.05 persen jika dibandingkan dengan angkatan kerja Indonesia tahun 2016 yang sekitar 128 juta.

Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2011, 2012 dan 2013, jumlah pekerja asing pada tahun 2014, 2015 dan 2016 cenderung menurun.

Berikut data lengkap pekerja asing di Indonesia dari tahun 2011-2016:

Tahun 2011: 77.307 orang
Tahun 2012: 72.427 orang
Tahun 2013: 68.957 orang
Tahun 2014: 68.762 orang
Tahun 2015: 69.025 orang
Tahun 2016 :43.816 orang.

 

  1. Banyak TKA Cina Ilegal, Pihak Imigrasi Tak Punya Solusi

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM dituding ikut bertanggungjawab atas serbuan tenaga kerja asing (TKA) China. Izin berwisata yang diberikan pemerintah malah disalahgunakan untuk bekerja.

Belum lama ini, serbuan tenaga kerja ilegal asal China memang sudah tak terbendung lagi. Mereka marak bekerja di proyek-proyek PLTU dan sektor pertambangan. Kebanyakan mereka bekerja di proyek-proyek yang didanai oleh investor China sendiri.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono menandaskan, dengan banyaknya pelanggaran izin yang dilakukan TKA China membuktikan pemerintah lalai melakukan pengawasan.

Tak hanya Kementerian Tenaga Kerja, salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini adalah Imigrasi. Mereka tidak secara teliti ketika memberikan visa turis on arrival kepada warga negara China, padahal WNA China itu menggunakan visa turis untuk bekerja.

“Jadi Imigrasi perlu bekerja lebih keras dalam hal pengawasannya terhadap warga negara asing. Tidak hanya dari China tetapi juga dari negara lain, Afrika dan Timur Tengah,” kata Arief dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/7).

Sebenarnya, kata dia, sudah lama para TKA China yang bekerja dengan visa turis, apalagi mereka juga tak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris. Dsan kondisi saat ini, mereka yang bekerja di sektor usaha tambang dan PLTU tanpa dilengkapi visa izin bekerja.

“Ini jelas menjadi ancaman bagi pekerja Indonesia. Karena porsi lapangan kerja akan berkurang. Dan juga tidak ada kesempatan bagi pekerja kita yang harus bekerja pada proyek-proyek dan sektor usaha yang dihasilkan dari investor China,” tandas Arief.

Atas kondisi ini, secara terpisah pihak Kemenkumham mengklaim tidak takut melakukan deportasi bagi yang melanggar. Pasalnya, peraturannya sudah jelas. Sehingga semua pelanggaran harus diproses secara hukum.

“Jika terbukti melanggar, Imigrasi akan mendeportasi TKA ilegal itu,” janji Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM, Effendy Perangin Angin.

Sejauh ini, serbuan TKA ilegal China itu, tak menyerbu sektor pertambangan, tapi juga trennya justru mulai meninggi di sektor-sektor lain.

Sejak Januari-pekan ketiga Juli 2016, Ditjen Imigrasi memproses 5044 kasus terkait Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK). Dari jumlah itu, 2856 orang asing berhasil dideportasi oleh Imigrasi.

Dandari 10 negara yang melakukan pelanggaran TAK, warga negara China merupakan terbanyak dengan1180 orang, diikuti Afganistan 411 orang, Bangladesh 172 orang, Filipina 151 orang dan Irak 127 orang.

Effendy berdalih, untuk mengantisipasi TAK, Ditjen Imigrasi melakukan pengetatan pengawasan terhadap orang asing dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) yang beranggotakan Dinas tenaga Kerja, Polisi, TNI dan Imigrasi.

“Ini kami lakukan untuk menekan terjadinya pelanggaran sejak diberlakukannya bebas visa bagi warga asing ke Indonesia,” klaim dia.

 

Ingatkan Presiden untuk Mengkaji Ulang Permasalahan TKA

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya mengkaji ulang terkait permasalahan mengenai maraknya tenaga kerja Tiongkok di Indenesia, serta memberikan solusi yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia.

“Aspek Indonesia memprihatinkan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah, khususnya terkait kebijakan kemudahan investasi asing untuk bisa membawa tenaga kerja dari negara asal,” kata Mirah saat menyampaikan sambutan dalam acara Seminar Nasional “Efek Domino Serbuan Tenaga Kerja Asing” di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).

Menurut Mirah, program bebas visa kunjungan yang menjadi salah satu penyebab serbuan pekerja asing ke Indonesia ialah dari sejumlah kasus diketahui bahwa kebanyakan para pekerja itu masuk menggunakan visa turis.

“Saya mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janji-janji kampanye saat pemilihan presiden 2014 terkait ketenagakerjaan,” tuturnya.

Mirah menjelaskan Bapak Joko Widodo telah menandatangani Piagam Perjuangan Marsinah dimana beliau menegaskan komitmen perjuangannya yang dinamakan TRI Layak (kerja layak, upah layak dan hidup layak pekerja).

“Dalam Piagam tersebut, Bapak Jokowi jelas-jelas menegaskan komitmennya untuk mematuhi perintah konstitusi, yakni tugas Pemerintah untuk melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, termasuk kaum buruh,” pungkasnya.

 

Pengangguran membuat produktifitas dan pendapataan masyarakat berkurang sehingga timbul kemiskinan dan masalah sosial lainnya, tidak adanya pendapatan menyebabkan masyarakat mudah stres dan dapat berbuat pada hal-hal yang menjurus pada kriminalistas, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi maka dari itu pemerintah harus mencegah urbanisasi karena malah menimbulkan hal-hal negatif, disebabkan tidak memperoleh pekerjaan akibatnya hidup menjadi tidak jelas yang terjadi malah memperjelek wajah kota karena kehadirannya tidak menimbulkan perubahan malah kekumuhan. Sulitnya untuk melakukan penekanan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, butuh suatu problem solving sehingga permasalahan ini dapat teratasi meskipun pemerintah sendiri mencanangkan program-program untuk menanggulangi tingkat pengangguran dengan memberi modal untuk membuat suatu usaha kecil.

 

Harapan terbesar ada di pundak para pemimpin bangsa, yang sebentar lagi akan menduduki tahta kekuasaan. Semoga janji-janji dapat segera di kerjakan untuk pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat sejahtera, makmur, negara dapat terangkat harkat dan martabatnya di mata dunia.

 

(ip)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: