Gempa Palu Diungkit Korupsi Oleh Saksi Sidang Korupsi BMKG Pusat

Saksi Prof. Dr. Edwin (baju biru membelakangi kamera) dan Terdakwa, Masturyono (berbatik merah) di Pengadilan Tipikor, PN Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Sketsanews.com, , JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Didit SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat mengahadirkan Prof. Dr. Edwin (Mantan Kapuslitbang) BMKG Pusat sebagai saksi untuk terdakwa Dr. Masturyono dan terdakwa Nur Azizah Putri Utami di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Dihadapan Ketua Majelis Hakim I Made Sudani SH MH., saksi Prof. Dr. Edwin mengatakan bahwa dalam pengadaan Alat Sistim Monitoring Precursor Gempabumi yang diadakan di Dua lokasi di Jogyakarta itu ada sejumlah kejanggalan.

Namun pada awalnya saksi Prof. Dr. Edwin tidak mau mejelaskan apa bentuk kejanggalan itu. Saksi seolah menutupi sesuatu dalam kasus itu. Dia pun menyampaikan keterangannya dalam keadaan emosi.

Bahkan acapkali saksi menunjukkan sikap mengintervensi pertanyaan penasehat hukum terdakwa, dengan jari-jari tangan menuding seolah melontarkan ancaman terhadap penasehat hukum terdakwa itu. Hingga majelis mengeluarkan pernyataan: “Jika saudara saksi tidak berterus terang dalam persidangan ini, nanti bisa dituduh menutupi perbuatan tidak pidana, bisa diancam pidana 7 tahun,” lontar Ketua Majelis Hakim mengancam

Setelah adanya pernyataan Majelis itu Prof. Dr. Edwin mulai melunak. “Tidak mungkin saudara saksi tidak mengetahui apa yang terjadi sehingga kedua terdakwa ini disidangkan di pengadilan ini,” tambah hakim I Made Sudani.

Prof Dr Edwin Pebruari 2014 dimutasikan jabatan menjadi Kapuslitbang di Kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) Pusat, Jakarta menggantikan Jabatan Dr. Masturyono yang di promosikan Menjabat Deputi Meteorologi.

Anggaran Pengadaan Alat Sistim Monitoring Precursor Gempabumi adalah APBN tahun anggaran 2014. Namun dalam kesaksiannya dipersidangan Prof. Dr. Edwin seolah tidak merasa bertanggungjawab, dan bahkan seolah masabodoh dengan kondisi pengadaan alat sistim monitoring Precursor Gempabumi itu.

“Sebelum saya menjabat, terdakwa sudah melimpahkan pelaksanaan pengadaan alat sistim monitoring Precursor Gempabumi itu ke ULP dan PPK. Jadi saya tidak terlibat disitu,” ujar saksi Prof. Dr. Edwin menjawab pertanyaan majelis.

Apakah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaporkan kepada anda untuk melaporkan sudah sejauh mana progres pengadaan barang itu? Yang dijawab, ada.

Apa laporannya? Tanya hakim, yang dijawab ada kejanggalan.

“Ada kejanggalan harga dan kedalam pemasangan alat Precursor Gempabumi itu,” jawab saksi Edwin.

Edwin menjelaskan bahwa harga barang terlalu mahal dan tidak sesuai speck, serta kedalam pemasangan alat Precursor Gempabumi itu tidak sesuai bestek. Menurut nya pada bestek kedalaman 100 meter namun pelaksanaannya hanya 30 meter.

Apakah alat itu tidak berfungsi? Tanya hakim, yang dijawab, tidak jelas.

Tapi tiba-tiba Edwin berbicara bencana palu. “Saya pikir samalah
masalahnya dengan bencana alam Palu. Di sanapun ada pengadaan alat sistim monitoring Precursor Gempabumi tahun 2015. Jika seandainya alat itu berfungsi tidak mungkin tidak ada peringatan. Tapi karena alat tidak berfungsi akibatnya bencana itu menelan korban jiwa lebih dari 2000 jiwa,” ucap Edwin.

Lalu majelis bertanya: berapa Anggara yang Palu? Tanya hakim, yang dijawab: sama tapi masih lebih besar Palu, ujar Edwin.

Anggaran pengadaan alat sistim monitoring Precursor Gempabumi di dua lokasi di Jogyakarta itu Rp.4 miliar. Tapi kontraknya Rp.3,6 miliar. Hasil penghitungan BPPKP harga barang itu Rp.970 juta, sehingga negara dirugikan Rp.2 miliar lebih.

Atas keterangan saksi Edwin itu, terdakwa keberatan. Terdakwa mengatakan bahwa yang melakukan proses pelelangan dan yang menandatangani dokumen adalah PPK. “Saya keberatan dengan keterangan saudara saksi. Kuasa pengguna Anggaran (KPA) tidak memberikan pelimpahan kepada siapapun. Tetapi KPA memberikan SK kepada PPK yang memiliki sertifikasi kualifikasi lelang. Sejak diberikan SK ke PPK seluruh proses pelelangan dan pelaksanaan kegiatan semua ditandatangani oleh PPK. Jadi jangan disesatkan,” ujar Masturyono.

Sementara Terdakwa Nur Azizah Putri Utami tidak mengomentari kesaksian Edwin.

Usai persidangan Masturyono kepada media ini mengatakan bahwa selaku KPA semua kegiatan pengadaan dibawah kontrol KPA. “Jadi, jangan dibalik! Saya sudah terima hukuman saya, saya sudah ditahan, saya mengakui saya ada kesalahan, kealfaan. Sehingga terjadi perkara ini. Tapi sudahlah. Lebih baik pak Edwin terbuka, jadi semua bisa terang benderang,” ucap Masturyono.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa Prof. Dr. Edwin tidak dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat?

THOMSON

Original Source : radaronline.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: