Geledah 5 Lokasi, KPK Sita Dokumen Pengurusan Impor Bawang Putih

Sketsanews.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan pada hari ini Rabu (14/8) terkait dengan kasus suap impor bawang putih yang menjerat anggota DPR RI fraksi PDIP I Nyoman Dhamantra. Setidaknya tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi hari ini.

“Setelah melakukan serangkaian penggeledahan di 11 lokasi sejak Jumat, 9 Agustus 2019, hari ini dua tim secara paralel ditugaskan di Jakarta dan Bandung untuk lakukan penggeledahan di 5 lokasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (14/8).

Febri menjelaskan kelima lokasi yang digeledah itu berada di Jakarta, Bogor dan Bandung. Untuk yang di Bogor KPK menggeledah rumah tersangka Elviyanto di wilayang Ciangsana Gunung Putri Bogor. Sementara itu, dua lokasi di Jakarta yakni PT Pertani (Persero), dan tempat tinggal saksi di Apartemen Kalibata City. Terkahir untuk dua lokasi di Bandung KPK menggeledah Rumah saksi di Katapang Indah Residence dan Rumah Doddy Wahyudi di Cipahit.

Dari lokasi penggeledahan tersebut lembaga antirasuah menyita sejumlah dokumen terkait pengurusan impor bawang putih dan barang bukti lainnya. “KPK lakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait pengurusan impor bawang putih dan barang bukti elektronik,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK KPK menetapkan enam tersangka. Mereka adalah tiga orang yang berperan sebagai pemberi dari pihak swasta yakni Chandry Suanda, Doddy Wahyudi, dan Zulfikar. Sementara tiga orang lainnya berperan sebagai penerima yakni I Nyoman Dhamantra seorang Anggota DPR RI Periode 2014-2019, Mirawati Basri yang merupakan orang kepercayaan I Nyoman, dan Elviyanto dari pihak swasta.

Dalam perkara ini, KPK menemukan ada alokasi pemberian fee sebanyak Rp1.700-1.800 untuk setiap kilogram bawang putih yang diimpor ke Indonesia. Kuota yang diurus dalam impor ini ada 20 juta kilogram bawang putih atau 20 ribu ton. Pada proses tangkap tangan sebelumnya KPK mengamankan 13 orang. Namun setelah melakukan proses pemeriksaan intensif, enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Ada pun pasal yang disangkakan dalam kasus ini yakni, untuk pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara untuk pihak yang diduga penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Original Source : JawaPos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: